PENTINGNYA KEPEMIMPINAN SAHIH DALAM MITIGASI BENCANA

Bencana banjir bandang di Sumatra sungguh menyayat hati. Jika melihat penderitaan mereka yang masih terisolir padahal sudah sebulan lebih bencana terjadi, membuat kita yang melihatnya semakin sedih sekaligus geram. Betapa tidak. Di mana saja negara? Mengapa tidak segera melakukan mitigasi dengan cepat? Dan parahnya, para pemimpin dari pusat hingga daerah, semakin menunjukkan ketidakkompetennya mereka dalam melakukan mitigasi. Tidak melakukan hal untuk mengayomi rakyat yang menjadi korban bencana, tapi malah memperlihatkan sikap haus kekuasaan, arogansi, nir-empati dan pelanggaran etika. 

Saat banyak rakyat yang memberikan kritik dan masukan berkaitan lambatnya pemerintah dalam memberikan mitigasi bencana pada bencana Sumatera, penguasa malah melarang media massa memberitakan kekurangan Pemerintah dalam penanganan bencana. Bahkan pada awal musibah di Sumatera, ada pejabat yang mengecilkan dampak bencana yang menimpa warga. Kemudian para pejabat berlomba-lomba melaporkan kinerja mereka seperti penyaluran bantuan, upaya menembus kawasan terisolasi, sampai upaya menyalakan kembali listrik di sejumlah lokasi. Tapi faktanya banyak warga dan relawan yang melaporkan bahwa semua pernyataan para pejabat tidak terbukti.

Menghadapi lambannya mitigasi ini, Pemerintah beralasan tidak bisa cepat menangani bencana karena tidak mudah; mengacu komentar Presiden : "Saya minta maaf karena saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Saya tidak bisa selesaikan tiga hari, lima hari..". Padahal bukankah Presiden mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk menolong, melindungi dan menyelamatkan rakyatnya yang tertimpa bencana dengan cepat; dengan menetapkan status “bencana nasional”? Tapi Beliau enggan melakukannya, walaupun sudah dihujani banyak masukan tentang hal ini oleh rakyatnya.

Kepemimpinan yang bermasalah ini karena saat ini banyak politisi yang hanya berambisi mengejar kekuasaan, sehingga menganggap biasa pelanggaran etika. Ini karena paradigma sekuler kapitalistik saat ini, yang semakin menjauhkan masyarakat dari standar agama. Standar halal haram tidak dipakai lagi. Para pemimpin dan pejabat ini lupa, bahkan tidak peduli, bahwa jabatan sebagai pemimpin adalah amanah, yang akan dipertanggungjawabkan di hari akhir kelak. Inilah yang menyebabkan krisis keteladanan dan kepemimpinan, yang berdampak memperparah fenomena degradasi moral di tengah masyarakat. Para pemimpin seharusnya menyadari jika mereka adalah teladan yang harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Namun, faktanya justru sebaliknya. Pemimpin, para pejabat, malah melakukan hal-hal yang tidak beretika; termasuk para anggota DPR. 

Berbeda dengan Islam sebagai sebuah sistem dalam mengatur tentang kepemimpinan. Islam akan mengatur sebuah negeri berlandaskan iman dan takwa, sehingga akan terbentuklah masyarakat Islami sebagai cikal bakal sosok-sosok pemimpin yang bertakwa. Masyarakat Islami adalah masyarakat di mana sosok-sosok individu di dalamnya berkepribadian Islam (pola pikir dan pola sikapnya Islami), perasaan mereka Islami, ide-ide dan pemikiran-pemikiran yang berkembang di Tengah-tengah mereka Islami, dan diterapkan sistem Islam di tengah mereka-yang otomatis mereka hidup di bawah naungan Khilafah sebagai satu-satunya negara Islami yang bisa menerapkan syariat Islam secara kafah. Kendali diri mereka adalah rasa takut pada Allah SWT, sehingga para pemimpin meyakini bahwa secuil amal tak akan ada yang bisa lolos dari pengadilan di akhirat kelak. Ini sesuai firman Allah SWT :

“Siapa saja yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, dia akan melihat (balasan)-nya” (Terjemah Al-Qur’an surat Al-Zalzalah [99]: 8).

Rasulullah saw pun mengingatkan dalam sabdanya tentang penyesalan dan kehinaan bagi para pemimpin yang tidak amanah. Sabda beliau:

“Kepemimpinan itu adalah amanah. Nanti pada Hari Kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambil amanah itu dengan hak dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam amanah kepemimpinan tersebut” (Hadis Riwayat Muslim).

Para pemimpin yang beriman akan menegakkan keadilan dan menghapus kezaliman. Hal ini meneladani Rasulullah yang sampai berharap kelak pada Hari Akhir tidak ada yang menuntut beliau akibat ketidakadilan yang beliau buat. Sabda Rasulullah :

“Aku berharap dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntut diriku soal kezaliman dalam urusan darah (nyawa) dan harta” (Hadis Riwayat Ibnu Majah).

 Rasulullah memerintahkan para pemimpin dan pejabat untuk memudahkan dan menggembirakan urusan rakyatnya, jangan malah mengancam dan mempersulit mereka. Sabda beliau:

“Mudahkanlah (urusan manusia, red.) dan jangan kalian persulit. Gembirakanlah mereka dan jangan kalian buat mereka lari (ketakutan)” (Hadis Riwayat Al-Bukhari).

Masyarakat Islami inilah yang mencetak para pemimpin berkualitas seperti Khulafaur-Rasyidin. Khalifah Abu Bakar sampai pernah memuntahkan kembali makanan yang beliau makan setelah tahu bahwa itu didapat dari jalan yang haram. Beliau bahkan mengembalikan kelebihan uang belanja keluarganya ke Baitul Mal, karena merasa tidak pantas keluarga seorang kepala negara hidup berlebih dibandingkan rakyatnya. Begitu juga Khalifah Umar bin Khaththab. Beliau sering menangis memikirkan nasib rakyatnya dan khawatir jika di wilayah kekuasaannya ada hewan yang cedera karena terperosok di jalan yang rusak. Beliau juga menyita unta-unta milik putra beliau, Abdullah, karena digembalakan di tempat penggembalaan fasilitas negara, karena haram hukumnya bagi pegawai/pejabat negara dan keluarganya memanfaatkan fasilitas negara. Beliau bahkan menahan diri menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan dirinya, bahkan sampai pernah berkhotbah dengan memakai jubah yang punya empat belas tambalan.

Pemimpin yang bertakwa pasti akan mewujudkan keadilan yang hakiki di tengah-tengah masyarakat. Keadilan hakiki hanya bisa diwujudkan dari sistem hukum yang berasal dari Allah Yang Maha Adil. Sebagaimana firman Allah SWT:

“Siapa pun yang tidak berhukum pada wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itu adalah pelaku kezaliman” (Terjemah Al-Qur’an Al-Maidah [5]: 45).

Pemimpin bertakwa juga meyakini bahwa tidak ada hukum yang terbaik di muka bumi untuk mengatur manusia kecuali hukum Allah SWT.

“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi kaum yang yakin?” (TQS Al-Maidah [5]: 50).

Syariah Islam bersifat pasti dan jelas batas halal-haramnya, juga tidak memberikan keistimewaan kepada siapa pun; termasuk kepada pejabat dan keluarganya. Semua sama di hadapan hukum-hukum Allah SWT.

Hak masyarakat akan dilindungi oleh Syariat Islam, dengan mengatur yang termasuk kepemilikan umum (SDA alias Sumber Daya Alam) adalah barang tambang, hutan, sungai dan danau. Semua wajib di bawah pengelolaan negara, yaitu Khilafah; yang hasilnya semuanya harus dimanfaatkan untuk menyejahterakan rakyat. Pemimpin yang bertakwa tidak akan mengeksploitasi hutan dengan kerakusan luar biasa seperti saat ini. Berbeda dengan ideologi Kapitalisme saat ini yang membolehkan pribadi dan korporasi menguasai hutan dan pertambangan. Dengan demikian terciptalah kesenjangan sosial yang semakin jauh dan parah, bahkan mengakibatkan rakyat malah mendapatkan bencana yang parah seperti yang terjadi di Sumatera.

Maka kepemimpinan yang sahih di negara kita ini, akan bisa diraih jika menjadikan akidah Islam sebagai landasan kehidupan, yang akan mencetak para pemimpin bertakwa. Selanjutnya mereka akan menerapkan Islam secara kafah (menyeluruh) sebagai konsekuensi iman umat Islam, dalam naungan institusi Khilafah. Dengan demikian, maka tercipta kehidupan yang adil dan sejahtera untuk masyarakat. Sungguh inilah Impian semua rakyat.

Wallahualam Bisawab