Rakyat Jenuh Dengan Janji Palsu

Wabah Covid-19 hampir memasuki satu bulan lamanya, dan jumlah yang positif terpapar hampir mencapai dua ribu orang, meninggal dunia memasuki angka hampir dua ratus jiwa.

Dibandingkan negara lain, Indonesia termasuk negara yang lamban dalam penanganan wabah ini. Korban meninggal bukan hanya berasal dari masyarakat sipil namun mencakup puluhan tenaga kesehatan yaitu para dokter dan rekan sejawat. Hal tersebut diakibatkan karena minimnya Alat Perlindungan Diri (APD). Meluasnya penyebaran virus ini tidak dibarengi dengan kebijakan solutif dari pemerintah pusat. Masing-masing daerah mengambil kebijakan demi melindungi warganya dengan kebijakan pembatasa wilayah (lockdown). Mereka enggan untuk mengeluarkan biaya trilyunan jika lockdown diberlakukan. Akhirnya  penguasa kita malah asyik menebar wacana darurat sipil dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), itu artinya negara lepas tangan dari pemenuhan hajat rakyat. 

Hingga saat ini kekhawatiran akan korban bertambah banyak menjadi kenyataan, namun hal tersebut tidak membuat pemerintah pusat melakukan aksi tanggap, namun hanya membuat kebijakan setengah hati. Rakyat hanya diberikan wacana pepesan kosong tanpa arti. Kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini bak sampah yang menggunung, begitu banyak janji yang dikemukakan tetapi secara faktual semua itu tidak terealisasi dengan baik. 

Berikut janji manis pemerintahan Jokowi tentang tunjangan rakyat selama wabah Covid-19, diantaranya : 

1. Relaksasi kredit rakyat selama 1 tahun

2. Penambahan jumlah tunjangan PHK dan bantuan sosial (bansos) sembako sebesar 50rb/bulan

3. Bantuan selama 3 bulan untuk korban PHK dan penerima kartu pekerja

4. Pengurangan PPH untuk pekerja bergaji besar. Dan masih banyak janji-janji lainnya bagi rakyatnya yang hingga hari ini belum terealisasi. 

Inilah kendali kepemimpinan berjubah kapitalisme, mereka tak pernah menghargai nyawa. Apa yang dilakukannya hanyalah tambal sulam, yang artinya gagal memberikan solusi bagi pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Rakyat dihadapkan pada kelaparan dan kemiskinan karena wabah ini mereka tidak bisa melalukan pekerjaan sebagaimana mestinya. Rakyat hanya diberikan harapan dan janji belaka tanpa bukti nyata. Demokrasi tak akan sudi menggelontorkan dana bagi rakyat tanpa kompensasi balik, karena urusan mereka hanya  berupa materi, mereka tak memiliki rasa kemanusiaan untuk melindungi rakyatnya sendiri. 

Islam adalah kepastian dan jawaban tidak hanya bagi umat Islam, tapi seluruh rakyat yang berada di dalam perlindungan Daulah Islam. Setiap permasalahan yang menimpa umatnya akan terselesaikan dengan bijaksana oleh Sang Khalifah. 

Kisah ini pernah terjadi saat kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Beliau mencontohkan kasus karantina wilayah (lockdown) saat wabah Tha'un mendera negeri Syam. Setelah mendapat usulan sahabat Amr bin Ash yang saat itu menjadi Gubernur untuk melakukan karantina wilayah dan social distancing. Dan akhirnya negara juga menanggung biaya hidup rakyat selama masa karantina tersebut agar kelangsungan hidup tetap berjalan. 

Kerugian ekonomi rakyat akibat wabah bisa dipulihkan, namun kehilangan sumber daya manusia tak tergantikan. 

Negara punya peran penting dalam menyelesaikan masalah pandemi ini agar rakyat juga dapat menjalani hidup dengan baik dan terjamin. Dan yang pasti, rakyat tidak diberikan sekedar janji palsu, tetapi  bukti bahwa negara benar-benar mengurusi kebutuhan pokok rakyatnya selama pandemi terjadi. 

Semoga wabah Covid-19 ini segera berlalu, dan seluruh aktifitas masyarakat kembali berjalan normal walau pemulihannya butuh waktu. Semoga Allah SWT memudahkan seluruh urusan manusia, dan mereka bertambah keimanan setelah ujian ini mereka rasakan.