MENYOAL KARTU PRA KERJA

Penamabda.com - Program kartu pra kerja yang digagas presiden Jokowi menuai kritikan karena di anggap tidak adaptif dengan kondisi terkini. Sejumlah kalangan menilai program ini tidak tepat dijalankan pada saat merebaknya wabah corona. Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai strategi Presiden Joko Widodo mengatasi dampak ekonomi dari Virus Corona (Covid-19) dengan Kartu Prakerja tidak tepat.

Ia mengatakan sebagian besar masyarakat yang terdampak telah menguasai keahlian kerja di bidang masing-masing. Namun mereka kehilangan penghasilan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

"Buruh yang kena PHK, tidak membutuhkan kartu prakerja, yang dibutuhkan dia adalah tunai, bantuan tunai. Programnya bagus, tapi di waktu yang tidak tepat," kata Trubus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (16/4) (CNN Indonesia | Jumat, 17/04/2020).

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani Heryawan, menilai pelaksanaan program kartu pra kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di masa pandemi wabah corona berpotensi gagal. Menurut dia, ada tiga hal yang patut disoroti, yakni terkait efektivitas kartu, sasaran dan skala prioritas penerima manfaat, serta alokasi anggarannya. 

"Kartu pra kerja sebenarnya diterapkan untuk re-skilling dan up-skilling bagi para pencari kerja. Namun, untuk kondisi saat ini, dapat dipastikan akan terjadi miss-match," ujar Netty kepada Tempo, Kamis, 16 April 2020.  (Tempo.com, 16/04/2020).

Meski ada banyak kritkan terkait program ini, pemerintah tetap kukuh menjalankan program kartu prakerja. 

Program kartu prakerja itu sendiri merupakan program yang dijanjikan Jokowi pada masa kampanye Pilpres 2019, atau jauh sebelum pandemi virus corona atau covid-19 mewabah di Indonesia. Rencananya, program itu ditujukan untuk menambah keterampilan calon pekerja, pekerja korban PHK, dan yang ingin alih kerja. Program yang memang sudah di siapkan jauh hari sebelum ada pandemi Corona ini, rencananya untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Pada awalnya kuota yang disiapkan pemerintah hanya untuk 2 juta orang. Pelatihan akan dilakukan secara offline atau tatap muka. Biaya pelatihan juga akan ditanggung negara. Bahkan, peserta akan diberi 'ongkos' selama periode pelatihan. Siapa yang mau menambah keahlian, tinggal daftar lalu ikut pelatihan yang dibiayai negara dan dapat uang dari negara.

Namun, dengan merebaknya pandemi corona sejak Maret lalu justru memicu gelombang PHK. Pandemi Corona berpotensi menambah kenaikan angka kemiskinan dan jumlah pengangguran baru yang signifikan di Indonesia. Menurut catatan Kemenaker, hingga 13 April 2020 sudah ada 2,8 jta orang di-PHK dan dirumahkan karena pandemi coronan, maka mereka otomatis menambah daftar pengangguran di Indonesia. 

Di sisi lain pemerintah tetap ngotot menjalankan program ini. Hingga kemudian pemerintah mengubah format dan perhitungan anggaran program agar program kartu prakerja tetap jalan.

Anggaran biaya pelatihan sebesar Rp3 juta-Rp7 juta per peserta akhirnya sebagian dialihkan ke insentif. Hanya tersisa Rp1 juta untuk biaya pelatihan tiap peserta.

Sementara insentif peserta dilipat gandakan dari Rp500 ribu menjadi Rp2,55 juta per peserta. Maka secara total, masing-masing akan mendapat pagu Rp3,55 juta.

Kendati memangkas anggaran biaya pelatihan, namun total dana yang diberikan sejatinya meningkat dua kali lipat, dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Sebab, peserta yang disasarpun meningkat dari 2 juta menjadi  5,6 juta orang.

Tak hanya itu, mekanisme pelatihan yang semula diarahkan pada bentuk fisik (offline)  diubah menjadi online melalui paket-paket pembelajaran. 

Hingga 14 April 2020 sudah ada 3,8 juta calon peserta yang mendaftar di situs pekerjaan go.id. Dimana 2,3 juta telah melakukan verivikasi email dan 1,6 juta telah melakukan verivikasi NIK. Dari total tersebut 926.790 peserta dinyatakan bergabung dengan batch 1 program ini. Kendati program tersebut belum berjalan sudah mengalami banyak kendala selain pembukaan pendaftaran yang molor dari rencana awal penerimaan, susahnya mengakses situs yang disediakan untuk mendaftar, sehingga mereka pun melontarkan kritik kan di medsos.

Peluncuran kartu pra kerja di tengah pandemi virus Corona ini pun lantas menuai banyak kritik. Kalangan ekonom menilai program tersebut tidak tepat guna di situasi saat ini.

Di saat kondisi normal, program ini mungkin bagus dijalankan untuk menambah skill tenaga kerja. Namun, di saat kondisi wabah merebak, dimana masyarakat tidak bisa bekerja di luar secara normal, bahkan terancam PHK karena perekonomian mengalami guncangan hebat, maka yang lebih dibutuhkan adalah bantuan tunai untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Bukan pelatihan kerja. Untuk apa pelatihan kerja jika lapangan kerjanya tidak ada karena imbas kondisi ekonomi yang menurun drastis. 

Pemerintah seharusnya melakukan modifikasi manfaat dari program ini sehigga target nya harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sedang terhimpit Corona terutama yang terkena PHK dan dirumah kan. Saat ini kebutuhan pokok seperti pangan lebih penting dari sekedar pelatihan yang bisa dilakukan di lain waktu. 

Ekonom institut for development of economics and finance ( INDEF ) Bhima Yudistira mengatakan pada kondisi pandemi virus Corona seperti ini masyarakat lebih membutuhkan stimulus dalam bentuk bantuan langsung tunai untuk mendorong daya beli masyarakat di tengah lesunya perekonomian. Disisi lain program tersebut sama sekali tidak efektif mulai dari anggaran, bentuk program, hingga datanya yang masih banyak bermasalah.

Belum lagi terciumnya aroma konflik kepentingan dalam seleksi mitra kartu prakerja yang melibatkan salah satu stafsus presiden, Adamas Belva Syah Devara yang juga merupakan pemilik dan CEO Ruang Guru. Ruang guru merupakan salah satu diantara 8 mitra program kartu prakerja. Meski dibantah oleh yang bersangkutan, namun tetap saja tidak menghapus kecurigaan masyarakat akan adanya konflik kepentingan tersebut. 

Pemerintah sendiri juga menepis tudingan tersebut dengan mengatakan bahwa pada tahap awal rencana pelaksanaan, pemerintah membuka kesempatan kepada sejumlah pihak yang ingin berpartisipasi dalam program tersebut. Dan ternyata, hanya 8 startup saja yang siap bekerja sama dengan pemerintah.

Namun, di tengah banyaknya permasalahan, sorotan dan kritikan, pemerintah tetap kukuh menjalankan program kartu prakerja. Dengan demikian tampak sekali bahwa pemerintah tidak memikirkan dengan matang atas setiap kebijakan untuk rakyatnya.  

Solusi pemerintah mengatasi kondisi krisis tidak efektif lebih pada prioritas kepentingan politik sebagai wujud untuk memenuhi janji kampanye dan menutup mata dari kebutuhan hakiki rakyat. Bisa dikatakan juga bahwa program ini demi pencitraan, agar dinilai bertanggung jawab pada rakyatnya. 

Kapitalisme sebagai dasar dalam mengatur kehidupan bernegara, sehingga yang terjadi bukan mensejahterakan rakyat tetapi justru menyengsarakan rakyat dan tidak akan pernah bisa menciptakan keadilan secara merata. Memang begitulah tabiat negara dalam sistem kapitalisme. Hanya mengejar keuntungan materi bukan kesejahteraan rakyat. Lebih mengutamakan kepentingan kapitalis, hingga rakyat pun dibiarkan tak terurus. Akibatnya negera gagal paham permasalahan secara mendasar. Sistem kapitalisme yang menjadi akar permasalahan saat ini membuktikan pengurusan yang salah terhadap rakyatnya.

Maka sudah saatnya mencampakkan sistem rusak dan merusak ini. Menggantinya dengan sistem yang bersumber dari Pemilik Kehidupan, Allah SWT. Dzat Maha Sempurna yang mencitptakan aturan sempurna dalam Islam. 

Sebagai agama yang sempurna, Islam memiliki solusi atas setiap permasalahan hidup manusia. Maka Islam pun memiliki cara yang khas sesuai tuntunan Allah dan rasul-nya. Meliputi pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu masyarakat, keamanan, kesehatan,dll, menempatkan kemanslahatan rakyat sebagai prioritas tertinggi dan pertanggung jawaban akhirat sebagai tujuan Nya. 

Dalam sistem Islam saat pandemi negara akan memenuhi kebutuhan rakyat yang tidak memungkinkan untuk bekerja. Dari mana dananya? Dana akan diambil dari Baitul mal yang bersumber dari zakat, harta milik negara dan harta milik umum. Dana ini akan dikelola dan di salurkan kepada rakyat sesuai dengan ketentuan syariat.

Dengan demikian hanya Islam lah yang memiliki solusi ampuh untuk memenuhi kebutuhan rakyat Nya ditengah kondisi apapun. Sehingga rakyat akan sejahtera dibawah sistem Islam. Sudah saatnya kita wujudkan dengan penerapan sistem Islam secara menyeluruh.