Karhutla Tak Kunjung Usai, Islam Punya Solusi

Langit Palangka Raya kembali menguning. Jarak pandang penglihatan ikut berkurang. Kota ini kembali diselimuti asap tebal karena karhutla yang belum usai. Minimnya hujan menyebabkan sisa bara di lahan gambut kembali menyala. Akibatnya, karhutla kembali memburuk.

Tak hanya di Palangka Raya, api juga masih menyala di berbagai titik di hutan Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra. Dan yang terbaru, kebakaran hutan terjadi di wilayah ujung timur Indonesia. Api melalap puluhan ribu hektare hutan Papua. Bahkan, di beberapa wilayah, api hampir merambah ke permukiman warga.

Karhutla tak kunjung usai. Api tak hanya membakar hutan, tetapi juga membunuh satwa-satwa serta merusak habitatnya. Masyarakat pun ikut kehilangan sumber penghidupannya. Selain itu, karhutla juga menyisakan racun asap yang menjadi ancaman bagi kesehatan, bahkan dalam jangka panjang.

Tercatat pada awal November 2026, konsentrasi partikel halus PM2,5 di Palangka Raya sempat mencapai angka tinggi, berkisar antara 562,6 µg/m³ hingga lebih dari 883 µg/m³. Udara di Palangka Raya kembali ke dalam kategori berbahaya.

Paparan asap karhutla secara berulang dapat menyebabkan risiko gangguan pernapasan. Bahkan, tidak hanya berhenti pada infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), tetapi juga gangguan paru-paru yang lebih serius dan komplikasinya yang dapat mengancam keselamatan jiwa.

Seiring dengan memburuknya karhutla, kematian akibat polusi udara di Indonesia melonjak menjadi 42 persen, menjadi 5.310 jiwa pada September 2026. Sebanyak 3.560 kematian terjadi akibat paparan asap beracun dari karhutla. Jumlah itu dua kali lipat dari estimasi bulan sebelumnya. (Kompas, Oktober 2026)

Dampak karhutla terhadap kesehatan memang tidak selalu terlihat secara langsung. Partikulat halus PM2,5 yang dihasilkan dari kebakaran dapat terbawa dan menyebar ke berbagai wilayah sehingga memperluas paparan polusi udara di masyarakat. Dan tentu saja, kondisi semacam ini menjadi ancaman kesehatan publik. Apalagi bila terpapar secara terus-menerus dalam jangka panjang.

Menurut dokter spesialis paru, Agus Dwi Susanto, ancaman gangguan kesehatan akan terjadi ketika polusi terjadi terus-menerus dalam jangka panjang. Paparan polutan dapat mengganggu fungsi paru, memicu infeksi saluran pernapasan berulang, serta memperburuk asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Dalam kondisi tertentu, paparan polutan juga berkaitan dengan fibrosis paru dan kanker paru. (Kompas, 29 Oktober 2026)

Selain berdampak pada kesehatan, karhutla juga berdampak pada kehidupan ekonomi warga. Berbagai masalah yang terjadi akibat karhutla menghambat produktivitas warga. Akibatnya, pemasukan warga berkurang sehingga berujung pada menurunnya keuangan rumah tangga mereka.

Meluasnya karhutla dan berbagai dampak buruk yang diakibatkannya seharusnya menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Namun, kenyataannya, pemerintah terkesan lamban dalam menangani masalah ini. Walaupun mereka mengklaim bisa mengendalikan dan mengatasi karhutla, tetapi faktanya karhutla kerap terjadi berulang setiap tahunnya. Dan lagi-lagi, masyarakatlah yang paling banyak terkena dampaknya secara langsung. Bahkan, keselamatan jiwa menjadi taruhannya. Belum lagi mandeknya perekonomian serta kesulitan mengakses layanan publik akibat karhutla.

Semua dampak ini terjadi akibat buruknya tata kelola hutan dan lahan yang telah merugikan dan menyengsarakan rakyat. Negara terkesan lambat dan saling melempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam urusan penanganan keselamatan dan jiwa rakyat saat bencana karhutla terjadi. Padahal, korban jiwa mulai berjatuhan. Terutama pada balita, lansia, dan orang-orang yang rentan dengan kondisi tertentu.

Dalam penanganan bencana, para penguasa di negeri ini juga melakukan seolah hanya setengah hati. Hanya sekadar janji untuk menenangkan suasana. Dan yang paling memilukan, terjadi korupsi dana bencana oleh oknum pegawai BNPB. Padahal, saat itu rakyat sedang mengalami sesak napas karena menghirup asap beracun. Belum lagi minimnya mitigasi menyebabkan karhutla makin meluas. Bahkan, dampaknya sampai terasa ke negara lain.

Masalah karhutla bukan sekadar masalah kebakaran karena iklim atau sekadar masalah lingkungan hidup. Masalah karhutla dan berbagai dampak yang diakibatkannya tidak lepas dari sistem kapitalisme-sekularisme yang diterapkan hari ini.

Dalam kapitalisme, hutan merupakan komoditas ekonomi yang menguntungkan, bukan amanah yang harus dijaga. Ide kebebasan kepemilikan yang lahir dari sistem demokrasi kapitalisme membuat para pemilik modal atau korporasi boleh memiliki dan menguasainya. Melalui izin konsesi dari pemerintah, mereka bebas mengeksploitasinya sesuka hati. Termasuk mengalihfungsikan hutan menjadi apa pun yang mereka inginkan. Termasuk mengubah hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Lalu, demi menekan biaya pengeluaran sekecil mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin, mereka memilih melakukan land clearing dengan cara membakar hutan karena cara itu dianggap yang paling murah dibandingkan dengan alat berat. Tentu saja, mereka melakukan itu tanpa memedulikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Yang penting bagi mereka adalah keuntungan.

Selain itu, dalam paradigma kapitalisme, peran negara diminimalkan hanya sebagai pengawas dan penjaga keamanan pasar dengan membuat berbagai kebijakan dan aturan. Dalam sistem sekuler demokrasi, berbagai aturan dibuat berdasarkan akal manusia dan hawa nafsu. Sehingga, dalam praktiknya, berbagai regulasi dan berbagai kebijakan dipengaruhi oleh para pemilik modal atau korporasi besar. Sehingga, setiap kebijakan tidak pernah berpihak kepada rakyat. Karena dalam sistem kapitalisme, penguasa sebenarnya adalah para pemilik modal. Dan merekalah sebenarnya yang menentukan setiap kebijakan.

Sebagai sebuah mabda/ideologi, Islam memiliki pandangan yang komprehensif dalam menyelesaikan masalah karhutla.

Dalam pandangan Islam, hutan adalah bagian dari kepemilikan umum yang harus dikelola oleh negara untuk kemaslahatan masyarakat. Islam mengharamkan hutan dikuasai oleh individu atau korporasi untuk dieksploitasi demi keuntungan segelintir pihak.

Dalam pengelolaannya, negara harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan, tidak boleh merusak ekologi.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Al-A'raf ayat 56,

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya..."

Selain itu, dalam Islam, kekuasaan hadir untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Dan kepemimpinan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari akhir kelak.

“Imam (Khalifah/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Oleh karena itu, keberadaan negara dalam Islam adalah sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (penjaga) yang wajib melindungi rakyat, termasuk dalam keamanan, kesehatan, dan ekonomi. Rakyat tidak boleh dibiarkan dalam keadaan dharar, termasuk kesulitan bernapas. Karena hal itu termasuk kezaliman.

Udara bersih adalah hak dasar bagi rakyat, sama seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Sehingga, pemenuhannya wajib dijamin oleh negara. Oleh karena itu, negara harus membuat strategi pencegahan dan penanggulangan bencana terbaik. Kalaupun kemudian terjadi karhutla, maka negara melakukan upaya mitigasi dengan mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengatasinya dengan cepat agar tidak berlarut-larut.

Untuk terciptanya udara bersih, negara juga melakukan pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan transportasi. Negara tidak membatasi anggaran serta menyediakan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi rakyat dengan gratis dan mudah. Selain itu, negara juga akan melakukan edukasi terhadap rakyat agar berperilaku hidup sehat dan bersih.

Dalam sistem sanksi, negara akan menerapkan hukum yang tegas hingga jera bagi siapa saja yang melakukan aksi pembakaran hutan, termasuk bila ada pejabat yang terlibat.

Demikianlah cara Islam menangani masalah karhutla. Namun, semua itu tidak akan terwujud selama sistem kapitalisme-sekularisme masih diterapkan. Islam hanya akan dapat diterapkan dalam negara yang dibangun di atas dasar akidah Islam, yaitu negara dengan sistem Khilafah Islam. Wallahu a'lam.