Atasi Permasalahan Negeri Dengan Islam

Oleh : Dina Eva

Penamabda.com- Dari hari ke hari kasus positif infeksi corona di Indonesia menunjukkan pertambahan. Sejak pemerintah mengumumkan secara resmi ditemukannya kasus positif corona virus pada 2 Maret 2020 lalu, saat ini kasus terkonfirmasi sebanyak 2.092 dengan 106 kasus baru. Dari pasien positif terinfeksi virus corona, sebanyak 150 orang diantaranya dinyatakan sembuh. Virus SARS-CoV-2 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China Ini telah menewaskan 191 orang di Indonesia. DKI Jakarta masih menjadi wilayah dengan penyebaran kasus tertinggi, kemudian disusul oleh Jawa Barat dan Banten.

Saat ini Pemerintah telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Bersamaan dengan itu, dikeluarkan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar. Namun, hingga kini, turunan dari PP itu masih belum jelas. Padahal, penularan virus korona baru kian meluas dan korban berjatuhan.

Sesuai PP, PSBB ini ditetapkan Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Covid-19 dan kepala daerah. PP menyatakan, pembatasan pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota dapat dilakukan pemerintah daerah dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan kesehatan, yakni Menteri Kesehatan.

Hal itu mendapat kritik dari Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, ia menilai penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) perlu dibarengi dengan adanya jaminan kebutuhan pokok masyarakat. Anam mengacu pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2000 yang mengatur  pemenuhan kebutuhan pokok penduduk. "Walau digunakan frasa kata 'memperhatikan' , ini harus dimaknai sebagai pijakan kebijakan usulan dan penetapan PSBB guna memastikan dan memberi jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat", Ujar Anam dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2020).
Anam mengatakan dampak wabah virus corona telah dirasakan masyarakat. Jika tidak dapat memenuhi jaminan kebutuhan pokok masyarakat, kata Anam, pembatasan tersebut dikhawatirkan tak akan maksimal.

Pemerintah masih menakar untung rugi dalam menyelesaikan permasalah wabah Corona tersebut, salah satunya alasan pemerintah hingga detik ini tidak memberlakukan lockdown yakni perkara ekonomi. Namun menurut Ekonom Rizal Ramli pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 yang diprediksi terpukul karena virus Corona COVID-19, kondisi saat ini tanpa adanya Corona pun, ekonomi Indonesia juga akan relatif buruk. "Tanpa Corona pun ekonomi Indonesia akan anjlok ke 4 persen pada tahun 2020 karena utang luar negeri. Rupiah masih kuat karena di-dopping pinjaman luar negeri," kata Rizal Ramli.

Dalam penangan wabah Covid-19 yang terus meluas pemerintah dinilai tidak serius Menurut Yanuar Nugroho, seorang akademisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai Deputi II Kantor Staf Presiden di masa Presiden Joko Widodo, menurutnya Hal ini kejadian luar biasa. Maka penanganannya juga harus luar biasa. Ketika negara-negara lain sudah "full alert" menangani wabah covid-19 ini, pemerintah kita sempat terlihat tidak serius. Ketidakseriusan ini dalam seketika menjelma menjadi ketidaksiapan ketika situasinya tereskalasi demikian cepat.

Dalam penilaiannya, Saat Presiden mengumumkan dua kasus pertama pada 2 Maret 2020, bagi publik pengumuman Presiden itu seolah keraguan terhadap ketidakpercayaan pada jajaran pemerintah sendiri yang sebelumnya, selalu menyangkal kasus itu di Indonesia.
Keraguan ini diperparah dengan penanganan kasus di lapangan yang dipandang tidak memadai : mulai dari lemahnya perlindungan data pribadi korban, buruknya komunikasi publik, hingga minimnya kesiapan teknis dan medis mulai dari alat test, APD, hingga kapasitas rumah sakit dan mekai pendataan kontak. Singkatnya, kapasitas pemerintah dalam menangani Krisis ini sungguh dipertanyakan.

Hal itu menunjukkan bahwa dalam sistem sekuler kapitalis akan melahirkan para pemimpin yang tidak peduli akan nyawa rakyat namun sibuk menyelamatkan perekonomian para kapital. Berulang kali permohonan rakyat untuk meminta langkah lockdown harus diambil pemerintah akan tetapi hingga detik ini seruan tersebut tak diindahkan pemerintah pusat. 

Pihak medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi para pasien dihadapkan pada minimnya ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD). Lebih dari 20 dokter di Indonesia telah kehilangan nyawanya akibat pandemi ini. Dunia butuh APD. agar para tenaga medis bisa berperang melawan serbuan Covid-19. 
Melihat hal itu Menteri Keuangan Sri Mulyani justru berinisiatif memanfaatkan momen ini demi meraih keuntungan. Dengan ekspor APD ke luar, akan menaikkan devisa negara. Setelah mengikuti rapat KTT Luar biasa di Istana Bogor (27/3) , Mantan Gubernur Bank Dunia itu memberi tahu bahwa Indonesia punya pabrik dan infrastruktur untuk produksi APD. Oleh karena itu, Indonesia dapat dipastikan akan surplus APD.

Perkara modal, Menurut Menteri Keuangan ini, cara akan ditempuh kemungkinan dengan mengambil dana yang ditawarkan IMF dan Bank Dunia Sebagai modal. Di mana ini adalah dana khusus untuk menanggulangi wabah ini. Mengambil keuntungan ditengah penderitaan rakyat saat ini merupakan cerminan dari sistem sekuler kapitalis yang dijalankan para pejabat negeri.

Seharusnya sedari awal pemerintah bersikap serius dalam menghadapi adanya wabah Corona yang bermula terjadi di China, menutup pintu keluar masuk Indonesia-China seharusnya dari awal telah dilakukan. Imam al-Bukhari meriwayatkan di dalam Shahih-nya dari Usamah bin Zaid dari Nabi saw, beliau bersabda : “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.”

Dan di dalam hadis yang lain riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim dan lafaz Muslim dari Usamah bin Zaid, ia berkata: Rasul saw bersabda, “Tha’un itu azab yang dikirimkan Allah terhadap Bani Israel atau orang sebelum kalian. Maka jika kalian mendengar Tha’un menimpa suatu negeri, maka jangan kalian mendatanginya dan jika Tha’un itu terjadi di negeri dan kalian ada di situ, maka janganlah kalian keluar lari darinya.”

Jika ada yang positif terjangkit Virus Corona, pasien tersebut harus mendapatkan perawatan yang maksimal dan profesional, pemerintah wajib menyediakan tempat isolasi yang mumpuni. Sehingga masyarakat lain tetap beraktivitas seperti biasa. Dengan penanganan yang totalitas, penyediaan APD yang lengkap untuk para tenaga medis, disertai dengan transparansi data-data pasien maka wabah Corona bisa dengan cepat teratasi. 

Solusi saat ni yang diambil pemerintah dalam menangani wabah covid-19 dengan memberlakukan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan menutup berbagai tempat seperti sekolah, tempat kerja dan sebagainya hanya akan memperparah kondisi ekonomi saat ini, terlebih jika hal itu berlaku tanpa ada jaminan dari pemerintah terhadap kebutuhan rakyat akan membuat rakyat semakin terpuruk ditengah wabah ini yang pada akhirnya akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan penguasa saat ini. 
Maka tak ada solusi lain yang harus diambil pemerintah selain solusi dari Islam. 

Islam mewajibkan untuk memberlakukan lockdown, dalam Islam kebutuhan pokok rakyat menjadi tanggung jawab negara, sehingga walaupun ekonomi sedang anjlok namun nyawa seorang manusia harus lebih diutamakan terlebih wabah ini telah menyebar ke berbagai daerah. Seretnya ekonomi dapat dipulihkan kembali jika kembali kepada sistem Islam secara Kaffah, rakyat pun akan menaruh simpati kepada pemimpin yang begitu mengutamakan keselamatan mereka walhasil akan membuat rakyat tergerak untuk membantu memulihkan perekonomian negeri ini. [PM] 

banner zoom