Rezim Neolib Hanya Tunduk Kepada Pemilik Modal

Penamabda.com - Sebagian besar negara di dunia tak terkecuali Indonesia, telah merasakan dampak yang signifikan akibat pandemi Covid-19 terutama dampak ekonomi.

Berbagai cara dilakukan untuk mencegah maupun menanggulangi penyebaran virus ini, namun hingga kini belum menemukan titik terang.

Dampak besar pandemi ini sangat berpengaruh terhadap mata pencaharian sehari-hari masyarakat. Kebijakan untuk tetap dirumah aja, membuat geliat bisnis menjadi lesu.

Banyak pekerja dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini membuat Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang diharapkan dapat meringankan derita rakyat. Dengan mengalokasikan anggaran bantuan sosial dari Pemerintah untuk masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona sebesar Rp 110 triliun. Hanya saja terkait alokasi di lapangan, hanya 20 persen yang merasakan bantuan sosial tersebut. 

Sejak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) bantuan sosial tersebut semakin digencarkan. Pemerintah Daerah hingga masyarakat turut serta membagikan sembako dan kebutuhan pokok lainnya.

Sayangnya, masih banyak masyarakat miskin yang belum tersentuh. Bahkan tak sedikit bantuan sosial atau bansos dari pemerintah daerah tidak tepat sasaran. 

Anggota DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak ternyata terdata sebagai salah satu penerima bansos. Tak hanya di Jakarta, di Jawa Timur, Anggota DPRD Jatim, Achmad Amir, menceritakan bantuan antara pemerintah provinsi dan tingkat desa tumpang tindih.

Lalu, masyarakat yang berada di rumah hanya mendapat masker dan sembako. Tapi, mereka yang keluyuran malah dapat bantuan lebih.

Ada pula viral video 25 detik yang menunjukkan dua anak yatim piatu di Desa Sebau, Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan, dengan kondisi tubuh kurus kering akibat kelaparan tak tersentuh bansos, diikuti dalih Pemkab Muara Enim yang mengklaim pemerintah daerah sejak 2015 rutin memberi bantuan. (Vivanews.com, 24/4/2020)

Beredar pula video kegeraman Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar yang viral di media sosial lantaran mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat dianggap sulit. 

Menurutnya, warga tak harus menunggu lama untuk mendapatkan bantuan itu.

Ketidakseriusan pemerintah dalam menangani kesulitan rakyat sangat terlihat saat kondisi rakyat saat ini. Data yang tidak akurat, dapat menyebabkan hak rakyat tersayat. Rakyat yang seharusnya diurus kebutuhannya, dibantu meningkatkan perekonomian bukan justru diberi janji-janji manis yang tak kunjung terealisasi. 

Pemerintah begitu pelit untuk memenuhi kebutuhan rakyat, namun begitu royal dengan Asing maupun Aseng, barang tambang dan migas yang melimpah ruah di negeri ini dengan mudah diserahkan pada korporasi bahkan asing. Sementara bagi rakyat- pemilik sah barang tambang itu-hanya diberikan bantuan seadanya. 

Menyalurkan BLT dengan kisaran nominal Rp600.000 per kepala keluarga per bulan, apakah itu cukup ? Sementara Upah Minimum Provinsi di DKI Jaya Tahun 2020 sebesar Rp4.267.349.

Tidak hanya itu. Dikutip dari cnnindonesia.com, untuk sekadar mendapatkan bantuan dari dana desa, ada dua syarat utama yang harus dipenuhi.

Pertama, calon penerima merupakan masyarakat desa yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa. Masyarakat yang akan masuk pendataan adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona.

Kedua, calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bansos lain dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) lain, hingga Kartu Prakerja.

Benar-benar merepotkan bahkan melelahkan untuk jumlah bantuan yang bahkan tidak akan cukup untuk satu bulan. 

Inikah wajah asli sistem sekuler kapitalis yang lahir dari paradigma berpikir yang salah. Mengeliminasi peran Sang Pencipta dalam membuat berbagai kebijakan. Sistem ini hanya akan melahirkan para pemimpin yang tunduk kepada Sang Tuan para kapitalis yang haus dengan kekuasaan dan kekayaan. Para pemimpin yang lupa akan tanggung jawabnya sebagai pengatur urusan rakyat lebih patuh kepada kepentingan para pemilik modal, tak perduli meski rakyat hidup dalam kemiskinan maupun kelaparan.

Dengan mudahnya memberlakukan berbagai macam kebijakan, tanpa mau mendengarkan serta membantu rintihan rakyat. 

Berbeda dengan Sistem Islam dalam Nuangan negara khilafah. Negara yang menerapkan hukum-hukum Allah secara menyeluruh akan melahirkan pemimpin yang amanah, bertaqwa dan sangat besar rasa takutnya kepada Allah dalam kehidupan sehari-harinya. Menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal dan optimal sebagai pemimpin yang berkewajiban mengatur segala urusan rakyatnya. 

Pemimpin dalam Negara Islam sering disebut sebagai Khalifah tak kan sanggup tidur enak sementara rakyatnya bertarung dengan wabah yang mengancam nyawa mereka. Khalifah takkan menyerahkan Sumber Daya Alam yang tersedia kepada para kapital, karena hakikatnya bahan tambang dan sejenisnya adalah milik umum, yang mana seluruh rakyat daulah berhak untuk menikmati hasilnya, bukan sisanya. 

Terlebih pada saat wabah melanda negeri, sang Khalifah memberikan perhatian ekstra terhadap rakyat yang wilayahnya tersebar wabah. Melakukan tindakan yang cepat dengan memberlakukan lockdown untuk wilayah terkena wabah, menutup sementara akses keluar masuk wilayah tersebut, namun kebutuhan rakyat yang terkena wabah terus dipenuhi, peralatan medis yang diperlukan dicukupi, sehingga akan cepat menekan laju wabah bahkan sampai memutus penyebaranya. 

Sumber Daya Alam yang dikelola oleh negara akan mampu memenuhi kebutuhan rakyat. Negara juga wajib menyediakan lapangan pekerjaan sehingga para lelaki dapat dengan maksimal menjalankan kewajibannya. Maka, tidak sistem yang lebih untuk diberlakukan atas seluruh negeri kecuali sistem Islam. Dan berpaling darinya hanyalah akan memperpanjang kesengsaraan.