Kebijakan maju mundur kapitalis, nyawa menipis Ekonomi miris

Oleh: Mona Ely Sukma

Dilansir dari Merdeka.com - Pandemi Covid-19 masih melanda banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Di Tanah Air, virus asal Wuhan, China itu pertama kali terdeteksi pada Maret 2020. Artinya, sudah satu tahun lebih negara ini terkungkung virus Corona. Lamanya waktu berjalan nyatanya tak membuat angka kasus positif Covid-19 menurun. Malah semakin hari angka kematian semakin melangit, membuat kita hanya bisa berdoa dengan jari tergigit.

Bisa kita lihat dari beberapa pekan terakhir jumlah kasus kematian meroket tajam. Dengan kejadian covid semakin parah sehingga Data 30 Juni 2021 kemarin, kasus positif Covid-19 bertambah sekitar 21.807 orang. Jika ditotal, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah menjangkit 2.178.272 orang. Seakan nyawa manusia murah harganya, melayang seperti layang-layang, seakan tidak tampak ujungnya kapan pandemi ini akan pulang.

Walaupun segala upaya pemerintah sudah dikerahkan, mulai dari anjuran jaga jarak aman, cuci tangan dan memakai masker. bahkan sampai kepada pembatasan kerumunan yg sudah berapa episode tayangnya, nyatanya wabah ini masih nyata adanya. Mulai munculnya istilah PSBB kemudian berubah menjadi PPKM skala Mikro. Yang dalam aturan ini kebijakannya sedikit melonggarkan operasional sejumlah sektor. Misalnya saja, kapasitas perkantoran menjadi 50 persen, operasional mal kembali dibuka dengan jumlah pengunjung dan jam dibatasi. Bahkan di lokasi zona hijau Covid-19, belajar tatap muka diuji coba. Masih saja kekecewaan yang dirasa bukan?

Kebijakan ini kembali dipilih pemerintah saat kasus positif Covid-19 melonjak naik beberapa pekan terakhir. Banyak yang menyayangkan, sebab harusnya ada pengetatan lebih ekstra untuk menekan sebaran kasus positif. Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini, untuk mengendalikan Covid-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat.

Aktivitas PPKM yang dilakukan oleh pemerintah PPKM, PSBB, dan PPKm Mikro ini kurang efektif dalam mengatasi wabah. Sebab terbukti tinggi kini wabah, semakin mencekam dan Ekonomi kian suram, namun inilah gambaran rezim kapitalisme yang atas nama penyelamatan ekonomi, tidak akan membuat kebijakan yang mengorbankan keuntungan materi, padahal semestinya pemerintah berfokus untuk menyelamatkan nyawa rakyatnya.

Langkah Negari ini salah kaprah akibat dari  kiblat Negari ini bukan pada ajaran Islam, akan tetapi ajaran barat/ kapitalisme, namun ada beberapa poin, terkait  kebijakan Islam yang tidak dilakukan negara ini.  Dalam menangani  pandemi sehingga Persoalan yang tak kunjung usai.

Yang pertama kebijakan menutup seluruh kegiatan ekonomi seperti  PSBB ala barat. Seharusnya kita memakai kacamata Islam untuk menghadapi pandemi ini, sebagaimana  Rasulullah Saw ajarkan adalah menisolasi daerah terkenak wabah, semantar penduduk di luar wabah peraktivitas seperti biasa.

" Apabila kalian mendengar wabah  di suatu tempat, maka janganlah memasuki tempat itu dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu berada ditempat itu, maka janganlah keluar rumah" (H.R Muslim)

Lucunya negeriku ini yang katanya telah mengerahkan segala daya dan upayanya mulai dari berhutang lagi untuk penanganan pandemi, nyatanya hanya menambah gunung bunga saja,  tanpa ada hasil nyata. Rakyat masih menderita ketakutan didatangi Corona Mengidentifikasiyang semakin menggila. Padahal ada solusi Tuntasnya yang tidak bertentangan dengan Islam,  "Sekali-kali Janganlah orang yang berpenyakit menular mendekati yang sehat" (H.R Iman Bukhari Muslim). Bukan seperti saat sekarang ini yang hukumnya seakan tebang pilih. Warga pribumi tidak dibolehkan keluar dari rumahnya namun para WNA Aseng asing seakan berwisata datangnya.

Dan yang kedua, negara tidak hanya fokus kepada masyarakat kapital saja, yang memiliki pohon uang diutamakan, lalu rakyat kecil seakan ditinggalkan. Seharusnya negara hadir dalam  memberikan kebutuhan seluruh Masyarakat Indonesia, terpenuhinya kebutuhan masyarakat bukan dilihat dari angka kondisi individu peindividu, fakus pada angka rata-rata mereka, tidak abai pada kondisi real individu. Contoh kecilnya Kacaunya data bansos hal tersebut terjadi karena akumulasi data birokrasi yang berbelit area terkena wabah, akan tetapi disupotr penuh kebutuhan oleh Negara. Namun di sayangkan Negari ini lagi-lagi tidak serius memberikan bantuan, malahan dana pandemi dibagi-bagi  sejumlah korporasi.

Rindunya kita hidup didalam naungan khilafah yang mana Islam  menjamin kesehatan, sehingga keberadaan rumah sakit sepenuhnya di bawah Kendali  Negara. Tentunya hal demikian akan mengantarkan pengobatan yang berkualitas dan juga gratis hingga  sembuh. Namun sangat disayangkan, kesehatan saat sekarang ini dibawah kendali korporasi sehingga Negara  seakan mengikuti para korporasi mengisi pundi-pundi yang akhirnya memilih penundaan dalam penanganulangi wabah. Dalam hal pendidikan, perekonomian pun lengkap aturannya, karena disini negara adalah pelayan rakyatnya bukan malah sebaliknya, yang kita lihat sekarang rakyat melayani negaranya.

Nah sudah saatnya kaum Muslimin bangkit dan Sistem Khilafah diterapkan, karena Dunia membutuhkan penerapan syariat Islam secara Kaffah dalam mengatasi pandemi ini.

Wallahu a’lam bias-shawab

banner zoom