Memuliakan Garda Terdepan

Oleh: Novi Dyah Rukmiarti, S.Pd (Pendidik, aktivis dakwah dan member AMK)

Penamabda.com - Wabah pandemi belum berakhir, bahkan semakin parah dan menimbulkan banyak korban. Tak terkecuali tenaga kesehatan sebagai garda terdepan. Jumlah tenaga kesehatan yang tumbang akibat Covid-19 setiap hari pun terus bertambah. Indonesia termasuk ke dalam lima besar kematian tenaga medis dan kesehatan di seluruh dunia.

Di lansir dari Kompas.com, Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi mengatakan, kematian tenaga medis dan kesehatan di Indonesia tercatat paling tinggi di Asia. 

"Sejak Maret hingga akhir Desember 2020 terdapat total 504 petugas medis dan kesehatan yang wafat akibat terinfeksi Covid-19," ujar Adib dikutip dari siaran pers PB IDI,  (Kompas.com. Sabtu , 2/1/2021)

Dikutib dari Tempo.co. id, Inisiator Pandemic Talks, Firdza Radiany, mengatakan jumlah tenaga kesehatan di Indonesia yang meninggal karena Covid-19 lebih besar dari jumlah kematian warga di 6 negara Asia Tenggara.

Firdza mengatakan, data tersebut menunjukkan bahwa penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia belum maksimal atau sangat buruk. Bahkan, positivity rate atau tingkat penularan di Indonesia konsisten 14-15 persen selama beberapa bulan. "Padahal standar WHO itu maksimal 5 persen," katanya.

Menurut Firdza, kondisi itu terjadi karena pemerintah tidak pernah bisa mencapai standar 3T, yaitu testing, tracing, treatment. Kapasitas testing di Indonesia, belum pernah stabil dan masih di bawah standar WHO. (tempo.co. Kamis, 3/01/2021)

Buruknya kebijakan yang tumpang tindih

Pertarungan melawan covid-19 belum berakhir. Dan kehilangan tenaga kesehatan merupakan kerugian yang sangat besar.  Sejumlah kebijakan pejabat yang tumpang tindih memicu tingginya kematian baik dari masyarakat maupun tenaga kesehatan.

Pada saat pandemi mulai mewabah, sebenarnya para pakar mengajurkan karantina wilayah/lockdown lokal,  namun pemerintah justru menerapkan PSBB dan memberlakukan new normal. 

Saat grafik masih meninggi, transportasi umum, pariwisata, mall dan pasar masih dibuka. Sedangkan sekolah diliburkan dan dilaksanakan pembelajaran PJJ.  

Kala para nakes di pelosok kekurangan APD, yang dilakukan pemerintah adalah justru mengekspor APD.  Dan yang terparah adalah pelaksanaan Pilkada di berbagai tempat yang menimbulkan banyak kerumunan massa. 

Sebagian masyarakat  memang  tidak taat pada protokol kesehatan. Ada yang lalai sehingga mereka mengaggap remeh dan mengabaikannya. Namun kesalahan ini tidak murni dari masyarakat. karena pemerintah pun punya peranan penting. Dengan dibukanya tempat wisata dan mall, tidak diberlakukannya karantina wilayah, masyarakat tetap beraktifitas sebagaimana biasa. Apalagi pada saat pilkada, kerumunan massa tidak bisa dielakkan.

Saat terjadi kerumunan di pilkada, pemerintah tidak tegas dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan. Kelonggaran pemerintah yang diikuti oleh masyarakat,  berakibat membudlaknya pasien Covid-19.  Kelalaian ini menimbulkan  kemunculan cluster baru yang menyibukkan kerja para tenaga kesehatan. 

Imbasnya kerja para tenaga kesehatan semakin berat. Apalagi mereka tidak dibekali APD lengkap dan fasilitas yang memadai. Para tenaga kesehatan banyak yang kelelahan dan terpapar covid-19.  Akibatnya banyak dari mereka yang tumbang dan meninggal.

Kebijakan pemerintah yang tumpang tindih, kontraproduktif, dan  mengabaikan keselamatan tenaga kesehatan, dengan tetap menyelenggarakan pilkada di saat wabah, adalah bukti buruknya sistem pemerintahan ini. Sistem sekular yang diadopsi pemerintah  tidak menjadikan agama sebagai rujukan. Agama hanya sebagai inspirasi bukan aspirasi, apalagi menjadikannya sebagai solusi.

Kebijakan kesehatan dalam Islam

Sebuah negara seharusnya memiliki prioritas dalam kebijakannya.  Keselamatan nyawa rakyat seharusnya lebih diutamakan daripada kontestasi pilkada.  Apalagi hanya untuk alasan penyelamatan ekonomi bangsa.

Sejatinya dalam sistem Islam masalah kesehatan, pendidikan, dan keamanan adalah hal pokok yang harus dipenuhi Negara.  Penguasa bertanggung jawab terhadap seluruh urusan umat dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut.  

Kebijakan sistem pemerintahan Islam mengatasi wabah adalah dengan karantina wilayah. Wilayah yang terdampak wabah harus segera di karantina/lockdown dengan tujuan wabah tidak menyebar ke mana-mana. Orang-orang yang terdampak wabah di daerah yang di karantina tidak boleh keluar, begitu juga orang yang berada di luar daerah karantina tidak boleh memasuki wilayah karantina. Sehingga wilayah yang tidak terkena wabah bisa melakukan aktivitas dengan normal tidak tertular wabah.

Kebijakan yang lain adalah memisahkan orang yang sehat dan yang sakit. Orang yang sakit segera diisolasi dan diberi pelayanan kesehatan terbaik hingga sembuh. Pelayanan kesehatan pun gratis karena biaya diambilkan dari baitulmal (kas Negara).

Penguasa juga mendukung para ahli untuk melakukan penelitian di bidang pengobatan dan pengadaan vaksin. Segala riset dibiayai sehingga para ahli bersemangat melakukan penelitian. 

Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah memberikan fasilitas dan bekal yang cukup bagi para tenaga kesehatan, baik berupa APD yang lengkap, vaksinasi, asupan gizi, hingga kesejahteraan ekonomi. Dengan asupan gizi yang cukup kerja para tenaga kesehatan menjadi berkualitas. Beban jam kerjanya pun disesuaikan agar para nakes tidak bekerja terlalu berat saat pandemi. 

Begitulah cara Islam meriayah umat.  Pemimpin melindungi dan memuliakan para tenaga kesehatan dengan penghargaan terbaik. Tidak ada nyawa yang mati sia-sia akibat kelalaian penguasa seperti yang terjadi dalam sistem demokrasi sekular.

Memang hanya dalam sistem Islam kesehatan, pendidikan, dan keamanan umat dapat terpenuhi. Penerapan syariat Islam secara kaffah menjaga dan melindungi nyawa umat, terlebih tenaga kesehatan sebagai garda terdepan.

banner zoom