Ironis, Kemiskinan Daerah Terjadi Di Tengah Kayanya Indonesia

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah menargetkan pada tahun 2024 nanti di Indonesia sudah tidak ada lagi warga yang miskin ekstrem.Untuk mengejar target itu, Luhut mengatakan telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 yang menugaskan 28 kementerian/lembaga dan seluruh pemerintah daerah mengambil langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengungkapkan sangat sulit untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen dan miskin 7 persen di 2024. Mengingat, angka kemiskinan ekstrem di Maret 2022 masih mencapai 2,04 persen dan penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen.Meski begitu, Margo yakin angka kemiskinan dapat berkurang melalui perbaikan sistematis, misalnya memperbaiki pusat data yang akan membantu pemerintah untuk menyalurkan bantuan untuk keluarga miskin.

Beberapa program pengentasan kemiskinan telah dilakukan diantaranya dengan distribusi bantuan sosial (bansos), program pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan infrastruktur.Terkait pemberdayaan ekonomi, masyarakat dilatih dengan ketrampilan usaha plus penyediaan modal bagi UMKM dengan harapan agar rakyat miskin ekstrem dapat bangkit perekonomiannya.

Realitas yang terjadi, program-program pengentasan kemiskinan yang selama ini dijalankan,termasuk dana-dana kemiskinan yang sudah digelontorkan,tidak mampu menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi,Yang ada para penguasanya semakin sejahtera, begitupula pengusaha dan pemilik modal, Hal ini terjadi karena pemerintah telah menyerahkan seluruh urusan publik pada swasta, inilah ciri khas sistem ekonomi kapitalisme yang diemban penguasa.Pemerintah tidak serius dalam menuntaskan kemiskinan dan abai pada tanggung jawabnya,dan justru melempar tanggung jawab kepada pihak swasta, sistem kapitalisme telah memandulkan peran negara.

Akar permasalahan kemiskinan adalah penerapan sistem kapitalisme. Kebebasan hak milik merupakan salah satu ide dasar yang digunakan kapitalis dalam mengatur kepemilikan. Menurut ide ini, setiap orang berhak memiliki dan sekaligus memanfaatkan segala sesuatu sesuka hatinya. Dengan demikian setiap individu berhak memiliki barang-barang termasuk dalam pemilikan umum sumberdaya alam yang menjadi hajat hidup orang banyak dan lain-lain. Pembangunan yang menyandarkan pada paradigma ini jelas akan mengakibatkan jurang kemiskinan semakin menganga. Tak heran jika kekayaan di Indonesia hanya beredar pada segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat tidak menikmatinya.

Kemiskinan adalah salah satu sebab kemunduran dan kehancuran suatu bangsa. Bahkan Islam memandang kemiskinan merupakan suatu ancaman dari setan. Allah SWT berfirman,

ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.(QS.Al Baqarah:268).

Karena itu Islam sebagai agama yang paripurna dan sebuah ideologi yang sahih, sangat fokus terhadap masalah kemiskinan dan upaya-upaya untuk mengatasinya.Kembali pada aturan Islam adalah satu-satunya solusi untuk mengakhiri segala penderitaan, termasuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Solusi mengatasi kemiskinan bukan hanya sebatas wacana dan konsep, melainkan terealisasikan melalui politik ekonomi Islam yang dijalankan para pemimpinnya.Penguasa di bawah sistem Islam dijalankan dengan hukum syariah, tidak ada kebijakan yang keluar dari hukum syariat, dan syariat memerintahkan penguasa untuk melayani rakyat.

Penerapan Islam secara kaffah menjadi satu-satunya jalan keluar yang paling efektif dalam penuntasan masalah kemiskinan. Yakni dengan penerapan sistem ekonomi Islam yang ditopang dengan berbagai penerapan sistem Islam lainnya yakni sistem politik Islam dan sistem pendidikan Islam. Sebab dalam Islam, masyarakat tidak hanya butuh sejahtera yakni dengan adanya jaminan negara dalam pemenuhan kebutuhan pokok tiap rakyat. Namun juga butuh kemandirian negara dalam mengelola kekayaan sumber daya alam dengan pengelolaan yang dikehendaki syariat Islam. Kemudian hasilnya akan dikembalikan pada rakyat demi terwujudkan kemaslahatan rakyat. 

Dan sungguh, inilah wujud dari pengamalan keimanan dan ketaqwaan umat Islam yang sebenarnya. Allah SWT berfirman, 

أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya.”(QS Al A'raf : 96).

Wallahu a'lam bish shawwab.