Karhutla, Ketika Keuntungan Lebih Berharga daripada Kehidupan

 

Beberapa bulan terakhir ini, langit di banyak wilayah banyak menguning, asap kembali datang dan nafas terasa sesak. Aktivitas sehari-hari bahkan sekolah pun terganggu. Berdasarkan data wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), ditemukan setidaknya 75.621 titik panas (hotspot) di 37 provinsi selama September-Oktober 2026. Sedangkan data Nusantara Atlas mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga September 2026 mencapai 1.912.926 hektare atau hampir sama dengan 3,5 kali besar Pulau Bali (Walhi.or.id, 2 November 2026).

 

Dampak karhutla memang nyata. Tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan. Paparan kabut asap akibat karhutla yang berlangsung hingga saat ini berada pada tingkat yang sangat berbahaya.

 

"Data dari pemantauan Kementerian Kesehatan per 2 November 2026 pukul 4 sore, tercatat 401.586 kasus ISPA secara kumulatif di 7 provinsi dan 63 kabupaten/kota. Khususnya di tanggal 2 November, terdapat penambahan 3.906 kasus," kata Widyawati, Juru Bicara Kementerian Kesehatan alam konferensi pers perkembangan penanganan karhutla yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (4/11/2026), (CNBCIndonesia.com, 5 November 2026).

 

Sayangnya, respon pemerintah tak selaras dengan dampak karhutla yang semakin merebak. Nampak gagap bahkan merespon seakan ini bukan masalah yang besar. Ketidakseriusan pemerintah dalam memprioritaskan keselamatan lingkungan hidup pemotongan anggaran yang didapatkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2026 menjadi Rp 491 miliar dimana pada tahun sebelumnya Rp 2,01 miliar (Kompas.com, 22 Oktober 2026). Kesadaran akan adanya Elnino seharusnya tidak hanya sebagai sasaran kambing hitam, tapi juga sebagai alarm siaga. Ditambah dengan bencana karhutla sudah seakan menjadi agenda tahunan Indonesia.

 

Analisis spasial WALHI menemukan bahwa titik panas pada September-Oktober 2026 tersebar di wilayah konsesi perusahaan, termasuk pada 945 Hak Guna Usaha (HGU) dan 353 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) termasuk yang berada di wilayah yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor energi dan pangan di Papua. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa karhutla berkaitan erat dengan pembukaan lahan skala besar dan lemahnya pengawasan terhadap pemegang izin (Walhi.or.id, 2 November 2026).

 

Pembukaan lahan dengan cara dibakar lebih dipilih perusahaan dibandingkan cara mekanis menggunakan eskavator karena dinilai paling murah. Kebijakan seperti ini, membuat korporasi mendapatkan untung lebih besar, tetapi tidak manusiawi bagi masyarakat luas. Ketika pun api akhirnya dapat padam atau karhutla usai dengan upaya pemadaman yang dilakukan manusia atau seiring dengan turunnya hujan, sayangnya dampak yang dirasakan tidak ikut selesai pada saat itu juga. Dampak kesehatan yang dirasakan akan bersifat jangka panjang.

 

Sistem kapitalisme menjadi pangkal masalah karhutla. Paradigma keuntungan dan kebebasan yang ada, akhirnya memposisikan hutan sebagai komoditas yang harus menguntungkan dengan biaya pengelolaan sekecil mungkin. Buruknya tata kelola hutan dana lahan semakin nampak telah merugikan dan menyengsarakan rakyat. Peran negara terbatas pada pembuatan regulasi, sebagai fasilitator agar hutan dan lahan bisa segera dikelola oleh pemilik modal tanpa memikirkan dampaknya untuk rakyat ataupun ekosistem kehidupan yang ada.

Sehingga penyelesaian masalah karhutla harus dimulai sejak hulu. Paradigma mendasar harus diganti. Hutan dilihat sebagai harta milik umum yang wajib dikelola dan dijaga untuk kemaslahatan rakyat, bukan hanya segelintir orang. Pembukaan lahan dilakukan dengan perhitungan dampaknya terhadap lingkungan. Sudut pandang seperti ini hanya akan lahir dari negara yang menerapkan islam kaffah.

 

Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya seorang imam itu (laksana) perisai. Dia akan dijadikan perisai, dimana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla, dan adil, maka dengannya, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/azab karenanya.” (HR Bukhari dan Muslim).

 

Syariat menetapkan negara sebagai pihak yang memikul tanggung jawab utama sebagai pengurus (raa’in) sekaligus sebagai perisai (junnah) bagi rakyatnya. Negara akan selalu menjamin hak dasar hidup manusia, sehingga negara tidak akan membiarkan rakyat sengsara karena kesulitan bernapas ataupun kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Negara wajib hadir sebagai pelindung dan tameng bagi rakyat dari segala dampak apabila karhutla terjadi.

 

Wallahualam bissawab.