Stafsus Milenial dan Lampu Minyak Sang Khalifah

Oleh: Ragil Rahayu, S.E.

“Beri aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku sepuluh orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia”.

Ini adalah kutipan dari pidato Bung Karno yang sangat terkenal. Namun yang terjadi saat ini sebaliknya. Kalimatnya kira-kira begini: “Beri aku staf khusus milenial, niscaya rakyat pusing dibuatnya.”

Ya, sejak pengangkatannya, stafsus milenial sering mendapatkan kritikan dari publik. Mulai dari tugas yang tidak jelas, gaji yang fantastis, hingga pernyataan yang menjadi blunder.

Kini, stafsus milenial disorot lagi oleh publik. Bahkan muncul desakan kuat agar stafsus tersebut dipecat. Dikutip dari kompas.com (15/4/2020), Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra, membuat kontroversi setelah diketahui mengirim surat kepada semua camat di Indonesia dengan menggunakan kop resmi Sekretariat Kabinet RI. Dalam surat tersebut, Andi Taufan memperkenalkan dirinya kepada semua camat di Indonesia selaku Staf Khusus Presiden.

Surat itu merupakan permohonan agar para camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) demi melawan wabah virus corona ( Covid-19) yang dilakukan oleh perusahaan pribadi staf khusus milenial itu, yakni PT Amartha Mikro Fintek (Amartha). Setelah surat itu viral dan dikritik publik, Andi Taufan menyampaikan permintaan maaf dan menarik surat tersebut.

Krisis Moral Negarawan

Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai surat stafsus milenial tersebut berpotensi digolongkan sebagai tindak korupsi. ICW menilai Andi Taufan melakukan kesalahan. Menurut ICW, setidaknya ada dua kesalahan fatal yang dilakukan oleh Andi selaku Staf Khusus Presiden.

Pertama, tindakan Andi Taufan sudah mengarah ke konflik kepentingan dan dianggap tidak memiliki etika publik. Kesalahan kedua, ICW melihat Andi telah mengabaikan posisi Kementerian Dalam Negeri. Sebab, tugas untuk melakukan koordinasi kepada seluruh camat yang berada di bawah kepala daerah merupakan tanggung jawab Kemendagri (tempo.co, 15/4/2020).

Tindakan Andi Taufan menunjukkan ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat. Saat ini wabah mengguncang sektor kesehatan dan juga ekonomi. Jumlah pasien yang positif corona terus menanjak. Sementara ekonomi makin menurun. Napi dilepaskan, sehingga publik kehilangan rasa aman.

Orkestrasi perut-perut yang kelaparan menghasilkan lagu sendu yang mengharu-biru. Ketika ada orang yang mencari keuntungan dari situasi sulit seperti ini, pantaslah publik marah. Sebutan pengkhianat, “nggragas”, dan lain-lain dialamatkan netizen pada akun media sosial sang stafsus.

Salah satu moral penting ketika menempati posisi publik adalah empati, yakni bisa menempatkan diri dalam posisi orang lain. Namun nilai moral ini makin tipis akhir-akhir ini. Sosok yang “memancing di air keruh” bukan Andi Taufan seorang. Bisa jadi apa yang dilakukan stafsus ini karena terinspirasi dari kondisi sekitar.

Mari kita tengok ulah pejabat di tengah wabah seperti saat ini. Ada pejabat tinggi yang melakukan pencitraan dengan bagi-bagi sembako ke warga, menggunakan uang rakyat tentu saja. Padahal seharusnya aktivitas itu adalah tugas RT/RW, pejabat tinggi itu seharusnya bertindak lebih strategis.

Ada pula yang bagi-bagi masker, tapi ada iklan parpol di kainnya. Ada juga pejabat publik yang fintech-nya jadi mitra program kartu prakerja. Ternyata banyak konflik kepentingan pejabat di masa wabah ini.

Pantaslah korupsi sulit diberantas di negeri ini. Banyak pejabat baik dari level rendah sampai tinggi yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dalam kondisi normal, rakyat mungkin sudah bosan dengan tingkah pejabat yang demikian. Tapi dalam kondisi serba sulit seperti sekarang, jika ada yang masih saja cari-cari keuntungan, wajar jika rakyat ngegas.

Tanpa ampun, netizen mem-bully sang pejabat publik di media sosial. Jika saja pejabat itu masih punya malu, tentu mengundurkan diri akan lebih terhormat. Namun, rasa malu makin langka di negeri ini.

Godaan materi telah menutupi wajah hingga tak ada tempat bagi rasa malu. Itulah yang terjadi ketika para pejabat adalah orang-orang sekular. Mereka tak mampu meresapi hadis Rasulullah SAW:

“Iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang, cabang iman tertinggi adalah mengucapkan ‘La ilaha illallah’, dan cabang iman terendah adalah membuang gangguan (duri) dari jalan, dan rasa malu merupakan cabang dari iman.” (HR Bukhari-Muslim).

Para pejabat sekuler ini tak bertingkah sebagaimana layaknya negarawan. Mereka tak lebih dari politisi oportunis yang memanfaatkan segala situasi demi keuntungan pribadi. Berbagai alasan dan dalih mereka kreasi, demi menutupi maksud yang hakiki.

Para pejabat oportunis ini adalah “anak-anak” yang dilahirkan dari rahim sistem demokrasi yang berkelindan dengan kapitalisme. Demokrasi yang menuhankan suara manusia membolehkan aturan apa pun dibuat, asalkan dikemas mewakili suara mayoritas.

Padahal sejatinya aturan itu mewakili nafsu para pemilik modal (kapitalis). Tak ayal negara menjadi korporatokrasi, yakni eksisnya penguasa rasa pengusaha.

Khilafah Mencetak Negarawan Berakhlak Mulia

Situasi saat ini berkebalikan dengan sistem Islam yakni khilafah. Para khalifah dan pejabat di bawahnya adalah negarawan yang memiliki rasa malu. Mereka tak sanggup bermewah-mewah, sementara rakyatnya kekurangan.

Ini karena khilafah adalah sistem yang berasaskan akidah Islam. Keimanan menjadi fondasi akhlak para penguasa. Perilaku mereka dihiasi ketaatan pada syariat. Mereka malu jika sampai memanfaatkan jabatannya. Cobalah tengok sikap Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah.

Sebagai pejabat negara, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berprinsip sangat hati-hati (wara’) dalam menggunakan fasilitas negara. Sebagaimana dikutip dari Republika, dikisahkan bahwa suatu ketika sang khalifah itu harus menyelesaikan tugas di ruang kerjanya hingga larut malam. Tiba-tiba, putranya mengetuk pintu ruangan dan meminta izin masuk. Umar pun mempersilakannya untuk mendekat.

“Ada apa putraku datang ke sini?” tanya Umar, “Apa untuk urusan keluarga kita atau negara?”

“Urusan keluarga, Ayah,” jawab sang anak.

Langsung saja Umar bin Abdul Aziz meniup lampu penerang di atas mejanya, sehingga seisi ruangan gelap gulita.

“Mengapa Ayah melakukan ini?” tanya putranya itu keheranan.

“Anakku, lampu itu ayah pakai untuk bekerja sebagai pejabat negara. Minyak untuk menghidupkan lampu itu dibeli dengan uang negara, sedangkan engkau datang ke sini akan membahas urusan keluarga kita,” jelasnya.

Dia lantas memanggil pembantu pribadinya untuk mengambil lampu dari luar dan menyalakannya.

“Sekarang, lampu yang kepunyaan keluarga kita telah dinyalakan. Minyak untuk menyalakannya dibeli dari uang kita sendiri. Silakan lanjutkan maksud kedatanganmu,” kata Sang Khalifah.

Demikianlah. Padahal di masanya, umat Islam diliputi kesejahteraan luar biasa. Membayar minyak untuk lampu Sang Khalifah tentu perkara sepele. Namun, setetes minyak lampu yang didapat dari hasil ghulul (curang) sungguh amat berat hisabnya di hadapan Allah azza wa jalla.

Sungguh jauh berbeda sikap pejabat publik di sistem kapitalisme dengan sistem Islam. Layaklah peradaban Islam pernah berjaya selama ribuan tahun dan menyejahterakan dunia. Sementara kapitalisme hanya bisa menimpakan penderitaan pada umat Islam.

Wahai umat, tidakkah kita rindu dengan pemimpin wara’ seperti Umar bin Abdul Aziz? Pemimpin seperti ini hanya terwujud dalam sistem Khilafah ar-Rasyidah. Semoga kita berkesempatan mencicipi kemuliaannya. 

Sumber : MuslimahNews.com 


banner zoom