Khilafah, Negara Beyond Science dan Teknologi

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
(Institut Literasi dan Peradaban) 

Penamabda.com - Perkembangan science dan teknologi adalah keniscayaan, sebab keduanya adalah hasil dari pemikiran yang akan senantiasa berkembang. Terlebih bagi sebuah negara, pengadopsian kemajuan science dan teknologi adalah sebuah keharusan, semakin besar negara akan semakin membutuhkan beragam  inovasi. 

Presiden Joko Widodo, saat berpidato kenegaraan di hadapan DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI di Gedung Parlemen, 16 Agustus 2018 lalu mengingatkan kembali tentang tantangan industri ke depan dengan kemunculan Revolusi Industri 4.0 yang semuanya bersifat otomatisasi.

"Revolusi Industri 4.0 yang sudah mulai mengubah wajah peradaban manusia. Kita harus bisa bicara tentang Artificial Intelligence, Internet of Things dan berbagai kemajuan teknologi yang hampir setiap detik selalu muncul yang baru," ujar Jokowi (cnbcindonesia.com,16/8/2018).

Jokowi meminta tidak pesimis apalagi khawatir berlebihan menghadapi dan menyikapi perubahan peradaban manusia. Namun harus optimis dan yakin modal sosial dan energi kebangsaan kuat untuk melompat ke depan. "Indonesia harus gesit dan cepat memanfaatkan kesempatan yang ada di depan mata karena rumus yang berlaku sekarang bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat." tambahnya. 

Kemajuan Artificial Intelligence adalah sesuatu yang tak akan terelakkan , terutama dampak yang akan ditimbulkan. Salah satunya pasti akan mengakibatkan revolusi  dalam beberapa tahun mendatang berupa pergeseran pekerjaan secara besar-besaran. Perusahaan ojek-online yang baru tumbuh dan meraksasa, boleh jadi dalam beberapa tahun mendatang akan tergantikan dengan ojek tanpa driver menyusul kesuksesan taksi tanpa sopir.

Maka yang menjadi kekuatan guna menghadapi gelombang kemajuan hanyalah berpulang pada arah pandang manusia terhadap kehidupannya. Di dalamnya terkandung pemahaman tentang siapa dia, untuk apa diciptakan Allah di dunia ini dan akan kemana sesudah kematian menjemput. 

Dari pernyataan Presiden Jokowi terasa  terlalu absurd dengan pernyataan"Indonesia harus cepat dan gesit mengambil kesempatan". Dengan sikap membebek kepada asing sebagaimana hari ini, bisa jadi kita hanya bunuh diri jika hanya mengandalkan kecepatan tanpa strategi dan kebijakan yang tepat. 

Faktanya tak hanya Indonesia, semua negeri kaum Muslim justru sejak Revolusi Industri 1.0 hanya menjadi pangsa pasar dan uji coba teknologi terbaru yang dihasilkan barat. Riset-riset perguruan tinggi di negeri Muslim diadakan untuk melayani kepentingan industri asing yang notabene dimiliki oleh kaum kufar kapitalis.

Produktivitas riset suatu negara selalu distimulasi dari kebutuhan dunia industri yang membutuhkan inovasi tinggi. Negeri muslim dengan segala potensinya hanya diposisikan aspek industrialisasi dan bukan leader. Hingga muncul gambaran seolah-olah Baratlah yang lebih maju dalam hal science, inovasi dan teknologi. 

Padahal syarat sebuah negara dikatakan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi diantaranya jika mampu membentuk kemampuan penelitian yang mengarah kepada penyelesaian problem-problem yang dihadapi negaranya serta mampu membentuk sistem industri yang mengaplikasikan hasil penelitian tersebut.

Padahal teknologi mesin uap  telah menggeser jutaan buruh. Penerangan listrik menggeser jutaan petugas penyala obor penerangan jalan. Sentra Telepon Otomat menggeser jutaan petugas switching Telkom. Area parkir di mall kini berganti mesin, bahkan toiletpun sudah tak butuh penjaga manusia. Hingga kini, IoT, BigData, dan AI akan menggeser jutaan sekretaris, sopir, penerjemah, satpam, bahkan guru!

Dan kaum Muslim masih saja pada posisi konsumen tak lebih. Berbagai SDA dan potensi-potensi krusial lainnya telah dikuasai asing . Gelombang pengangguran besar-besaran menjadi dampak selanjutnya, namun keuntungan bagi para korporasi sebab adanya kemajuan teknologi para penguasa bisa menghemat jutaan biaya operasional, terutama untuk menggaji karyawan. Orang lalu bertanya, di mana peran Islam dalam kondisi seperti ini? Apakah revolusi sejenis ada contohnya di masa lalu yang Islam membuktikan mampu mengendalikannya?

Melimpahnya produksi dan berkurangnya kebutuhan tenaga manusia, seharusnya digunakan manusia untuk melakukan hal-hal lain yang lebih bermakna. Artinya kemajuan teknologi dalam pandangan Islam bukanlah menguasai namun untuk dikuasai dalam rangka memudahkan tugas manusia sekaligus partner untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Maka tidak semua hal akan digantikan dengan artificial  Intelligence. 

Negara akan memperhatikan aspek kemanusiaan dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah yang tak mungkin digantikan oleh kemajuan teknologi bahkan untuk sekedar diwakilkan seperti dakwah, amar makruf nahi mungkar, hubungan kekeluargaan, birul walidain dan lainnya.

Allah SWT berfirman dalam TQS An-Anfal; 69 yang artinya :  “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kalian menggentarkan musuh Allah, musuh kalian, dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kalian nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepada kalian dan kalian tidak akan dianiaya”.

Maka kebijakan Khilafah akan menjembatani ketimpangan keadaan diatas, bahkan benar-benar mewujudkan umat terbaik yang menjadi penguasa teknologi dan pemimpin peradaban yaitu dengan pertama membangun sistem pendidikan yang visioner sejak dari level dasar, menengah sampai pendidikan tinggi dimana falsafah dan tradisi keilmuannya bersumber hanya dari Aqidah Islam, sehingga lahir generasi berkualitas yang bermental pemimpin dan berintegritas Mukmin, dengan berbagai keahlian dan bidang kepakaran.

Kedua, membangun sistem penelitian dan pengembangan (litbang) yaitu kemampuan riset/penelitian yang terintegrasi baik dari lembaga penelitian negara, departemen-departemen dan dari perguruan tinggi; semua dikendalikan, didorong dan dibiayai penuh oleh negara.

Seperti pada masa sultan Muhammad al-Fatih (1453 M) dilakukan upaya membebaskan tawanan insinyur ahli pembuat meriam yang bernama Orban dari penjara Konstantinopel. Singkat cerita, Orban berhasil dibebaskan dan dipekerjakan dengan gaji puluhan kali lipat dibandingkan saat bekerja di Konstantinopel. Akhirnya diwujudkanlah meriam yang sangat besar yang paling canggih di masa itu

Ketiga, membangun sistem industri strategis yang dimiliki dan dikelola mandiri oleh negara serta berbasis pada kebutuhan militer mutakhir dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Di mana kemandirian industri meliputi kemampuan untuk menguasai, mengendalikan dan menjamin keamanan pasokan aspek-aspek penting industri, yaitu : bahan baku, teknologi, tenaga ahli, rancang bangun, finansial, kemampuan untuk membentuk mata rantai industri yang lengkap, serta kebijakan.

Khilafah juga akan menerapkan sistem politik luar negeri yang khas, guna mendukung kebijakannya yaitu dengan membuat perjanjian untuk mendatangkan guru ataupun dosen dalam bidang ilmu-ilmu eksperimental dari luar negeri namun dengan pengawasan negara. Dan tidak mengadakan perjanjian dengan negara manapun yang isinya justru melemahkan kedudukan negara. 

Dari sisi pembiayaan kebijakannya khilafah tidak akan bergantung kepada asing, namun benar-benar mengatur sumber pendapatan negara berdasarkan syariat, yaitu dengan pengelolaan kepemilikan negara dan umum. Yang secara mandiri mampu membiayai semua hal yang dibutuhkan dalam hal kemandirian industri termasuk memberikan beasiswa kepada Ilmuwan untuk bersekolah di luar negeri. 

Prof. Dr. Fahmi Amhar (Anggota Dewan Pakar IABIE/Peneliti Badan Informasi Geospasial) mengatakan,“Teknologi jika tidak di tangan umat Islam, cenderung menjajah. Umat Islam tanpa teknologi cenderung terjajah.“

banner zoom