New Normal Life, Pro Rakyat atau Pro Konglomerat?

Oleh : Wilujeng Sri Lestari, S. Pd. I

Penamabda.com - Miris. Mungkin itulah yang bisa mewakili perasaan rakyat saat ini. Wabah corona yang melanda sejak bulan Desember hingga kini, belumlah menunjukkan perubahan. Kehidupan rakyat semakin sulit. Penyakit menyebar, PHK massal terjadi, harga kebutuhan pokok pun tak stabil. Rakyat terdesak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sehingga mendorong mereka keluar rumah untuk bekerja.  Himbauan PSBB dan physical distancing menguap begitu saja. Mereka tak peduli, demi perut anak istri terisi. 

Bukan hanya rakyat, pengusaha pun terkena imbasnya. Bagaimana tidak, virus corona membuat daya beli masyarakat menurun. Sejak diterapkan PSBB, membuat rakyat bertahan untuk tidak keluar rumah. Akibatnya banyak perusahaan yang terancam gulung tikar karena sepi pembeli. Merekapun melakukan efisiensi biaya dengan merumahkan sebagian besar karyawannya. Kondisi seperti ini membuat  pengusaha menginginkan PSBB segera berakhir. Seperti yang dikatakan oleh Anggota Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Johan Singandaru. Ia menyebut kondisi new normal ditunggu betul oleh pedagang kecil, UMKM, dan para pengusaha di DKI Jakarta. Banyak pihak yang mengharapkan PSBB dipungkasi pada Juni 2020. ( www.wartaekonomi.co.id/2/6/2020) 

Pernyataan Presiden untuk "berdamai dengan corona" menjadi angin segar buat pengusaha. Program ini kemudian berkembang menjadi  “new normal life”. Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmita, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Namun, perubahan ini ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. ( www.kompas.com/20/5/2020). 

Kebijakan Tak Pro Rakyat, Melainkan Pro Konglomerat

Secara sekilas new normal life seolah menjadi solusi untuk mengatasi dampak pandemi virus corona ini. Namun, kebijakan ini seolah terburu -buru. Jika dilihat, jumlah pasien terpapar covid 19 setiap harinya terus meningkat. Data penyebaran covid 19 di setiap daerahpun berbeda -beda. Sehingga kesiapan daerah memberlakukan kebijakan ini juga berbeda- beda. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dr Hermawan Saputra mengkritik tentang persiapan pemerintah untuk menjalankan kebijakan ini. Menurut dia belum saatnya, karena temuan kasus baru terus meningkat dari hari ke hari. ( www.merdeka.com/25/5/2020) 

Meskipun protokol kesehatan sudah disiapkan, namun adakah jaminan rakyat untuk terus melakukan protokol ini. Mengingat ada instrumen lain yang harus disiapkan. Edukasi pandemi yang kurang, teknik pelaksanaan kebijakan yang minim, alat pelindung diri yang terbatas. Juga insfrastruktur belum mendukung, serta peningkatan ketahanan masyarakat juga belum tercapai secara maksimal, merupakan faktor pendukung kegagalan kebijakan ini. Bisa jadi new normal life jusatru menjadi penyebab semakin parahnya pandemi ini. 

New normal life sesungguhnya menguntungkan kelompok pemilik modal. Dengan kebijakan ini maka sektor industri akan kembali berjalan. Hal ini akan menyebabkan jalanan, toko, mall,  kembali ramai. Roda perekonomian akan berputar kembali. Namun harus diingat, kurangnya informasi membuat persepsi masyarakat akan penyebaran virus ini berbeda-beda. Masyarakat seolah menganggap ini adalah kebebasan tanpa melihat potensi penyebaran virus corona yang mengintai mereka. Nampak bahwa new normal life sejatinya menguntungkan para pemilik modal, namun sangat merugikan rakyat mengingat resiko nyawa melayang tanpa bisa dihindari. 

Butuh Solusi dengan Sistem yang Baru

New normal life bisa diartikan perilaku yang baru, budaya yang baru. Namun juga tidak dipungkiri harus ada sarana pendukung berupa fasilitas yang baru dan kebijakan yang baru. Dimana semua ini akan sangat membantu masyarakat melewati wabah beserta dampaknya. Namun ini sangat mustahil jika dilakukan saat ini, mengingat sistem yang diterapkan  adalah sistem kapitalisme. Dimana sistem ini lebih mengutamakan kepentingan para kapital atau pemilik modal. Sistem kapitalisme menjadikan permasalahan ini yang seolah lingkaran setan, dimana solusi atas permasalahan satu selalu menurunkan permasalahan yang lain. Seperti pada wabah corona ini. Dengan terlambat nya penanganan, maka akan berdampak pada sektor ekonomi, yaitu sektor penting untuk berjalannya suatu negara. Ketika rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya, akan berakibat maraknya kriminalitas.

Untuk itu perlu sistem alternatif untuk memutus rantai lingkaran setan ini, yaitu sistem Islam. Karena Islam akan menangani pandemi ini berdasarkan ajaran Nabi ﷺ. Khalifah sebagai pemimpin negara akan menerapkan karantina wilayah (lockdown) bagi kawasan zona merah. Melakukan proses isolasi serta pengobatan dan perawatan terbaik bagi yang sakit, sampai mereka sembuh. Serta menjamin warga yang sehat agar tetap sehat dan jangan sampai tertular wabah. Pemenuhan kebutuhan pokok tetap dicover oleh negara, baik dimasa wabah maupun kondisi normal.

Sistem Islam meniscayakan untuk mencetak para pemimpin amanah. Mereka  menggunakan kekuasaannya bukan untuk mencari materi, namun ridho Allah SWT. Mereka menyadari bahwa kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.  Mereka memegang kuat pesan  Rasulullah ﷺ dalam sabdanya berikut,

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

 Wallahu 'alam bishawab.
banner zoom