Politisasi Bansos Meski di Tengah Wabah

Oleh: Lisa Angriani (pemerhati sosial, dari 
Moramo, Sulawesi Tenggara) 

Penamabda.com - Menteri Sosial Julian Batubara mengakui penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako untuk warga terdampak virus corona (Covid-19) sempat tersendat. Hal itu disebabkan harus menunggu tas pembungkus untuk mengemas paket sembako.

Beliau mengungkapkan pembungkus itu belum tersedia karena produsen tas tersebut mengalami kesulitan impor bahan baku. Sehingga, menyebabkan distribusi bansos terkendala meski paket sembako sudah tersedia. http://www.merdeka.com 

Foto Bupati Klaten Sri Mulyani yang menempel di paket bantuan sosial penanganan virus corona memantik polemik. Kasus ini membuka mata publik terkait politisasi bansos saat krisis di tengah pandemi.

Kejadian bermula dari foto bansos yang viral di media sosial. Dalam paket bantuan hand sanitizer, tertempel wajah Bupati Klaten Sri Mulyani. Unggahan itu disusul oleh berbagai paket bantuan sosial yang ditempeli wajah politikus PDIP tersebut. Mulai dari beras, masker, hingga buku tulis untuk siswa diwarnai wajah Sri.

Kejadian politisasi bansos tak hanya terjadi di klaten. Publik juga mengkritisi surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diselipkan dalam bantuan sosial untuk warga jakarta.

Tak hanya di tingkat daerah, politisasi bansos juga terjadi di tingkat nasional. Publik mempermasalahkan bantuan sosial yang digelontorkan pemerintahan Joko Widodo dengan nama bantuan Presiden RI.

Nama bansos itu ternilai seolah-olah bantuan dikeluarkan langsung oleh Jokowi. Padahal sumber dana bantuan sosial berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dipungut dari uang rakyat. https://www.cnnindonesia.com 

Demikian topik utama banyak media memotret komentar maupun protes berbagai pihak, karena rumitnya masyarakat mendapatkan bantuan pemerintah dalam penanganan di tengah wabah virus corona.

Mulai dari pendataan yang tidak merata, data yang ganda, tidak sesuai sasaran, data yang tidak valid, tidak punya rekening bank yang bantuan dananya harus disalurkan melalui rekening bank atau nontunai.

Selain dari itu, bantuan daerah maupun nasional yang berlabelkan wajah dan nama adalah salah satu bentuk sarana kampanye meski di tengah pandemi. Para kepala daerah mengambil kesempatan dalam kesempitan tidak mau terbuang begitu saja, agar senantiasa terlihat kepemimpinan yang bijaksana.

Padahal jelas bantuan untuk rakyat adalah bantuan yang disalurkan dari anggaran  pendapatan daerah, yang itu juga dari pajak uang rakyat, bukan dari kantong pribadi mereka, tetapi tetap saja mengatasnamakan diri pribadi.

Sungguh terlihat wajah sistem hari ini yang tidak manusiawi. Di tengah pandemi, rakyat yang harus segera mendapatkan bantuan tunai, mesti melewati berbagai syarat terlebih dulu untuk merasakan bantuan pemerintah.

Meski sudah menggunakan syarat pula, tetap saja banyak rakyat yang gagal mendapatkan bantuan. Walaupun setelah revisi, penerima bantuan sosial dan BLT di kondisi wabah hanya disyaratkan kehilangan pendapatan karena dampak wabah Covid-19.

Semua ini menunjukkan kebobrokan sistem kapitalisme hari ini. Bantuan di tengah pandemi rupanya tidak seutuhnya semata-mata untuk rakyat, pemerintah senatiasa mengambil keuntungan. Karena pada dasarnya kapitalisme adalah sistem yang mengajarkan kepada kita bahwa yang berhak berkuasa hanyalah orang-orang kapital atau yang memiliki modal.

Sedangkan untuk rakyat kecil hanyalah bagian dari mainan para penguasa untuk memenuhi hasrat mereka, dengan cara apapun. Bukan hanya sekadar polemik bantuan yang rumit, jumlah atau besaran dana, tapi di semua lini kehidupan rakyat tak ada yang menjanjikan kesejahteraan dalam sistem sekularisme.

Sudah menjadi rahasia umum ketika penguasa menggunakan hak rakyat untuk kepentingan mereka. Sistem sekuler mengajarkan kita untuk mengenali pemerintahan yang pelit dan berbelit dalam perihal hak rakyatnya. Sebab, sekularisme dibangun atas asas manfaat bukan karena kepentingan rakyat maupun perihal menegakkan keadilan untuk rakyat.

Penguasa yang lahir bukan dari kepercayaan atau suara rakyat secara utuh, tapi lebih disokong oleh elit penguasa, sehingga ketika mereka terpilih suatu hal yang mudah untuk menyengsarahkan rakyat dengan kebijakan amburadul dari mereka. 

Bantuan hanyalah simbol kampanye semata yang menggunakan anggaran rakyat, demi sebuah kursi rezim. Kalaupun bukan demi kursi lagi, setidaknya mengambil ruang untuk mendapatkan pencitraan saja secara gratis.

Hak Rakyat dan Kewajiban Pemerintah dalam Sistem Islam

Islam hadir dengan kesempurnaannya, Islam rahmat bagi seluruh alam, Islam dengan solusi dari semua permasalahan di muka bumi ini, tak ada problematika yang tidak diselesaikan oleh Islam, Mahabesar Allah yang menciptakan seisi langit dan bumi beserta hukum-hukumnya.

Dalam Islam, umat senantiasa terjaga harta dan jiwanya oleh negara, terpenuhi pangan, papan, dan sandang secara layak dan menyeluruh, pemerintah senantiasa memastikan kesejahteraan untuk umatnya. 

Pemerintah memiliki kewajiban memberikan bantuan dan melakukan operasi pasar tanpa mekanisme yang menyulitkan rakyat, dalam keadaan wabah dan bala pemerintah senantiasa sigap melihat kondisi rakyatnya.

Belajar dari sejarah Islam, terbukti saat di masa Umar ra, bagaimana ia melindungi rakyatnya dalam situasi pandemi, tercatat 70.000 orang yang membutuhkan makanan dan 30.000 ribu warga sakit. Semua diperlakukan sebagai warga negara yang berhak mendapatkan pengayoman dari negara yang mereka tinggali, tanpa disengsarakan apalagi dipersulit untuk mendapatkan hak pemenuhan mereka.

Dalam sistem Islam pula, setiap orang diperintahkan untuk menjaga diri dengan sifat-sifat yang mulia, sehingga tercipta rakyat yang beradab. Meski dalam kondisi apa pun pemerintah tidak kesulitan dan dengan mudah mengurusi rakyat.

Sehingga saat landasan negara adalah akidah Islam dan hukum-hukumnya, sistem yang diterapkan adalah syariat Islam, maka rakyat akan merasakan keadilan dan kesejahteraannya. Umat akan meraih kejayaannya, sebab pelaksana negara semata-mata menjalankan amanah dari Allah tanpa ada kepentingan orang-orang tertentu. Dengan demikian kejujuran, menepati janji, tolong-menolong akan terealisasi dengan sempurna saat hukum syara dijalankan dalam naungan sebuah negara.

Begitu pun dalam keadaan wabah, negara Islam akan senantiasa mendahulukan kepentingan rakyat serta memastikan kebutuhan rakyatnya terpenuhi karena pada dasarnya hukum yang diterapkan semata-mata aturan dari Sang Khalik, yang mengetahui apa yang dibutuhkan makhluknya.

Wallahu a'lam bishshawab
banner zoom