Gelombang 2 Covid, Akankah Sistem Kesehatan Kapitalis Bertahan?

Oleh: Tri S, S.Si

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan BB Saputra mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang radikal agar keluar dari lonjakan pandemi virus corona (Covid-19) saat ini.

Hermawan mengatakan pemerintah memiliki dua opsi yang bisa diambil saat ini, yakni PSBB ketat atau lockdown regional. Menurutnya, pilihan yang paling radikal adalah lockdown.

"Pemerintah harus radikal. Opsinya ada dua, mau PSBB seperti semula, atau lockdown regional terbatas pada pulau besar. Opsi paling radikal tentunya lockdown regional, radikal, tapi paling logis," kata Hermawan dalam Konferensi Pers 'Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi' dalam YouTube, Minggu (20/6).

Hermawan menyebut lockdown regional merupakan opsi yang bisa membantu Indonesia keluar dari situasi lonjakan pandemi Covid-19. Ia menegaskan lockdown dapat memutus mobilitas orang dengan ketat.

Lockdown juga jadi opsi yang disarankan karena berkaca pada negara-negara yang sukses mengatasi pandemi Covid-19. Beberapa di antaranya seperti Australia, Jerman, Belanda, dan beberapa negara lainnya di Eropa.

"Cara itu yang paling riil. Kalau tidak ya ekonomi terus terpuruk," ujarnya.

Lebih lanjut, Hermawan juga mengkritik kebijakan 'gas-rem' yang seringkali jadi narasi Presiden Joko Widodo saat kasus melonjak. Menurutnya, kebijakan 'gas-rem' tak cukup kuat mengatasi pandemi, bahkan bisa jadi bom waktu.

"Rem-gas, rem-gas itu adalah kebijakan terkatung-katung yang membuat kita hanya menunda bom waktu [ledakan kasus]," ujarnya.

Sementara Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dulu diterapkan di DKI Jakarta dan beberapa provinsi kini telah mengalami berbagai modifikasi hingga berubah nama menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hermawan menilai ada perbedaan kentara antara PSBB dan PPKM. PSBB dinilai bertujuan untuk memutus mata rantai penularan, sementara PPKM merupakan 'relaksasi' yang tidak bisa memutus penularan Covid-19.

"Jadi dari perspektif kebijakan, Indonesia belum memiliki policy options yang kuat untuk pengendalian Covid-19," kata Hermawan.

Situasi wabah yang tak terkendali menunjujak sistem kesehatan yang di terapkan oleh kepemimpinan kapitalistik sudah kolaps.   Ketidak patuhan masyarakat terhadap prokes yang sering di jadikan dalih sejatinya menunjukan ketidak mampuan negara dalam meriayah rakyat sekaligus menunjukan hilang nya wibawa kepemimpinan mereka di mata rakyat.

Negara memang sudah salah langkah sejak awal ketika dominan menjadikan pertimbangan ekonomi dalam menyikapi wabah.

Di perparah dengan penerapan kebijakan yang kian menjauhkan jarak antara mereka dengan rakyat nya.

Sistem gas-rem yang di lakukan pemerintah sekarang ini terbukti lemah nya aturan tersebut. Pandemi hampir 1 1/2 tahun bukan nya membaik yang ada makin memburuk, alih-alih ingin memperbaiki ekonomi yang ada rakyat semakin sengsara. Karena kasus covid yang tidak segera di cegah, masyarakat di larang berkerumun sementara hak nya tidak terpenuhi.

Padahal SDA di negri ini sangat melimpah, seharunya saat pandemi seperti sekarang ini mampu memenuhi kebutuhan rakyat nya. Tapi kenyataan nya pemerintah belum mampu untuk melakukan lokdwon sepenuhnya.

Membangun sistem kesehatan yang kuat untuk mensolusi situasi tak terkendali hari ini butuh ada perubahan sistemis yang mendasar.

Dimulai dari perubahan sistem politik dari kapitalis ke Islam yang berbasis kesadaran idiologis umat. Dalam hal ini solusi-solusi pragmatis tetap harus di jalankan oleh masyarakat tapi itu tetap tak akan cukup karena penerapan sistem kapitalisme tetap akan memunculkan perbenturan dengan kepentingan-kepentingan lainya. Urgen adanya dakwah Islam idiologis yang mengokohkan keimanan akan kebenaran dan kesempurnaan sistem Islam, termasuk pengaturan soal kesehatan.

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna, di mana Islam mengatur manusia dengan diri sendiri, manusia dengan sang pencipta, dan mengatur manusia dengan manusia lainya. 

Seperti hal nya dalam urusan bernegara, adalah salah satu contoh Islam mengatur manusia dengan manusia lainya dalam. Termasuk dalam urusan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan yang lainya yang menyakut kenegaraan.

Dalam Islam kita bisa belajar dari kisah sahabat nabi Umar saat terserang wabah thoun, Kala itu Umar sebagai pemimpin langsung melakukan pencegahan agar wabah tidak lantas menyebar. 

"Jika kalian mendengar penyakit Thaun mewabah di suatu daerah, Maka jangan masuk ke daerah itu. Apabila kalian berada di daerah tersebut, jangan hengkang (lari) dari Thaun."

Maka sudah seharunya kita sebagai umat muslim mencontoh pemimpin seperti Umar yang sigap dalam mengatasi wabah. 

Karena sesungguh nya tidak ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah SWT.