Solusi Ngawur dari Penguasa Negara Pengekor



Oleh : Sri Indrianti (Pemerhati Sosial dan Generasi)

Penamabda.com - Ngawur. Kata yang cukup menggambarkan kondisi para penguasa di negara pengekor ini. Bagaimana tidak? Saat hampir seluruh negara di dunia ini sibuk dalam penanggulangan wabah Covid-19, justru penguasa negeri ini mengeluarkan pernyataan yang belum ada buktinya secara ilmiah. 

Dari hasil modelling kami, cuaca Indonesia, (di) ekuator yang panas dan kelembaban udara tinggi membuat Covid-19 tidak kuat (hidup), kata Luhut Binsar Panjaitan saat melakukan rapat koordinasi, Kamis (2/4), seperti dikutip dari Kompas.com.

Situs BBCIndonesia.com menyebut teori soal pengaruh cuaca terhadap ketahanan hidup virus corona belum benar-benar terbukti. Para pakar sudah mewanti-wanti jangan terlalu berharap virus ini akan musnah pada musim panas. Memang ada kajian pada 10 tahun lalu dari Pusat Penyakit Menular di Universitas Edinburgh yang menemukan tiga jenis virus corona biasanya muncul pada musim dingin. Virus-virus ini menginfeksi manusia antara Desember hingga April. Pola ini juga berlaku pada influenza. (katadata.co.id, 03/04/2020)

Pernyataan Menko Kemaritiman tersebut diamini oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati yang mengatakan dari kajian sejumlah ahli menyebut terdapat pengaruh cuaca dan iklim terhadap tumbuh kembang virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. 
"Kondisi cuaca/iklim serta kondisi geografi kepulauan di Indonesia, sebenarnya relatif lebih rendah risikonya untuk berkembangnya wabah Covid-19," katanya. (Republika.co.id, 04/04/2020)

Pernyataan ngawur dari para punggawa negeri ini membuktikan lepas tanggungjawabnya mereka dalam mengatasi wabah covid-19 yang kian mengganas. Sebagaimana beberapa waktu lalu dengan penuh percaya diri Kemenkes dr. Terawan mengeluarkan pernyataan bahwa beliau sangat percaya diri dalam menghadapi virus mematikan itu.

Ya itu tergantung kita semua maunya ke mana, maunya apa, yang jelas pemerintah jujur selalu apa adanya. Kamu lihatlah Menkes confident banget kok, yakin apa yang harus dihadapi, ujar Terawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2020).

Yang dihadapi ini Corona, bukan barang yang menakutkan luar biasa. Yang menakutkan itu beritanya. Ini positif saja batuk-batuk biasa, sambungnya.
Ternyata begitu kasus Covid-19 dari hari ke hari kian merebak, Kemenkes dr Terawan pun seakan menjilat ludahnya sendiri. Indonesia per tanggal 13 April 2020 menduduki peringkat 11 Asia dengan 4.557 kasus 399 orang meninggal. Sehingga wabah Covid-19 ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. 

Dalam rentang waktu hampir dua bulan ini, upaya pemerintah Indonesia dalam menangani wabah Covid-19 cenderung lambat. Usulan melakukan lockdown dari IDI dan sejumlah organisasi kemasyarakatan tidak digubris dengan dalih akan berakibat pada melemahnya ekonomi kalangan bawah. Sebenarnya penolakan lockdown atau karantina wilayah itu hanya dalih dari pemerintah untuk lepas tanggung jawab terhadap pemberian logistik dan obat-obatan selama karantina berlangsung. Nyatanya, saat wabah yang tidak tahu kapan berakhir ini pemerintah malah tetap menggelontorkan uang ratusan Triliun dalam pembangunan Ibu kota baru. Sadis dan tidak memiliki hati nurani.

Dengan menerapkan Social Distancing ini justru merugikan masyarakat khususnya para pekerja informal. Bahkan ada celetukan di antara mereka bahwa mereka mungkin bukan mati karena Covid-19 namun mati karena kelaparan. Harusnya ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk serius menanggulangi semakin merebaknya Covid-19.

Sangat disayangkan rute penerbangan antar negara tetap berlangsung sampai hari ini. Bahkan mendekati lebaran, arus mudik para pekerja migran Indonesia semakin membludak. Belum lagi arus mudik dari luar kota atau luar pulau. 

Semestinya jika pemerintah serius ingin menanggulangi wabah, harus ada ketegasan dan koordinasi dengan berbagai pihak. Misalnya dengan menutup penerbangan dan pelabuhan begitu terjadi wabah, larangan mudik, dan lain-lain. 

Sehingga tenaga dari para medis tidak terkuras dengan membludaknya pasien karena tidak adanya karantina wilayah. Apalagi paramedis tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri yang memadai. Paramedis pun akhirnya banyak yang tumbang. 

Bisa jadi pernyataan Menko Kemaritiman tersebut ada benarnya. Namun jika mobilitas dari penduduknya tidak dibatasi dengan diterapkannya lockdown atau karantina wilayah, maka teori tersebut juga tidak ada gunanya. Bahkan teori tersebut menjadi tidak manusiawi.
Sungguh sangat manusiawi apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika terjadi wabah thaun di Syam. Bahkan wabah thaun dinilai lebih dahsyat dari Covid-19. Sampai-sampai banyak sahabat termasuk Gubernur syam meninggal karena wabah thaun ini. Umar bin Khattab tidak malu meminta pendapat Gubernur Mesir Amru bin Ash untuk menyelesaikan wabah ini. 

Amru bin Ash memberikan pendapat harusnya dipisahkan antara yang sakit dan yang sehat. Yang sakit diisolasi, sedangkan yang sehat dilarang keluar dari wilayah Syam. Masyarakat di luar Syam tidak boleh masuk ke wilayah Syam. Masya Allah dalam hitungan hari wabah thaun bisa berhenti. Tentu saja selama karantina berlangsung Khalifah memberikan jaminan logistik dan obat-obatan untuk masyarakat Syam. 

Semestinya, pemerintah meniru sebagaimana yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab dalam menanggulangi wabah Covid-19 ini. Melakukan apa yang diusulkan oleh IDI dan para ahli di bidangnya. Bukan malah memberikan pernyataan ngawur tanpa solusi berarti. 
banner zoom