Ada Apa Dengan Bencana Yang Terus Melanda?

Oleh: Normaliana, S. Pd

Mengawali pergantian tahun 2021 hingga sampai saat ini, Indonesia terus dilanda duka nestapa yang seakan tiada hentinya karena harus dihadapkan pada kondisi yang sangat memprihatinkan saat keberadaan pandemi corona belum juga sirna dari dunia. Saat duka musibah kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 yang hilang kontak pada 9 Januari 2021 pukul 14.40 WIB di perairan Kepulauan Seribu yang membawa 62 orang penumpang diantaranya 12 orang kru dengan rute Jakarta-Pontianak, masih belum hilang dari ingatan. 

Pada hari yang sama duka pun terus berlanjut dengan adanya bencana longsor yang terjadi di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Telah terjadi dua kali longsor yg terjadi pada hari sabtu, 9 Januari 2021 pukul 16.00 WIB dan 19.00 WIB. Longsor pertama dipicu curah hujan yang tinggi dan kondisi tanah yang tidak stabil dan longsor susulan terjadi  saat petugas masih melakukan evakuasi korban disekitar area longsor pertama. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyebut, bencana longsor yang terjadi di Sumedang di luar perkiraan pemerintah.

Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur pun meletus pada sabtu sore (16/1/2021). Menurut laporan pengamatan visual sementara, terlihat asap meluncur ke arah tenggara yang diduga dari dari kawah Jonggring Kaloko berwarna kelabu pekat dalam volume yang besar. Sedangkan untuk hujan abu vulkanik diperkirakan mengarah ke utara, menyesuaikan arah angin. 

Sementara itu, terjadinya bencana banjir terbesar di Kalimantan Selatan yang melanda hampir seluruh wilayahnya. Banjir terparah terjadi di Kabupaten Banjar dan Tanah Laut juga Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Banjir juga terjadi Kabupaten Tapin, Kota Banjarbaru, dan Balangan. Tidak menutup kemungkinan akan ada wilayah lain yang menaikkan statusnya karena banjir di Kalsel makin meluas. Berkurangnya hutan primer dan sekunder yang terjadi dalam rentang 10 tahun terakhir disebut menjadi penyebab menurut tim tanggap darurat bencana di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). 

Dan Selang beberapa hari berikutnya berdekatan  dengan bencana banjir di Kalsel, wilayah Mamuju dan Majene di Sulawesi Barat juga diguncang gempa pada Kamis (14/1/2021) dan Jumat (15/1/2021). Gempa pertama berkekuatan 5,9 terjadi pada Kamis pukul 14.35 WITA dan gempa susulan dengan 6,2 M terjad pada Jumat pukul 02.28 WITA. 

Sungguh menyedihkan memang, berbagai macam musibah dan bencana nyata yang terus melanda Indonesiaku tercinta seakan menambah lara masyarakat yang terdampak korbannya. Entah bencana apalagi yang akan terjadi berikutnya tentu tidak ada yang bisa mprediksi secara pasti.

Bencana dan musibah tersebut datang silih berganti serta menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Dampak bencana tentu sangat mengganggu aktivitas sehari hari masyarakat dan yang pasti begitu banyak kerugian bagi masyarakat yang terdampak dari musibah ini, tidak hanya kerugian harta, sarana prasarana bahkan juga sampai hilangnya nyawa. Begitu banyak penduduk yang harus mengungsi untuk mencari tempat perlindungan yang lebih aman dari buruknya keadaan yang tidak bisa dihindari, dan pada akhirnya kondisi ini akan mengakibatkan aktivitas perekonomian menjadi terhenti.

Namun, apapun bentuk bencana dan musibah yang terjadi dibeberapa daerah pada hakekatnya adalah merupakan qadha Allah yang maha kuasa juga menjadi bukti ancaman nyata yang sungguh sangat luar biasa yang terkadang diluar nalar manusia, dan tentunya hal ini tidak bisa dianggap hal biasa. Seharusnya pemerintah sigap untuk mengambil langkah tegas untuk mengatasi setiap bencana karena jika abai maka akan berakibat mudharat besar bagi masyarakat. Persoalan bencana yang terus melanda negeri indonesia tercinta sangat perlu solusi pasti untuk mnyelamatkan masyarakat dari segala kemungkinan bencana yang bisa jadi setiap saat akan terus berulang. 

Memang tidak bisa dipungkiri, jika ada yang beranggapan bahwa bencana yang melanda Indonesia  hanya persoalan teknis tata kelola semata. Padahal sejatinya jika kita mau berpikir lebih dalam terhadap  musibah bencana yang saat ini melanda tentu ada faktor ideologis juga. Dalam Alqur’an sudah diceritakan tentang musibah dan bencana yang menimpa orang orang terdahulu, setiap musibah dan bencana besar yang akan menimpa manusia tentunya  tidak lepas dari ulah tangan manusia itu sendiri akibat kekufuran dan keingkarannya kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, manusia sudah begitu serakah sehingga  alam terus dirusak demi kepentingan materi duniawi.

Dan kini, sepertinya alampun sudah enggan bersahabat dengan manusia, mungkin alam sudah mulai bosan dengan tingkah laku manusia yang suka berbuat salah dan bangga dengan dosa-dosa. Sebagai manusia yang berakidah islam, tentu tidak hanya berpasrah diri saja menjalani keadaan ini, setiap musibah bencana yang melanda bisa jadi merupakan teguran dan sekaligus peringatan agar sama-sama saling introspeksi diri sejauh mana ketaatan kita terhadap aturan Allah SWT pencipta alam semesta. Yang Pasti akan banyak hikmah yang tersirat dari fenomena ini yaitu bisa menjadi pelajaran untuk tidak mengganggu keseimbangan alam, muhasabah bagi para pemimpin untuk bersikap tegas dan sigap dalam menjalankan amanah meurusi kesejahteraan dan keamanan rakyatnya, karena  jika hal ini diabaikan maka tunggulah azab Allah yang lebih berat lagi yang tentunya tidak hanya ditimpakan kepada orang orang yang telah melakukan kerusakan tapi juga akan berimbas kepada orang orang baik dan sholih yang ada disekitarnya.

Akar masalah bencana yang terus melanda penting bagi pencegahan banjir.

Jika dilihat dari aspek hidrologi kehutanan dan pentingnya konservasi dan tata kelola wilayah, maka pembangunan mutlak harus memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian hutan dan lahan serta keseimbangan ekosistem alam dan lingkungan agar bisa terhindar dari bahaya banjir dan tanah longsor yang tidak kita inginkan.

Prinsip pembangunan ala kapitalis dengan asas kebebasan dan kompromi pastinya tidak akan pernah peduli dengan semua itu, karena kepentingan dan keuntungan pribadi atau kelompok diatas segalanya sekalipun menjadikan rakyat sebagai tumbal keserakahan dunia. 

Dulu, Indonesia begitu akrab dengan julukan zamrud khatulistiwa, tapi kini keadaan sudah benar benar begitu ironis, alam yang hijau kini menjadi gersang, pohon-pohon yang berfungsi menjadi resapan air terus ditebangi, dialihfungsikan untuk lahan industri dan pemukiman oleh para penguasa sekaligus pengusaha yang tidak bertangguang jawab akan kerusakan lingkungan yang cepat atau lambat tentunya akan membawa petaka bagi jutaan orang.

Inilah buah pahit sistem kehidupan yang menuhankan kebebasan yang jauh dari asas kebenaran dan kemanusiaan. Adanya dominasi korporasi yang begitu kuat dalam keputusan politik tentu akan melahirkan peraturan perundang-undangan yang justru melegalkan pelanggaran itu hingga terus berlangsung sampai saat ini. Apalagi dengan diterapkannya sistem politik demokrasi yang hanya berujung pada solusi pragmatis temporer saja. Karenanya, meninggalkan sistem kehidupan sekuler dan kembali pada sistem kehidupan Islam adalah satu-satunya solusi sistemis yang bersifat pasti bersumber dari Allah SWT.

Khilafah Solusi Pasti  

Islam memiliki kebijakan canggih dan efisien yang mencakup sebelum, ketika, dan pasca bencana. Baik di tataran teoretis maupun praktis, paradigma dan konsep-konsep sahih Islam berupa syariat kaffah, khusus yang berwujud sistem ekonomi Islam dan sistem politik Islam, yakni Khilafah, adalah satu-satunya solusi pasti. Nilai-nilai materi, ruhiyah, akhlak, dan insaniah yang hadir secara seimbang, menjadikan sistem ekonomi Islam berkarakter pencegah kerakusan dan konsumerisme, menjauhkannya dari aspek eksploitatif dalam pemanfaatan sumber daya alam dan menjamin terwujudnya kembali keharmonisan alam yang dirusak.

Dalam pandangan islam, air, hutan, dan padang rumput adalah milik ummat siapapun boleh memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhannya. Allah menciptakannya untuk kesejahteraan manusia, bukan untuk dijadikan sebagai komoditas yang bebas dieksploitasi dan dprivatisasi

Secara praktis penguasa akan menerapkan aturan-aturan yang benar yang tentunya berasal dari Allah sebagai pencipta alam semesta. Dalam hal ini tentunya negara tidak boleh memberikan hak pemanfaatan istemewa berupa hak konsesi baik untuk pembukaan tambang atau perkebunan dan pembangunan infrastruktur. 

Khalifah sebagai pelaksana syariah kaffah secara praktis akan menerapkan sejumlah paradigma shahih Islam Pertama, hutan merupakan harta milik umum. Sebab, hutan secara umum memiliki fungsi ekologis dan hidrologis yang dibutuhkan jutaan orang. “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput/hutan, air dan api”(HR Abu Dawud ).

Sehingga apa pun alasannya, negara tidak boleh memberikan hak pemanfaatan istimewa berupa hak konsesi dan lainnya kepada siapapun.

Kedua, negara punya wewenang dan tanggung jawab langsung dalam pengelolaan hutan. Rasulullah saw menegaskan, “Imam adalah ibarat penggembala dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya (rakyatnya).” (HR Muslim).

Ketiga, Negara memiliki kemampuan finansial anggaran berbasis baitulmal dan bersifat mutlak. dengan mengelola baitul mal untuk pelaksanaan berbagai fungsi pentingnya, penerimaan dan pengeluaran negara harus sesuai dengan ketentuan syara’.

Khusus untuk program penanggulangan bencana banjir, reboisasi, naturalisasi sungai dan pengembalian fungsi lahan, pembangunan kembali situ dan waduk, riset, serta penggunaan teknologi terkini untuk mempercepat pencapaian maksimal berbagai program tersebut.

Bersifat mutlak, yaitu ada atau tidak ada kekayaan negara untuk pembiayaan pelayanan kemaslahatan masyarakat untuk berbagai program di atas yang ketiadaannya berakibat kemudaratan, maka wajib diadakan negara. Bila dari pemasukan rutin tidak terpenuhi, maka sewaktu-waktu negara bisa memungut pajak dari orang-orang kaya sejumlah kebutuhan anggaran mutlak saja.

Keempat, negara memiliki kekuasaan tersentralisasi sedangkan administrasi bersifat desentralisasi. Aspek ini akan memastikan terwujudnya program naturalisasi ribuan DAS, yang selama ini terhambat oleh sekat-sekat otonomi daerah.

Kelima, bebas dari agenda hegemoni program EBT biofuel sawit, dll. “Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (TQS Al Maaidah: 141).

Dan dengan berbagai kemajuan teknologi terkini, negara akan menormalisasi fungsi-fungsi hutan dan lahan yang semestinya. Sehingga, ancaman bencana sistemis akibat kerusakan lingkungan dapat segera diakhiri.  Pasalnya, keberadaan seorang khalifah adalah sebagai pelayan rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pelayanan yang ia lakukan. 

Wallau’alam (NM)

banner zoom