Politik Dinasti, Keniscayaan dalam Demokrasi

Oleh : Puspita Ningtiyas, SE

Penamabda.com - Politik oligarki yg dibangun partai politik berkuasa dan politik dinasti yang dilakukan individu penguasa adalah memanglah sebuah keniscayaan dalam demokrasi.

Pertama, pemenang mendapat suara terbanyak yang diraih dengan dana besar, ketenaran atau pun pengaruh jabatan yang sedang dimiliki. Selanjutnya pemenang akan menjabat dengan imbal balas yang setimbal dengan bantuan yang di dapat saat memperjuangkan jabatan tersebut. Sayangnya mereka yang terlibat adalah para pemangku kepentingan yang tidak selaras dengan tujuan politik yang sebenarnya, yaitu mengurusi urusan rakyat.

Demokrasi meniscayaan kebebasan partai politik mengusung calon penguasa juga kebebasan siapapun terlibat asal punya kantong masa. Massa digerakkan oleh dana dan dana di ampu hanya oleh pengusaha besar. Kalau sudah begitu jelas akan terjadi perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha. Inilah hakikat demokrasi yang cidera dari akarnya, tidakkah kita sadar?

Adapun kemampuan untuk berkuasa dan menjadikan keluarga nya juga berkuasa, ini adalah penampakan naluri eksistensi diri yang berkembang lebih luas, yang jika dibiarkan akan menghasilkan sebuah dinasti berkedok kebebasan. Karena itulah butuh sebuah sistem yang sempurna bersumber dari wahyu, tidak semerta menyerahkan pengaturan rakyat kepada akal manusia.

Islam menggariskan kepemimpin an diraih dengan syarat yg ditentukan syariat dan mendapat dukungan nyata umat karena dikenal ketakwaan dan kapasitasnya untuk menjalankan seluruh perintah syara. Adapun kriteria dasar yang harus dimiliki seorang pemimpin tersebut adalah seorang muslim, laki-laki, baligh, berakal, merdeka, adil dan mampu.

Mampu yang dimaksut disini adalah mampu menjalankan tugas sebagai pemimpin dan merelakan kepentingan dirinya, juga keluarga nya demi kepentingan rakyat. Pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya. Dalam sebuah hadits disampaikan

Abu maryam al’ azdy r.a berkata kepada muawiyah: saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: siapa yang diserahi oleh Allah mengatur kepentingan kaum muslimin, yang kemdian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka Allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari qiamat. Maka kemudian Muawiyah mengangkat seorang untuk melayani segala hajat kebutuhan orang-orang (rakyat). (abu dawud, attirmidzy)

Maka yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin adalah skil melayani. Bukan sebaliknya justru membentuk dinasti kekuasaan dengan tujuan bukan untuk menjadi pelayan rakyat. 
banner zoom