Sekolah di Masa Pandemi Islam Punya Solusi

Penamabda.com - Awal Januari 2021, Pemerintah berencana membuka sekolah di seluruh zona penularan covid. Pembukaan sekolah ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri, yaitu Mendikbud, Mendagri, Menag, dan Menkes, sekolah tatap muka dibuka kembali pada Januari 2021. Dimana pembelajaran tatap muka bisa dilakukan dengan memenuhi  syarat yang ditetapkan. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengizinkan pemerintah daerah untuk memutuskan pembukaan sekolah atau kegiatan belajar tatap muka di sekolah di seluruh zona risiko virus corona mulai Januari 2021. (Jakarta, CNN Indonesia, 20/11/2020).

Sebagian masyarakat menyambut baik keputusan ini. Karena  belajar daring memang membuat darting (darah tinggi) para orang tua. 

Selama hampir 9 bulan belajar secara daring, menyebabkan siswa dan orang tua mulai lelah dan jemu. Gurupun sudah kewalahan memikirkan cara agar siswa mengerti dengan materi yang diajarkan. Maka wajar banyak pihak mendesak agar sekolah segera di buka. 

Dukungan agar sekolah kembali di buka bahkan itu datang dari Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Seperti dilansir dari Liputan6.com (20/11/2020)  Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyatakan bahwasannya Komisi X DPR mendukung rencana tersebut dengan tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. 

Menurut Huda pembukaan sekolah tatap muka memang menjadi kebutuhan, terutama di daerah-daerah. Hal ini terjadi karena pola pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak bisa berjalan efektif karena minimnya sarana prasarana pendukung, seperti tidak adanya gawai dari siswa dan akses internet yang tidak merata.

Kebijakan membuka kembali sekolah pada Januari 2021 menyisakan tanda tanya bagi sebagian kalangan. Sanggupkah sekolah mendisiplikkan siswa untuk menjalankan protokol kesehatan?

Ditengah penanganan covid yang tidak jelas juntrungannya dan penambahan pasien covid yang masih fluktuatif bahkan cendrung meningkat, tepatkah keputusan membolehkan belajar tatap muka diseluruh zonasi covid? Bagaimana pula peran negara sebagai pengurus utama jaminan kesehatan dan pendidikan?

Dibukanya sekolah di tengah penyebaran covid yg tidak terkendali menjadi dilema bagi para orang tua. Ketika sekolah sudah mulai dibuka tentu saja mereka tidak mau anaknya ketinggalan dalam pembelajaran di sekolah. Apalagi, orang tua juga tidak memiliki kemampuan mengajar anaknya sendiri di rumah. Mereka menginginkan anak anak mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan efektif, namun mereka juga khawatir anak anak mereka terpapar covid. 

Banyaknya masalah dalam sistem pendidikan hari ini merupakan bukti bobroknya layanan pendidikan sekaligus mengkonfirmasikan kegagalan rezim kapitalisme dalam menangani wabah. Kegagalan ini tentu tak lepas dari diterapkannya sistem kapitalisme yang  yang berorientasi pada  materi di negeri ini.

Ketika wabah sudah menyebar di negeri ini pemerintah tidak segera memisahkan antara yang sakit dan yang sehat, melainkan mengambil kebijakan PSBB dan kemudian dilanjutkan dengan pemberlakuan new normal tanpa disertai testing dan tracing yang massif ke tengah tengah masyarakat.

Masyarakatpun enggan untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri akibat komersialisasi pelayanan kesehatan. Sehingga ketika masyarakat mulai menjalani kehidupan di era new normal peningkatan kasus terkonfirmasi semakin tidak terkendali.

Mestinya pemerintah sejak awal mengambil solusi lockdown sehingga wilayah yang tidak ditemukan kasus konfirmasi bisa tetap menjalani kehidupan dengan produktif termasuk aktivitas pendidikan juga bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Ketahanan sistem pendidikan saat ini sangat di uji oleh pandemi, kerapuhan kurikulum pendidikan tampak jelas hari ini meskipun sudah gonta ganti. Namun sejatinya pandemi covid-19 memang sudah menjadi qadha dari Allah SWT. Namun, para pendidik bisa mengubah tantangan (thread) yang ada menjadi kesempatan emas (chance) untuk mengoptimalkan upaya edukasi kepada anak didik, khususnya pembinaan kepribadian anak.

Adapun berhubungan dengan rencana pembelajaran tatap muka yang tengah di opinikan saat ini, sesungguhnya itu sangat riskan bagi kesehatan dan keselamatan anak didik dan pendidik, juga berbahaya terhadap keluarga yang memungkinkan terbentuknya klaster baru penularan covid-19 karena penularannya saat ini tak terkendali.

Seharusnya pemerintah harus mengoptimalkan dulu upaya 3T (Tracing, Testing dan Treatmen) untuk memutus mata rantai penularan covid. Upaya 3T ini sejatinya sejalan dengan upaya sistem islam menangani wabah sejak awal sehingga penularannya bisa di mininalisir. Disamping memasifkan 3T pusat wabah juga harus ditentukan secepatnya dan dijaga dengan ketat agar wabah tidak meluas. Di daerah yang diisolasi maka aktivitas pendidikan dilakukan secara daring dengan tetap memperhatikan kualitas pembelajaran daring yang dilakukan.

Karena itu, Daulah Khilafah akan menjamin terpenuhinya semua sarana dan prasarana pendukung seperti pengadaan gadget, pengadaan kuota gratis bagi siswa serta akan dipastikan jaringan internet bisa di akses di seluruh pelosok negeri. Sementara di daerah yang aman aktivitas pendidikan dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

Semua pelayanan pendidikan ini baik secara daring maupun secara tatap muka akan diberikan negara secara merata kepada seluruh warga negara. Sehingga di bawah daulah khilafah akan lahirlah generasi emas pemimpin peradaban dunia. Wallahu'alam.

Oleh: Ummu Aqil (Guru dan Pemerhati Kebijakan Publik)


banner zoom