ISPA Mengancam Balita, Negara Lalai?

Bencana kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan (karhutla) kembali menimbulkan masalah serius. Ini bukan hanya mengenai kerusakan lingkungan, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat, terutama bagi anak-anak. Puluhan ribu anak balita dilaporkan mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Dengan ironis, generasi yang diharapkan menjadi generasi unggul harus menanggung beban dari bencana yang terjadi berulang kali.

Data dari kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026 menunjukkan terdapat 311. 363 kasus ISPA di 66 kabupaten maupun kota di tujuh provinsi yang terdampak karhutla, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Dari total tersebut, 70. 239 kasus atau sekitar 22,6 persen terjadi pada anak-anak yang berusia di bawah lima tahun atau balita (sumber: Metro TV, 17 Oktober 2026). Sebelumnya, sesuai laporan PHEOC Kementerian Kesehatan per 11 Oktober 2026 pukul 16. 00 WIB, dilaporkan ada 277. 075 kasus ISPA di 63 kabupaten/kota yang terpengaruh, dengan 62. 400 kasus di antara mereka adalah balita (sumber: detikHealth, 14 Oktober 2026).

Kementerian Kesehatan telah mengirimkan 2. 106 tenaga kesehatan dan menyalurkan jutaan logistik medis ke daerah yang terkena dampak. Namun, kesiapan fasilitas kesehatan masih menjadi masalah. Dari 1. 691 puskesmas di wilayah yang terdampak, hanya 827 yang memiliki nebulizer, 1. 070 yang memiliki tabung oksigen, dan 1. 502 memiliki konsentrator oksigen (sumber: Kemenkes).

Anak balita adalah kelompok yang paling rentan terhadap dampak asap. Saluran pernapasan mereka masih dalam tahap perkembangan, frekuensi napas mereka lebih tinggi dibandingkan orang dewasa, sedangkan sistem kekebalan tubuh mereka belum sepenuhnya matang. Oleh karena itu, polutan dalam asap lebih mudah menyebabkan dampak kesehatan yang serius pada mereka. Paparan terhadap partikel kecil dan zat berbahaya dari asap karhutla dapat menimbulkan gangguan pernapasan, memperparah penyakit paru-paru, dan memicu masalah kesehatan yang lebih serius (sumber: detikHealth dan kompas Health).

Selain itu, jika diteliti lebih dalam, paparan asap yang berkepanjangan dan terus-menerus mengancam perkembangan paru-paru anak. Ini menunjukkan bahwa yang dipertaruhkan saat ini bukan hanya kesehatan, tetapi juga kualitas kesehatan generasi mendatang (sumber: kompas Health).

Karhutla yang terus berulang seharusnya menjadi peringatan serius bagi negara. Bencana yang berlangsung selama berbulan-bulan tidak cukup hanya dengan membagikan masker, obat-obatan, dan mengerahkan tenaga kesehatan setelah masyarakat jatuh sakit. Penanganan harus dilakukan dari akar masalah, yaitu melalui pencegahan, pengawasan, mitigasi, hingga tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.

Ketika puluhan ribu balita harus menghirup udara yang tercemar, sementara fasilitas kesehatan belum sepenuhnya memadai, pertanyaan mendasar pun muncul, "Sejauh mana negara memenuhi tanggung jawabnya sebagai pelindung rakyat? " Dalam pandangan Islam, penguasa bukan semata-mata pemegang kuasa, tetapi juga pengelola urusan rakyat.

Rasulullah telah bersabda: 

“Imam (Khalifah) adalah pemimpin masyarakat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya (sumber: HR Bukhari dan Muslim).” 

Hadis tersebut menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang besar, yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban. Keselamatan warga, termasuk kesehatan anak-anak, bukanlah tambahan dalam urusan pemerintahan, tetapi merupakan tugas yang harus dilaksanakan. 

Dalam tatanan pemerintahan Islam, khilafah berfungsi sebagai pelindung atau perisai serta sebagai pengurus rakyat. Negara tidak boleh membiarkan rakyat menghadapi bahaya tanpa peralatan yang memadai. Saat terjadi kebakaran hutan, khilafah akan mengumpulkan semua kemampuan dan sumber daya negara untuk menghentikan bencana, melindungi masyarakat, dan memulihkan area terdampak. Terkait dengan pembiayaan penanganan bencana dan pelayanan kesehatan, semuanya menjadi kewajiban negara melalui pengelolaan Baitul Maal sesuai dengan syariat. Usaha yang dilakukan tidak cukup hanya berhenti pada tindakan penyembuhan. Negara juga harus mengambil langkah pencegahan dan promosi. Ini termasuk edukasi kesehatan, pengawasan lingkungan, pemetaan area rawan kebakaran, serta pengelolaan lahan dan mitigasi bencana secara sistematis. 

Teknologi canggih perlu dimanfaatkan untuk mendeteksi titik api, memantau kualitas udara, dan mempercepat penanganan di lapangan. Selain itu, negara juga harus menyediakan infrastruktur kesehatan yang memadai. Rumah Sakit, Puskesmas, tenaga medis, obat-obatan, tabung oksigen, dan peralatan penanganan gangguan pernapasan harus ada. Hal ini agar masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan yang baik. Khilafah juga akan secara proaktif memantau masyarakat yang terdampak. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi yang ada, sehingga upaya penyelamatan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Terutama untuk kelompok yang rentan, seperti ibu hamil, bayi, balita, dan orang lanjut usia. 

Akhirnya, masalah kebakaran hutan ini menunjukkan bahwa keselamatan generasi mendatang tidak boleh sekadar menjadi slogan. Generasi emas tidak akan terwujud apabila anak-anak hidup dalam lingkungan yang tercemar dan terancam oleh penyakit yang terus berulang. Diperlukan sebuah negara yang benar-benar mengutamakan perlindungan jiwa, bukan hanya merespon bencana setelah korban berjatuhan. Islam telah menempatkan kekuasaan sebagai amanah untuk mengurus dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam institusi Khilafah menjadi solusi yang fundamental untuk menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan generasi mendatang.