Kasus ISPA Melambung Tinggi, Negara Abai Kesehatan Generasi

Karhutla kembali menjadi persoalan tahunan yang terus berulang di Indonesia. Dampaknya bukan hanya kerusakan hutan dan lingkungan, tetapi juga ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Asap pekat yang menyelimuti sejumlah wilayah menjadi udara berbahaya yang harus dihirup oleh jutaan orang, termasuk anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan terbaik dari negara.

Data Kementerian Kesehatan per 2 November 2026 mencatat sebanyak 401.586 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, balita menjadi salah satu kelompok paling rentan. Adapun kelompok rentan mendominasi catatan pemantauan kesehatan, yang meliputi 91.913 kasus pada anak usia balita (0-5 tahun), 87.704 kasus pada anak usia 6-9 tahun, serta 56.092 kasus pada kelompok lansia di atas 60 tahun.

Kasus ISPA tersebut tersebar di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. (Cnn.ind, 4/11/26)

Kementerian Kesehatan telah mengerahkan 2.106 sumber daya manusia kesehatan (SDMK) serta mendistribusikan jutaan logistik medis ke wilayah terdampak. Namun, kondisi fasilitas kesehatan juga menunjukkan masih adanya keterbatasan. Dari 1.691 puskesmas di wilayah terdampak, hanya 827 yang memiliki nebulizer, 1.070 memiliki tabung oksigen, dan 1.502 memiliki oxygen concentrator. Padahal, peralatan tersebut menjadi salah satu penunjang penting dalam penanganan pasien dengan gangguan pernapasan.

Angka-angka ini semestinya menjadi alarm keras bagi negara. Sebab, di balik statistik tersebut ada anak-anak yang sedang berjuang mendapatkan udara bersih, ada orang tua yang khawatir terhadap kesehatan buah hatinya, dan ada generasi yang pertumbuhan serta masa depannya terancam oleh buruknya kualitas lingkungan.

Balita bukanlah kelompok yang mampu melindungi dirinya sendiri dari paparan asap karhutla. Organ pernapasan mereka masih berkembang, laju pernapasannya relatif lebih cepat, dan sistem kekebalan tubuhnya belum matang sepenuhnya. Akibatnya, paparan polusi udara dapat memberikan dampak kesehatan yang lebih serius dibandingkan pada orang dewasa. Jika paparan terjadi berulang atau berlangsung dalam waktu lama, risiko gangguan kesehatan pernapasan juga dapat meningkat dan berpotensi memengaruhi tumbuh kembang anak.

Lantas, mengapa persoalan karhutla terus berulang dan masyarakat kembali harus menanggung dampaknya?

Karhutla tidak cukup dipandang sebagai bencana alam semata. Dalam banyak kasus, kebakaran hutan dan lahan berkaitan erat dengan aktivitas manusia, tata kelola lahan, lemahnya pengawasan, serta kepentingan ekonomi yang mengabaikan kelestarian lingkungan. Ketika pengelolaan alam lebih banyak diletakkan dalam kerangka keuntungan ekonomi, sementara keselamatan masyarakat menjadi urusan belakangan, maka kerusakan lingkungan dan ancaman kesehatan akan terus berulang.

Inilah salah satu wajah penerapan sistem sekuler-kapitalis. Sistem yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan menjadikan kepentingan materi dan keuntungan sebagai pertimbangan dominan dalam berbagai kebijakan. Sumber daya alam dapat dipandang sebagai komoditas ekonomi, sementara dampak kerusakannya justru harus ditanggung masyarakat luas. Negara pun berisiko lebih sibuk menangani akibat setelah bencana terjadi daripada memastikan penyebab dan celah yang memungkinkan bencana berulang benar-benar diselesaikan.

Dalam persoalan karhutla, pengerahan tenaga kesehatan dan distribusi obat-obatan memang diperlukan. Namun, langkah tersebut belum cukup apabila akar persoalannya tidak dituntaskan. Mengobati masyarakat yang terserang ISPA tanpa menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan sama saja dengan terus menangani akibat, sementara sumber bahayanya tetap ada. Negara tidak boleh hanya hadir ketika masyarakat sudah jatuh sakit. Negara harus hadir sejak awal untuk mencegah terjadinya bencana, melindungi lingkungan, serta menjamin setiap rakyat memperoleh udara yang sehat.

Padahal, kesehatan merupakan hak rakyat yang wajib dijaga oleh negara. Dalam Islam, pemimpin bukan sekadar pemegang kekuasaan, melainkan pengurus dan pelindung rakyat. Rasulullah saw. bersabda:

الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

“Sesungguhnya imam (pemimpin) adalah perisai. Rakyat berlindung di belakangnya dan dengannya mereka mendapatkan perlindungan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menggambarkan fungsi kepemimpinan sebagai pelindung. Negara tidak boleh membiarkan rakyat menghadapi ancaman sendirian, terlebih ketika ancaman tersebut menyangkut keselamatan jiwa dan kesehatan generasi penerus. Perlindungan bukan hanya diwujudkan melalui bantuan ketika bencana terjadi, tetapi juga melalui kebijakan yang mampu mencegah bahaya sejak awal.

Rasulullah saw. juga bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam sistem Islam, Khalifah berkedudukan sebagai ra'in, yaitu pengurus urusan rakyat. Ia bertanggung jawab memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk kesehatan, keamanan, dan lingkungan hidup yang layak.

Negara Khilafah yang menjalankan fungsi junnah dan ra'in akan menempatkan keselamatan rakyat sebagai tanggung jawab utama. Ketika karhutla terjadi, negara harus bergerak cepat, mengerahkan tenaga, peralatan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Pembiayaan penanganan bencana dan pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab negara melalui pengelolaan Baitul Mal sesuai ketentuan syariat. Tidak semestinya rakyat dibiarkan menanggung sendiri beban bencana yang mengancam keselamatan mereka.

Dalam aspek kesehatan, negara tidak hanya berfokus pada pengobatan atau tindakan kuratif. Upaya promotif dan preventif juga harus diperkuat. Edukasi kesehatan, pemantauan kualitas udara, pemeriksaan kelompok rentan, penyediaan masker yang sesuai, layanan kesehatan bergerak, hingga penguatan fasilitas puskesmas dan rumah sakit harus disiapkan. Jika diperlukan, teknologi terbaik digunakan untuk mendeteksi titik panas, memantau pergerakan asap, memetakan wilayah berisiko, dan mempercepat pengambilan keputusan.

Khilafah juga akan melakukan mitigasi secara serius dan proaktif. Pemantauan lapangan tidak menunggu laporan korban bertambah. Pengawasan terhadap pengelolaan hutan dan lahan dilakukan secara ketat. Jika ditemukan pelanggaran atau tindakan yang membahayakan masyarakat, negara memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan sesuai hukum syariat. Dengan demikian, penyelesaian karhutla tidak berhenti pada pemadaman api, tetapi juga mencakup pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan.

Negara pun berkewajiban memenuhi sarana dan prasarana kesehatan agar pelayanan dapat menjangkau seluruh rakyat. Ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, nebulizer, tabung oksigen, oxygen concentrator, puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas penunjang lainnya harus diperhatikan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pelayanan kesehatan tidak boleh hanya mudah dijangkau oleh mereka yang memiliki kemampuan ekonomi, sebab kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijamin negara.

Allah Swt. berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS. Al-A'raf: 56).

Ayat ini menjadi pengingat bahwa manusia tidak boleh melakukan tindakan yang merusak bumi. Pengelolaan alam harus berada dalam koridor hukum Allah, bukan semata-mata mengikuti kepentingan keuntungan. Negara juga harus memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak mengakibatkan kerusakan yang membahayakan kehidupan masyarakat.

Persoalan karhutla dan ISPA yang menimpa puluhan ribu balita seharusnya menyadarkan kita bahwa kesehatan generasi tidak bisa dijaga dengan kebijakan yang hanya bersifat reaktif. Generasi emas tidak cukup dibicarakan melalui slogan dan target pembangunan, sementara hak mereka untuk menghirup udara bersih belum terlindungi secara optimal.

Dibutuhkan perubahan mendasar dalam paradigma pengelolaan kehidupan. Islam tidak hanya mengatur ibadah individual, tetapi juga memberikan aturan dalam pengelolaan lingkungan, sumber daya alam, kesehatan, dan kepemimpinan. Semua itu membutuhkan negara yang menjadikan syariat Allah sebagai landasan pengaturan kehidupan.

Khilafah sebagai institusi politik dalam sistem pemerintahan Islam memiliki tanggung jawab untuk menerapkan hukum syariat dan mengurus kemaslahatan rakyat. Dengan kepemimpinan yang berorientasi pada amanah, pengelolaan sumber daya yang sesuai syariat, serta pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara, perlindungan terhadap kesehatan generasi dapat diwujudkan secara lebih menyeluruh.

Sebab, anak-anak bukan sekadar angka dalam laporan kesehatan. Mereka adalah amanah yang harus dijaga. Jangan sampai generasi yang disebut sebagai harapan masa depan justru harus membayar mahal akibat kerusakan lingkungan dan lemahnya perlindungan negara. Sudah saatnya keselamatan rakyat ditempatkan di atas kepentingan ekonomi, dan Islam dijadikan landasan dalam mengatur seluruh aspek kehidupan.

Wallahu a'lam bish-shawwab