Hutan dalam Cengkeraman Oligarki

Ribuan massa aksi membentangkan spanduk berukuran besar bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili” di Jalan UOB, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Spanduk berwarna putih dengan tulisan hitam dan merah tersebut dibentangkan di tengah kerumunan massa aksi sebagai bentuk tuntutan perlindungan hutan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang merusak lingkungan. (IDN Times, 28 Oktober 2026).

Aksi tersebut menjadi gambaran keresahan masyarakat terhadap persoalan pengelolaan hutan di Indonesia. Di antara tuntutan yang disuarakan mahasiswa adalah penetapan status bencana nasional, pengadilan terhadap korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, serta penuntasan integrasi tata kelola lahan. Tuntutan ini bukan tanpa alasan. Kerusakan hutan yang terus terjadi telah menimbulkan dampak serius bagi kehidupan masyarakat, mulai dari banjir bandang hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menghasilkan kabut asap berbahaya.

Persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari penguasaan jutaan hektare lahan hutan oleh korporasi besar. Hutan yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan justru berubah menjadi lahan bisnis yang menghasilkan keuntungan bagi segelintir pihak. Sementara itu, masyarakat harus menanggung dampak kerusakannya. Ketika banjir bandang menerjang permukiman atau kabut asap menyelimuti wilayah tempat tinggal, rakyat menjadi pihak yang paling dirugikan. Sebaliknya, para pemilik konsesi tetap menikmati keuntungan dari aktivitas pengelolaan lahan.

Gambaran tersebut terlihat pula dalam persoalan karhutla yang berulang. Data Forest Watch Indonesia menunjukkan bahwa 4.953 dari 8.918 titik panas berada di area perizinan konsesi ekstraktif. Bahkan, WALHI menyebutkan bahwa 74% titik panas di Kalimantan berada di dalam konsesi korporasi. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola hutan dan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan. Ironisnya, kerusakan hutan yang telah menimbulkan bencana justru berpotensi kembali dijadikan alasan untuk membuka lahan komersial baru. Sebagaimana polemik rencana pemanfaatan 12,7 juta hektare hutan yang disebut rusak untuk pengembangan perkebunan sawit demi memenuhi kebutuhan biodiesel.

Akar persoalan ini tidak sekadar terletak pada lemahnya pengawasan atau kurang tegasnya penegakan hukum. Lebih jauh, terdapat paradigma politik ekonomi kapitalisme sekuler yang memberikan ruang besar bagi kepentingan pemilik modal dalam penguasaan sumber daya alam. Hutan dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Kebijakan pengelolaan lahan pun cenderung berpihak pada kepentingan investasi, sedangkan keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan tidak menjadi pertimbangan utama. Akibatnya, kekayaan alam yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru terkonsentrasi pada segelintir orang.

Selama paradigma ini dipertahankan, kerusakan lingkungan akan terus berulang. Penindakan terhadap pelaku perusakan memang penting, tetapi tidak cukup jika sistem yang memberikan peluang terjadinya eksploitasi tetap dipertahankan. Negara semestinya tidak hanya hadir ketika bencana terjadi, tetapi juga mencegah kerusakan sejak awal melalui pengelolaan hutan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Sayangnya, ketika kepentingan ekonomi dan investasi lebih diutamakan, fungsi negara sebagai pelindung masyarakat justru semakin melemah.

Dalam perspektif Islam, hutan termasuk sumber daya alam yang berkaitan dengan kepemilikan umum. Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud). Hadis ini menunjukkan bahwa sumber daya yang menjadi kebutuhan bersama tidak boleh dikuasai secara eksklusif oleh individu maupun korporasi. Hutan sebagai sumber kehidupan dan bagian dari sumber daya alam yang dibutuhkan masyarakat termasuk dalam cakupan kepemilikan umum. Oleh karena itu, penguasaannya tidak boleh diserahkan kepada oligarki demi kepentingan bisnis. Bahkan, negara tidak boleh mengubah kepemilikan umum menjadi milik pribadi ataupun memperlakukannya sebagai kepemilikan negara yang bebas dialihkan untuk kepentingan tertentu.

Politik ekonomi Islam mengatur pengelolaan kepemilikan umum agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Negara bertindak sebagai pengelola dan bertanggung jawab memastikan sumber daya alam dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, bukan menjadi sumber keuntungan segelintir orang. Pengelolaan tersebut juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Jika terdapat hutan yang mengalami kerusakan, negara wajib melakukan pemulihan, seperti reboisasi, perlindungan kawasan hutan, serta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem.

Islam juga melarang segala bentuk perusakan alam yang menimbulkan kemudaratan. Allah Swt. berfirman dalam QS Al-A'raf ayat 56, “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” Larangan ini mencakup tindakan mengeksploitasi alam secara berlebihan, membakar hutan, maupun melakukan aktivitas yang membahayakan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Negara wajib memastikan aturan tersebut diterapkan, termasuk memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan perusakan lingkungan agar tidak mengulangi perbuatannya.

Lebih dari itu, negara dalam Islam berfungsi sebagai ra'in (pengurus urusan rakyat) dan junnah (pelindung rakyat). Rasulullah saw. bersabda, “Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR Bukhari dan Muslim). Dengan fungsi tersebut, negara tidak boleh membiarkan rakyat menanggung penderitaan akibat keserakahan pihak-pihak tertentu. Negara wajib menjaga hutan, mengelola sumber daya alam sesuai ketentuan syariat, mencegah terjadinya kerusakan, serta memberikan pertolongan dan perlindungan ketika bencana terjadi.

Dengan demikian, persoalan hutan bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan sistem pengelolaan kekayaan alam dan tanggung jawab negara. Selama hutan diperlakukan sebagai komoditas yang dapat dikuasai demi keuntungan oligarki, rakyat akan terus menjadi pihak yang menanggung kerugiannya. Islam menawarkan pengaturan yang menempatkan sumber daya alam sebagai amanah untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Hutan bukan milik oligarki. Hutan adalah bagian dari kekayaan alam yang harus dijaga dan dikelola untuk kepentingan bersama.