Ulama Wajib Menentang Kezaliman dan Arus Moderasi

Penamabda.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode kepengurusan 2020-2025 resmi diumumkan, Rabu (26/11) malam. Sejumlah nama baru muncul, wajah lama hilang seiring pengumuman Miftachul Akhyar sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025

Misalnya, nama Din Syamsuddin dan sejumlah ulama identik dikaitkan dengan Aksi 212 terdepak dari kepengurusan. Nama Din digeser Ma'ruf Amin. Wakil Presiden RI itu kini mengemban jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI.

Dari susunan kepengurusan yang dibuka ke publik, selain nama Din yang hilang, raib juga nama mantan bendahara Yusuf Muhammad Martak, mantan wasekjen Tengku Zulkarnain, dan mantan sekretaris Wantim Bachtiar Nasir. Keempatnya dikenal sebagai tokoh yang keras mengkritik pemerintah. Din aktif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dan tiga nama terakhir merupakan pentolan Aksi 212.

Menanggapi kepengurusan MUI yang baru terbentuk ini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, yang memiliki ruang lingkup tugas bidang keagamaan, Ace Hasan Syadzily menyatakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan organisasi politik.

Hal itu disampaikannya merespons tedepaknya sejumlah nama dari kelompok alumni 212 yang kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dari kepengurusan MUI periode 2020-2025, seperti Bachtiar Nasir, Yusuf Martak, dan Tengku Zulkarnain.

"Soal tidak masuknya nama-nama yang kritis dalam kepengurusan MUI terhadap Pemerintahan Jokowi, MUI bukan organisasi politik," kata Ace kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/11).

Dia menyatakan MUI merupakan tempat ormas-ormas Islam berhimpun tanpa tujuan politik tertentu.

Lebih lanjut, Ace berharap kepengurusan yang baru bisa mengedepankan Islam yang moderat.

"MUI [juga bisa] terus mengedepankan washatiyatul Islam atau Islam moderat. Islam yang rahmah dan ramah, bukan yang marah," tutur Ace.

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Persatuan Alumni 212 Novel Bamukmin menduga ada campur tangan pemerintah dalam menyusun struktur kepengurusan MUI periode 2020-2025.

Dugaan itu didasari oleh keberadaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang saat ini terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI dalam Munas X.

Selain itu, Novel mengatakan dugaan tersebut juga terlihat dari sejumlah ulama yang selama ini berseberangan dengan pemerintah, kini tidak lagi berada dalam jajaran kepengurusan MUI.

"Sudah diduga kuat itu karena KH Ma'ruf Amin ternyata masih masuk dalam dewan pertimbangan," kata Novel saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (27/11).

"Sampai MUI pun mereka (pemerintah) obok-obok, padahal setelah reformasi MUI sudah sangat dipercaya sama umat," katanya.

Hal senada diungkapkan oleh Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin yang menilai dominasi dan kekuatan Ma'ruf Amin di MUI sangat kentara. Membuka dugaan kuat campur tangan pemerintah di Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai dominasi dan kekuatan Ma'ruf Amin di MUI sangat kentara. Membuka dugaan kuat campur tangan pemerintah di payung besar para ulama tersebut.

"Bisa dikatakan ada semacam campur tangan karena Ma'ruf Amin kan wapres. Tentu pemerintah ingin majelis ulama dalam kendali. Sehingga kekritisannya akan hilang dan bisa dikendalikan," ujar Ujang kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/11).

Seperti diketahui, kurang lebih dua tahun sejak Ma'ruf ikut dalam politik kekuasaan. Akhir 2018, ia mencalonkan diri sebagai wakil presiden bersama petahana Joko Widodo. Saat itu, ia sedang memegang jabatan sebagai Rais Aam PBNU dan Ketua Umum MUI. Jabatan di PBNU ia tinggalkan, tapi tidak dengan jabatan di MUI.

Ma'ruf, dalam Munas MUI tahun ini, memimpin Tim Formatur yang terdiri dadi 17 ulama. Tim ini berwenang menentukan siapa saja yang akan berada di pucuk pimpinan MUI, termasuk ketua umum MUI. Ujang berpendapat skenario ini mirip seperti yang terjadi di DPR RI. Kubu pemerintah merangkul sebanyak-banyaknya rekan koalisi dan menyingkirkan yang bernada sumbang.

Ujang mengatakan MUI sangat strategis bagi pemerintah. Sebab ormas ini mengumpulkan berbagai ormas Islam dalam satu wadah. Sementara pemerintah punya masalah dengan kelompok Islam kanan yang diorkestrasi Rizieq Shihab. Dengan menggandeng MUI, kata dia, posisi pemerintah tentu akan jadi lebih aman.

Fakta rezim yang berusaha mengebiri peran MUI (menyingkirkan yg kritis , dianggap main politik ) adalah bukti bahwa sistem sekuler makin kuat dan dominan mewarnai pengambilan kebijakan.

MUI adalah lembaga independen yang mewadai para ulama, zuama dan cendikiawan islam untuk membimbing, membina dan mengayomi umat islam.

Sangat disayangkan jika MUI sebagai organisasi independen disetir oleh pemerintah dan akan melegitimasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang zalim dan tak sejalan dengan islam, bahkan jika mendukung islam moderat ala rezim yang menyesatkan umat dari pemahaman dan penegakkan islam .

Ulama adalah pewaris Nabi sebagaimana sabda Nabi  Muhammad saw : "Sungguh para ulama itu adalah pewaris para nabi "(HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi). Peran ulama dan kontribusinya terhadap umat sangatlah penting. Ulama mengemban amanah untuk menyebarkan risalah Islam. Ulama juga berperan sebagai penasihat/pengontrol penguasa agar berjalan sesuai syariat Allah.

Allah SWT berfirman: "Sungguh yang takut kepada Allah di kalangan para hamba-Nya hanyalah para ulama" (TQS Fathir [35]: 28). Ayat ini menyebutkan kedudukan ulama begitu istimewa di antara para hamba Allah SWT. Yang membuat mereka istimewa adalah rasa takut mereka kepada Allah SWT.

Sejatinya ulama akan selalu berada di garda terdepan membela agama Allah, menjaga kemurnian Islam dan ajaran-Nya, mendidik masyarakat dengan syariah-Nya, meluruskan yang menyimpang dari petunjuk-Nya dan berteriak lantang terhadap berbagai kezaliman. Tanpa ada rasa takut sedikit pun akan risikonya. Itulah fokus kiprah ulama, sedangkan  menghentikan kerusakan akibat sistem rusak ini tak bisa diserahkan pada umat (ormas)  tapi hanya bisa dijalankan sempurna oleh negara khilafah islam.

Wallahu'alam