Solusi Islam Menyingkapi Penguasa Otoriter Dan Teror Konten Kreator

Fenomena 7 konten kreator dalam ancaman merupakan bukti bahwa sistem demokrasi tidak sesuai atas asasnya yaitu rakyat bebas berpendapat, berekspresi dan berserikat. Kenyataannya kasus yang dialami konten kreator mengalami serangan balik dari penguasa negara. Ini termasuk kasus perundungan atas pembatasan berpendapat menyuarakan ketidakadilan. Berbagai serangan balik dari penguasa, ini menunjukkan bahwa penguasa itu pengecut karena tidak mampu menyingkapi kritik dari rakyatnya.

Mengutip dari berita online atas ancaman dan teror yang dialami 7 konten kreator di mediaindonesia.com, dalam menyingkapi bencana Sumatra berupa kritik melalui media sosial diantaranya, Kritik melalui TikTok yang disampaikan oleh seorang Musisi elektronik Ramond Dony Adam atau lebih dikenal Dj Donny mengalami terror lemparan Bom Molotov. Melalui cctv didapati 2 oknum bertopeng tengah melempar bom tersebut. Ada juga ancaman Vandalisme berupa surat kaleng dan pelemparan telor busuk yang dialami Sherly Annavita Influencer politik – Sosial. Kemudian Iqbal Damanik aktivis Greenpeace mendapat kiriman surat ancaman disertai bangkai Ayam.

Masih seputar kritik pasca bencana sumatera ada juga yang mengalami Peretasan digital pada akun Vidian Aurellio dan ancaman terhadap anggota keluarga. Selanjutnya seorang publik figure Yama Carlos mendapatkan intimidasi setelah mengunggah video parodi yang berisi kritik lambatnya pemerintah menangani bencana Sumatra. Pembajakan kartu SIM dan Intimidasi berupa pelecehan data pribadi tiktokers Pitengz atau Oposipit. Bukan hanya dirinya sendiri namun ibu dan adik mengalami doxing. Axel Christian mengunggah permintaan maaf di Instagram setelah mengkritik kementerian Sosial. Perbincangan netizen diduga mendapatkan tekanan atas permintaan maafnya setelah kritik tersebut. 

Respon berisi ancaman yang ditujukan pada 7 konten kreator jelas ini adalah bentuk otoritarianisme pada rakyatnya. Sebetulnya strategi demokrasi otoriter mencerminkan civil phobia, berbagai kritik dari rakyat atas kelalaiannya dalam penanganan pasca bencana Sumatra. Dengan melakukan intimidasi massa agar rakyat bungkam pada ketidakadilan dan menerima apapun kebijakan yang dilakukan pada penguasa. Adapun berbagai kritik adalah bentuk kekecewaan dan ketidakpercayaan publik menjadi bukti buruknya sistem demokrasi yang menerapkan perekonomian kapitalisme. Kebebasan kepemilikan dan eksploitasi besar besar pada hutan sehingga menuai bencana longsor dan banjir di Sumatra.

Dalam menyelesaikan bencana Sumatra dan menerima kritik dari rakyatnya negara seharusnya segera melakukan perubahan pada sistem yang dapat menyolusi berbagai permasalahan yang menyangkut kesejahteraan hidup rakyatnya. Perlu dipahami bahwa permasalahan bencana Sumatra sebetulnya tidak akan terjadi jika negara mampu mengelolah sumber daya alam yang sifatnya terbatas. Keterbatasan sumber daya alam inilah menjadi amanah berupa kebijakan yang harus dijalankan sebagai pemimpin dalam sebuah negara. Dalam sistem Islam negara harus memposisikan pemimpin atau penguasa sebagai Raa’in/pelindung yang mampu menjaga kesejahteraan dan keamanan atas rakyat yang dipimpin. Sebaliknya Ketika terjadi kelalaian pada penguasa maka rakyat wajib mengingatkan para penguasa. Kritik kritk yang disampaikan oleh 7 konten kreator menunjukan bahwa telah banyak kerusakan yang dilakukan oleh penguasa saat ini. 

Dalam pandangan syara’ penguasa harus introspeksi atas kebijakan yang diambil agar dapat mengembalikan kepercayaan pada rakyatnya, sebagaimana dalam hadist Rasulullah SAW, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemmpin bertanggung jawab atas yang dipimpin” (HR. Bukhari). Inilah bentuk cerminan pada sistem pemerintaha Islam, harmonisasi terjalin dan saling mencintai penguasa dan rakyatnya akan tercipta kehidupan yang sejahtera. Selalu dalam kemakrufan karena saling menasehati. Seperti yang pernah terjadi pada masa Khalifah Umar Bin Khattab RA, dalam sejarah lebih dikenal pembagian jatah kain dari kas negara. Kebijakan khalifah adalah memberikan satu potong kain kepada setiap orang, namun terlihat Umar mengenaikan dua potong, satu untuk jubah dan satu untuk sarungnya.

Seorang rakyat biasa Salman Al Farisi dan Sebagian orang Arab Badui berdiri dan bertanya:

“Wahai Amirul Mukminin, kami mendengar dan taat, tetapi bagaimana engkau mengenakan dua potong kain, sementara kami hanya mendapat satu potong?”.

Umat RA tidak marah dan tidak langsung membela diri. Tidak lama Abdullah bin Umar, beliau adalah putra Umar RA menjelaskan bahwa setiap orang mendapatkan satu termasuk ayahnya. Ternyata satu bagian yang dikenakan Umar RA adalah bagian putranya yang diberikan pada ayahnya agar pakaian ayahnya layak. Umar dengan bijaksana dan lapang hati menerima dan menghargai keberanian rakyatnya. inilah bentuk pemerintahan yang transparansi harta pemimpin atas harta kepemilikan umum. Menerima kritik dan keberanian rakyat serta serta merespon dengan bijaksana.

Pada masa khalifah Abu Bakar Shidiq RA dalam khutbah setelah di bai’at beliau menyampaikan pidato yang isinya:

"Wahai manusia, aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, bantulah aku. Jika aku berbuat salah, luruskanlah aku... Taatlah kepadaku selama aku menaati Allah dan Rasul-Nya. Jika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk menaatiku."

Ini menjadi bukti sejarah bahwa rakyat wajib meluruskan penguasa tatkala terjadi penyimpangan dari hukum syariat Islam. Hanya pada sistem pemerintahan Islam lah yang dapat menerapkan aturan Islam secara kaffa dalam bingkai Daulah khilafah.