Mengikuti Kemajuan Teknologi, Untuk Siapa?

Oleh: Apriani

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memberitahukan bahwa saat ini pemerintah sedang mendiskusikan cara agar konsumen bisa lebih mudah mendapatkan insentif untuk pembelian motor listrik baru di dalam negeri.

Deputi Koordinator Bidang Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan saat ini pihaknya masih membahas perihal insentif motor listrik. Rencananya, pemberian subsidi motor listrik ini bisa diberikan melalui skema 1 KTP berlaku untuk 1 motor listrik baru. Adapun jumlah subsidi masih sebesar Rp 7 juta per unit motor listrik (cnbcindonesia.com, 18 Agustus 2023).

Pemerintah menyampaikan kenapa kita memberikan insentif  kepada pembeli mobil listrik? Yang angkanya juga kalau kita lihat sangat besar. Seingat saya kendaraan bermotor (sepeda motor listrik) Rp 7 juta, mobil listrik disubsidi kurang lebih Rp 70 juta. Ini untuk apa? Ya karena negara lain semua melakukan itu," ujarnya dalam Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-78 Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD, Kompleks Parlemen (cnbcindonesia.com, 18 Agustus 2023).

Kini, pemerintah kembali memberikan insentif untuk impor mobil listrik. Kebijakan ini menunjukkan betapa perhatian pemerintah terhadap orang kaya secara pribadi maupun pengusaha, lebih besar dibandingkan kepada rakyat kecil. Di sisi lain mengabaikan persoalan trasnsportasi yang kompleks, mulai dari kepadatan/ kemacetan, kebutuhan kendaraan jarak jauh dan polusi udara. Apalagi mobil listrik lebih banyak memberikan limbah B3 yang berbahaya bagi rakyat.

Cerminan dari sistem kapitalis yang terus mengikuti perkembangan zaman modern, sehingga infrastruktur juga didorong untuk maju, tapi dalam hal ini penguasa hanya mendorong bagi orang yang mampu sedangkan masyarakat yang kurang mampu akan terus ditinggalkan. Dalam dunia kapitalis segala hal diambil  yang penting menguntungkan bagi pemilik modal, tapi keuntungan yang dimaksud di dalam dunia kapitalis tidak secara menyeluruh, artinya hanya sebagian saja yang menguntungkan yaitu orang-orang yang memiliki modal. Kebijakan ini tentunya berpihak pada pengusaha dan orang-orang yang memiliki modal.

Islam menjaminkan bahwa kebutuhan rakyat adalah tanggung jawab pemerintah. Dalam hal transportasi negara bertanggung jawab membangun sarana dan prasana yang diperlukan masyarakat yang memadai dengan kualitas terbaik dan semua fasilitas gratis semua kebutuhan sarana dan prasana transportasi dipenuhi negara secara adil bagi masyarakatnya yang tidak hanya berpihak pada masyarakat yang kaya saja.

Adapun terkait subsidi yang diberikan negara kepada masyarakat berdasarkan pandangan dalam Islam subsidi ditentukan oleh keadaan yang sedang terjadi dalam negara tersebut. Syariah telah menetapkan kapan subsidi boleh diterapkan atau kapan subsidi boleh diterapkan oleh negara. Subsidi bisa menjadi uslub untuk memberikan harta milik negara kepada masyarakat. Ketika masyarakat tidak memiliki penghasilan atau tergolong kurang mampu, maka pemerintah berkewajiban memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  Demikianlah,  gambaran dalam islam dari segi kebutuhan masyarakat yang tidak hanya mementingkan sepihak saja. 

Padahal Nabi SAW bersabda bahwa: "Imam adalah raain (penggembala) dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya (HR. Bukhari).’’  Dalam hadits ini menjelaskan bahwa pemimpin bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya atau secara menyeluruh sesuai dengan peraturan yang ada dalam Islam.