Saat Kondisi Wabah Komisi III Tabalong Tinjau Kawasan Industri Seradang

Penamabda.com - Dilansir dari KoranKontras.net-Tanjung, Tinjauan lapangan kali ini, Komisi III DPRD Tabalong menyambangi kawasan industri Seradang. Anggota komisi III DPRD Tabalong, H.Sunardi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Seradang sebagai kawasan industri.

“Sebelumnya berkas Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) kawasan industri ini sudah diserahkan Bupati ke DPRD, di dewan sudah dibahas dan kegiatan hari ini adalah kelanjutannya, kita meninjau kelapangan” terangnya pada awak korankontras.net, Rabu (15/4) sore.

Sunardi menyampaikan bahwa luas kawasan yang di plot pemerintah pusat sekitar 3.000 HA dan yang sudah di paripurnakan sekitar 1.017 HA.

“1.017 HA merupakan kawasan inti, selebihnya akan menjadi kawasan penyangga” ungkapnya.

Lokasi kawasan inti sendiri berada di wilayah desa Seradang sedang kawasan penyangga meliputi wilayah desa Bongkang, Kaong dan Pangelak sambungnya.

Meski ada sedikit persoalan, Sunardi berharap agar hal tersebut bisa diatasi agar tidak menjadi masalah diwaktu mendatang.

“Di lapangan harus clear, Master plan jangan sampai bermasalah” tegasnya.(Boel)

Ini adalah salah satu gebrakan dari pemerintah Kabupaten Tabalong seiring dengan di tetapkannya Penajam-Kutai sebagai Ibu Kota Negara baru. Tabalong mempersiapkan desa Saradang sebagai kawasan industri dan beberapa desa sekitarnya sebagai kawasan penyangga.

Apa yang salah dengan itu?

Sekilas memang tidak ada yang salah, wajar saja kalau Tabalong berbenah dan mempersiapkan segalanya untuk mendukung Ibu Kota Negara baru. Cuma untuk masa sekarang ini, ada hal yang lebih urgent untuk segera ditangani, yaitu pandemic covid-19, yang sekarang kita masih berjuang untuk melawannya.

Seperti yang kita tahu, virus ini sudah masuk ke Indonesia, bahkan sampai ke daerah-daerah termasuk Tabalong-Kalimantan Selatan. Ironisnya sampai saat ini belum juga ditemukan vaksin dan obatnya. Virus ini bisa menyerang siapa saja tanpa pandang usia, dan yang paling menghawatirkan adalah penyebarannya yang begitu cepat.

Di tengah wabah seperti ini peran pemerintah sangatlah penting. Untuk betul-betul serius menangani permasalahan ini, karena ini menyangkut masalah nyawa manusia. Sehingga sudah permasalahan wabah ini menjadi permasalahan yang harus diprioritaskan dibanding hal-hal lain. Tapi kenyataannya apa yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Memang sulit, di era kapitalis ini untuk benar-benar mengurusi urusan rakyat, dalam hal ini melindungi rakyat dari bahaya dan dampak wabah. Pemerintah lebih mementingkan para kapitalis dibandingkan rakyat sendiri. Buktinya disaat genting seperti sekarang ini pemerintah masih saja memikirkan proyek-proyek yang sebenarnya itu masih bisa ditunda pengerjaannya, dan harusnya pemerintah focus dulu untuk menghadapi wabah ini. 

Dan tidak hanya di daerah, tetapi memang secara Nasional Negara kita seolah lamban dan cenderung terlalu santai dalam menghadapi wabah ini. Sampai saat ini sudah hampir ribuan orang yang terdata meninggal akibat keganasan covid-19. Dan tidak hanya itu, solusi-solusi yang diambil dan diterapkan pun ternyata tidak menyelesaikan masalah, malah menambah permasalahan-permasalahan baru bagi rakyat. Belum lagi aturan-aturan tumpang tindih yang membingungkan.

Tak heran lagi, memang begitulah Negara yang menganut sistem kapitalisme. Semua di ukur dengan materi. Para pemimpin dalam system ini telah kehilangan kepekaan terhadap nilai kepedulian dan empati terhadap rakyatnya. Semua itu merupakan gaya hidup yang ada di tengah masyarakat dengan tata nilai rendah akibat kapitalisme. Alih-alih membantu dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya ditengah pandemi corona.

Rakyat butuh perlindungan atas nyawa dan kesehatan diri mereka, namun pemimpinnya malah mengalihkan urusannya pada masalah lain. Mandulnya peran Negara atas urusan keselamatan rakyatny membuktikan pada public bahwa rakyat dalam system kapitalisme Cuma diperas, dipungut berbagai pajak dan iuran, juga diminta uangnya untuk urus kehidupan mereka saja.

Sangat berbanding terbalik dengan system Islam yaitu Khilafah. Solusi-solusi yang diambil bersumber dari Sang Maha Pencipta, Maha Pengatur. Jadi sudah bisa dipastikan tak akan pernah keliru. Apa lagi menyangkut nyawa manusia, “Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak”. Itu lah pentingnya memelihara nyawa manusia, jangan sampai disepelekan.

Prioritas Kebijakan Khilafah tegak di atas akidah Islamiyah. Prinsip-prinsip pengaturannya didasarkan pada syariat Islam dan ditujukan untuk kemaslahatan rakyat. Dalam Islam, hubungan pemerintah dan rakyat adalah hubungan pengurusan dan tanggung jawab.

Khilafah bertanggung  jawab penuh dalam memelihara urusan rakyatnya. Rasulullah saw bersabda: “Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari dan Muslim).

Dalam kondisi mewabahnya virus yang mematikan di tengah masyarakat, tentu negara akan fokus dalam memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok tiap individu rakyat. Negara akan mengupayakan agar rakyat dapat hidup dengan sehat dengan terpenuhi kebutuhan atas makanan dan minumnya.

Selain itu negara akan berupaya melindungi keselamatan rakyat dengan memberikan jaminan atas kesehatan mereka. Menggratiskan biaya pengobatan baik sebelum atau saat terjadi pandemi virus. Hal lain yang tidak kalah penting adalah membangun mindset dan kepedulian masyarakat atas kebersihan diri dan lingkungan. Khalifah akan melakukan edukasi secara terus menerus.

Di samping itu negara akan mengumpulkan para pakar dan ilmuwan untuk menemukan obat atau vaksin yang dibutuhkan guna menghentikan wabah virus di tengah rakyat. Hal itu didukung dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki Khilafah.

Prioritas berikutnya yaitu tidak akan memberi celah sedikit pun pada pengusaha kapitalis ataupun asing mengambil kesempatan untuk menjerat negara lewat utang atas nama bantuan kemanusiaan. Khilafah tentu tak membutuhkan belas kasih para penjajah. Negara akan mengoptimalkan sumber pendapatan negara untuk mengatasi berbagai musibah dan bencana yang terjadi.

Negara benar-benar hadir dalam setiap masalah yang dihadapi rakyat. Bukan sekadar wacana kosong yang terus dijanjikan oleh para pejabat dalam sistem kapitalis. Hingga kita tak menemukan satu pun bentuk pengabaian para pejabat negara atas urusan rakyatnya.

Jadi, satu-satunya harapan rakyat hanya bisa diwujudkan dalam penerapan Islam di bawah naungan Khilafah. Segala bencana dan wabah akan segera ditangani dengan serius dan penuh tanggung jawab oleh Khalifah. Kita semua berharap wabah segera berakhir dan Khilafah segera menaungi Dunia. Aamiin.