Rencana Pindah IKN Tetap Lanjut di Tengah Wabah, Untuk Siapa?
Penamabda.com- Hari demi hari korban positif Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Adanya wabah ini pun cukup membuat suasana di masyarakat gaduh, ada yang khawatir, kelewat panik bahkan ada pula yang memilih bunuh diri. Pasalnya, sampai hari ini masih belum ditemukan obat penawar Covid-19 ini. Dalam situasi yang darurat ini pun, akhirnya dari berbagai kalangan meminta diberlakukan lockdown terhadap pemerintah. Namun sayangnya, aspirasi tersebut tak digubris oleh pemerintah. Di tengah desakan rakyat agar pemerintah segera menangani wabah untuk menyelamatkan rakyat, pemerintah justru masih melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara yang baru.
Hal ini tampak sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan persiapan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur terus berjalan di tengah sentimen pandemi virus corona. (Tempo.co, 25/03/2020)
Sejak beberapa waktu yang lalu, pemerintah memang sudah memberikan suaranya terkait dana untuk pembangunan Ibu Kota Negara. Pemerintah mengaku dana pemindahan Ibu Kota Negara yang baru dengan menggaet para investor asing. Presiden memastikan pembangunan Ibu Kota Negara baru tidak akan menggunakan dana pinjaman atau utang sepeser pun. “Yang kita tawarkan tidak pinjaman, tidak ada government guarantee. Nggak ada pinjaman, jadi semua kerja sama," tegas Jokowi. (Detik.finance, 17/01/2020)
Jika dicermati lebih dalam, keberadaan investor asing yang menanamkan modalnya untuk turut ikut membangun Ibu Kota Negara, ini memastikan bahwa akan ada intervensi kepentingan asing. Pelibatan asing dalam pembangunan Ibu Kota Negara yang baru juga menguatkan opini bahwa fokus pembangunan bukan mengabdi untuk kepentingan rakyat tetapi untuk kepentingan asing.
Miris, ditengah suramnya wabah yang melanda rakyat, penguasa justru mengutamakan kepentingan asing dibanding keselamatan rakyatnya. Dana untuk pemindahan Ibu Kota saja pemerintah sudah mempersiapkan sedemikian rupa padahal tidak ada kepentingan mendesak perihal pemindahan Ibu Kota Negara. Tetapi, untuk dana penanganan wabah pemerintah justru membuka donasi kepada rakyat untuk meringankan beban APBN. (Merdeka.com, 25/03/2020). Lagi-lagi, nyawa rakyat dianggap beban oleh Pemerintah. Kebijakan yang diambil pemerintah ini menunjukkan salah penetapan prioritas. Sebenarnya wajar, karena dalam prinsip kapitalisme lebih mengutamakan materi dibandingkan nyawa rakyat. Keselamatan rakyat hanyalah fiktif belaka.
Berbeda dengan Islam yang menetapkan kebijakan memprioritaskan nyawa rakyat. Islam memandang bahwa rakyat adalah unsur utama yang harus diselamatkan. Nyawa rakyat lebih berharga daripada dunia seisinya. Sehingga ketika terjadi wabah, Islam menjadikan rakyat sebagai acuan utama. Seorang pemimpin muslim yang visioner, ia akan memimpin berlandaskan keimanan kepada Allah SWT. Sehingga ketika memegang amanah kepemimpinan ia akan benar-benar bertanggunghawab. Ia akan melayani dan mengurusi kepentingan rakyat secara totalitas tanpa melanggar hukum syara'. Serta akan membuat kebijakan demi kemaslahatan dan keselamatan rakyat tanpa mempertimbangkan untung-rugi. [PM]
Posting Komentar