Politisasi Bantuan Sosial Di Tengah Kelaparan Rakyat

Oleh : dr. Retno S

Penamabda.com - Pandemi virus Corona yang berawal di Wuhan China telah menyebar di lebih dari 100 negara dan telah melumpuhkan seluruh sendi-sendi perekonomian di banyak negara dari negara berkembang sampai negara maju sekelas Amerika Serikat yang diakui kekuatan ekonomi dan militernya.

Semuanya hancur dan bertekuk lutut menghadapi serangan makhluk Allah SWT yang tidak kasat mata. Demikian pula yang terjadi di negeri kita Indonesia yang saat ini berjuang melawan Covid 19.

Beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona yaitu dengan kebijakan stay at home, proses belajar mengajar lewat online selama pandemic, social distanching dan physical distanching, work from home sehingga aktivitas masyarakat mulai dikurangi. Dengan upaya-upaya tersebut pemerintah berharap akan mampu  meminimalisir dan memutus mata rantai penyebaran virus. 

Bahkan pemerintah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) setelah mengevaluasi perkembangan penyebaran virus yang semakin meluas.
Kebijakan ini akhirnya berdampak pada perekonomian Indonesia, kegiatan perekonomian lumpuh dengan berhentinya aktivitas masyarakat terutama para pekerja dan anak sekolah. Pabrik-pabrik dan beberapa sektor ritel ditutup. Dampak ini sangat dirasakan oleh perusahaan transportasi. Semua terhenti dengan kebijakan ini. Banyak pekerja pabrik yang harus dirumahkan, gelombang PHK juga mengancam para buruh dan pekerja, rakyat kecil yang biasa mendapatkan upah harian juga terdampak karena sulitnya mendapatkan pekerjaan di tengah kelesuan ekonomi akibat wabah. 

Mereka sulit bertahan hidup di kota dan bila mereka harus mudik maka terganjal kebijakan PSBB ini. Banyak masalah sosial yang muncul termasuk kelaparan.
Seperti yang dilansir Maluku,CNN Indonesia sebanyak 14 orang mahasiswa asal Seram, Maluku ditangkap petugas Satuan Polisi Pamong Praja di tengah Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR) di Maluku untuk mencegah pandemi Covid 19. Mereka nekat pulang kampung karena keuangan menipis selama pandemi. Nasib tragis juga dialami satu keluarga di Tolitoli Sulawesi Tengah dalam kondisi lemah karena kelaparan sebab pekerjaan sebagai buruh tani tidak bisa diharapkan selama pandemi ini. 

Kejadian seperti ini juga banyak terjadi di kota-kota lain di Indonesia.
Dengan kondisi serba sulit ditengah-tengah wabah seperti ini,  peran negara sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan yang ada,  khususnya kelaparan.  Pemerintah seharusnya dapat berkerja cepat untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Akan tetapi bantuan yang diharapkan dari pemerintah tak kunjung tiba. Seperti yang diberitakan Merdeka.com Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengakui penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako untuk warga terdampak virus corona sempat tersendat. Hal ini dikarenakan harus menunggu tas pembungkus untuk mengemas paket sembako yang infonya bahan tas harus diimpor.

Tas untuk mengemas sembako berwarna merah putih bertuliskan Bantuan Presiden RI Bersama Lawan Corona. Di Klaten juga pembagian paket sembako, masker, buku tulis juga terpampang wajah bupati Klaten Sri Mulyani. Demi menunggu tas bergambar ini rakyat rela menunggu lebih lama proses pembagian sembako. 

Politisasi bansos corona menunjukkan pemerintah kurang peka terhadap penderitaan rakyat. Yang dibutuhkan rakyat adalah kebutuhan makanan bukan tas bergambar untuk pencitraan.
Dalam sistem demokrasi politisasi dalam berbagai kegiatan publik adalah hal wajar demi mengukuhkan kekuasaan dari pemerintah dan terkesan bantuan dari  presiden atau bupati padahal itu adalah uang rakyat sendiri. Proses realisasinya yang lama padahal rakyat membutuhkan segera. Peraturan dan hukum harus dibuat dulu untuk melegalkan pencairan dananya. Koordinasi yang berjenjang dan carut marut data penerima bansos dari desa ikut menambah keruwetan proses penyaluran bantuan. Ditambah lagi hal yang gak penting misalkan tas pembungkus khusus yang membuat rakyat harus lebih sabar menunggu di saat perut sudah tidak bisa diajak kompromi.
Menjadi pemandangan yang biasa dalam sistem demokrasi kapitalisme semua aktivitas harus mendatangkan manfaat termasuk dalam hal pengurusan rakyat, semua bisa dipolitisasi untuk kepentingan pihak tertentu. 

Sangat berbeda dengan sistem pemerintahan Islam dimana khalifah sebagai penanggungjawab urusan umat dan berhak untuk mengelola uang umat di Baitulmal untuk uusan umat yang dijalankan sesuai syariat Islam. Rakyat tidak akan menunggu lama dengan proses berbelit dan tidak akan ada politisasi bantuan, karena apa?karena umat tahu itu harta kepemilikan umat yang dikelola oeh negara.

Khalifah akan  berusaha sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan dasar umat sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan terlebih lagi di saat wabah dimana peran negara sangat diperlukan saat rakyat tidak berdaya karena harus stay at home seperti sekarang ini. Khalifah tidak memerlukan pencitraan karena semua yang dilakukan adalah wujud tangung jawab dari amanah yang telah disematkan di pundaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti.

Tidakkah kita ingat kisah epik yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khttab,  beliau memanggul sendiri gandum dari Baitulmal untuk seorang wanita dan anaknya yang menangis dikarenakan lapar.  Bahkan beliau memasakkan sendiri gandum dan menyiapkan untuk mereka tanpa mereka tau bahwa yang dihadapannya adalah Amirul Mukminin yang mulia. Ini bukti nyata batapa Islam ketika diterapkan dalam kancah negara akan menciptakan penguasa yang bertanggungjawab, semata-mata karena taqwanya kepada Allah SWT dan hanya berharap ridhoNya, bukan penguasa yang haus akan sanjungan manusia semata. 
 
Maka sudah jelas sistem demokrasi hanya akan melahirkan kesusahan untuk rakyat dan sistem Islamlah yang bisa kita harapkan sebagai solusi dari semua permasalahan hidup yang ada karena sistem Islamlah yang dituntun wahyu bukan sistem buatan manusia yang terbukti lemah dan menimbulkan banyak kerusakan.
banner zoom