Kegilaan Hakiki Dana Bansos Di Korupsi

Oleh : Rina Rizkiana (Ibu rumah tangga tinggal di Banjar)

Penamabda.com - Hampir setahun pandemi berlangsung, masyarakat sudah mulai membiasakan kehidupan baru di tengah pandemi, meskipun harus dengan berat hati mengencangkan ikat pinggang yang entah sampai kapan. Pandemi membuat banyak orang di PHK, yang berjualan pun kena imbasnya dengan omset yang turun, perekonomian masyarakat menurun dari bulan ke bulan.

Bahkan tingginya angka perceraian di tengah pandemi disebabkan oleh faktor ekonomi, dan angka kematian yang tinggi karena kelaparan melaju pesat. Ketiadaan penghasilan yang tetap di tengah ekonomi yang terpuruk membuat masyarakat berharap kepada pemerintah agar dibantu menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Perlunya peran negara sangatlah penting agar masyarakat terjamin segala kebutuhannya.

Namun, seakan menutup mata dengan kondisi masyarakat ada beberapa pihak yang mengambil untung dengan pesta pora menari-nari menikmati uang dana bantuan sosial untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Sistem demokrasi membuat pejabat seperti orang gila. Seperti diketahui, Mensos Juliari P. Batubara dijerat KPK dalam kasus dugaan suap bantuan sosial korona. Ia dijerat bersama empat orang lainnya, yaitu Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Harry Sidabuke. Dua nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos, sedangkan dua nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan bansos.

Juliari diduga menerima suap bansos covid-19 sebesar Rp17 miliar, dan nilai ini bisa saja bertambah dengan adanya penemuan dugaan yang baru. Terbuat dari apa hati pak mensos ini? Seakan melihat kepayahan rakyat dalam menghadapi kondisi sulit sebagai peluang untuk menghasilkan uang. Sistem demokrasi menghasilkan pejabat yang tak bernurani, meskipun hukuman mati bagi yang korupsi dana bansos tak membuat dia takut, kerakusan dan ketamakan yang merupakan sifat demokrasi tertanam kuat dalam dirinya. Halal haram tak menjadi tolak ukuran.

Sifat amanah seperti tak ada dalam diri para pejabat saat ini, banyaknya pejabat korup bukti kerusakan sistem demokrasi yang menghasilkan pejabat-pejabat maling uang rakyat. Rakyat lagi-lagi tertipu dan hanya bisa menangisi keadaan.

Sistem demokrasi yang menjauhkan agama dalam kehidupan menghasilkan manusia yang miskin nurani dan ingkar janji. Demokrasi kapitalis penyumbang terbesar menjadikan manusia materialistik.

Islam telah hadir di tengah-tengah umat untuk bisa menyejahterakan semua kalangan, bahkan memuliakan manusia. Dengan islam akan melahirkan pejabat amanah secara pribadi, setiap orang dibangun akidahnya. Agar dengan akidah itu dia meyakini setiap tindakan dirinya termasuk korupsi itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Pada saat yang sama sistemnya itu harus ada, yakni ditegakkannya sistem pemerintahan Islam. Sistem tersebut mencegah terjadinya korupsi. 

Wallahu a'lam bishawab.


banner zoom