Kenaikan Harga BBM Subsidi, Bukan Hanya Problem Subsidi Salah Sasaran

Oleh : Puspita Ningtiyas, SE

Sebagaimana dilansir dalam portal Warta Ekonomi Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa negara telah mengalokasikan dana subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp502,4 triliun dan berpotensi ditambah Rp195 triliun tersebut masih belum tepat sasaran, dan sebagian besarnya dinikmati oleh orang kaya.

"Nah, Rp698 triliun itu siapa yang menikmati? Dengan ratusan triliun subsidi yang kita berikan, yang menikmati adalah kelompok yang justru paling mampu. Karena mereka yang mengkonsumsi BBM itu, entah Pertalite, Solar, atau bahkan Pertamax," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Kebijakan Subsidi BBM, di gedung Kementerian Keuangan, Jumat (26/8/2022)

Dengan dalih mengembalikan subsidi pada sasaran yang tepat, menteri keuangan memberikan lampu hijau untuk kenaikan BBM. Dan jelas karena kebijakan ini akan ditolak oleh rakyat, terlihat Menteri Keuangan seolah susah payah membujuk rakyat untuk menerima kenaikan harga BBM yang sudah diketok palu itu. Dengan dalih untuk menyelesaikan problem subsidi salah sasaran, pemerintah begitu percaya diri seperti telah menemukan solusi paten untuk mengatasi persoalan distribusi BBM tersebut. 

Jika persoalannya adalah subsidi salah sasaran, sudahkah dilakukan tindakan komperehensif untuk mengembalikan subsidi berada pada jalurnya? kenapa justru menjadikannya dalih untuk menaikkan harga BBM yang dampaknya merugikan rakyat? Bukankah ini sama saja dengan menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih besar? 

Jelas pemerintah tahu akan hal ini, dan tentu sudah disiapkan penawarnya.
Dalam rangka mengatasi efek domino dari kenaikan BBM ini, pemerintah akan memberikan bantuan sosial (BANSOS). Pertanyaannya, bansos yang jumlahnya kecil dan cakupannya terbatas akankah mampu menutup persoalan kenaikan BBM tersebut? Jawabannya tentu tidak.

Yang justru akan terjadi adalah jumlah rakyat miskin akan semakin banyak karena kegiatan ekonomi produktif sebagian besar membutuhkan kontribusi BBM. Angka kriminalitas akan menyusul sebanding lurus dengan angka kemiskinan. Dan pada akhirnya kesejahteraan akan semakin jauh. 

Ibarat berada didalam labirin, rakyat dilepas mencari jalan keluar sendiri, sedangkan penguasa memantau dari atas pesawat. Setiap kali mendekati pintu keluar, labirin diubah dengan bentul atau model yang baru. Selamanya rakyat terkungkung dalam kesengsaraan walau harapan sejahtera melekat di pelupuk mata. Kebijakan pemanis bertahan sementara, imbas pahit terasa dalam jangka panjang. 

Karena itu rakyat harus menolak semua yang disampaikan pemerintah sebagai alasan menetapkan kenaikan BBM subsidi. Soal subsidi salah sasaran, dan juga APBN jebol bisa terus memberikan dana ratusan triliun hanyalah cara pemerintah berkelit dari tanggungjawab menjamin tersedianya BBM yang sangat murah bahkan gratis.
 
Sebaliknya sudah seharusnya rakyat menerima dan menerapkan konsep paripurna dari Sang Pencipta, Allah Swt. Karena jika Sang Pencipta yang mencipta konsep tersebut, tidak mungkin akan timpang sebelah, kesejahteraan tidak lagi sebatas asa. 

Konsep Islam dalam hal kepemilikan sangat jelas dan tegas. Ada bagian yang bisa dimiliki individu dengan banyak cara yang diserahkan kepada masing-masing. Ada bagian negara yang bersumber dari jizyah dan banyak sumber lainnya. Adapun bagian yang boleh dimiliki umum, tidak boleh dimonopoli seperti minyak dan gas, haram hukumnya dimiliki oleh individu atau segelintir orang saja. Wajib hukumnya mengelola minyak dan gas bagi negara tanpa kompensasi, yang kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat secara percuma.

BBM adalah kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki individu atau sekelompok orang saja. Setiap warga negara berhak memanfaatkan kepemilikan umum, termasuk BBM, dengan harga yang terjangkau bahkan gratis. Mekanismenya memang membutuhkan regulasi yang mendukung hal tersebut. Karena itulah kita butuh negara yang menjamin regulasi tersebut berjalan dengan baik dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Saw terwujud dalam kehidupan nyata.
"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api". (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Negara yang menjamin regulasi ekonomi Islam terterapkan dengan sempurna, dan negara yang mewujudkan Al-quran dan Sunnah Rasul bernama Khilafah. Sebuah negara yang dipimpin oleh Khalifah dalam rangka menerapkan syariat Islam secara keseluruhan juga menyebarkan Islam dengan dakwah dan jihad ke seluruh alam.
banner zoom