WOMEN'S MARCH DAN BENTURAN HAM DENGAN SYARIAT

Seseorang berpenampilan maskulin, tetapi mengenakan pakaian perempuan, berdiri di atas mobil komando sambil memegang payung berwarna-warni dalam aksi Women's March Jakarta, Sabtu, 7 November 2026. Ia merupakan perwakilan komunitas dengan orientasi seksual dan identitas gender tertentu. 

Dalam orasinya, ia menegaskan bahwa komunitas yang diwakilinya juga membayar pajak dan berhak dihormati sebagai bagian dari masyarakat. Ia kemudian membandingkan komunitas tersebut dengan pelaku korupsi, penembakan, perampasan tanah, dan pemerasan, sebelum menyimpulkan bahwa negara justru menjadi ancaman bagi masyarakat.

Orasi itu memperlihatkan salah satu isu yang mengemuka dalam aksi massa tersebut, yakni pengakuan dan perlindungan terhadap kelompok dengan orientasi seksual dan identitas gender nonkonvensional. Isu itu juga tercermin dalam salah satu dari sembilan tuntutan peserta aksi, yakni penghapusan diskriminasi dan kriminalisasi berbasis gender serta seksualitas.

Sekilas, tuntutan itu berbicara tentang perlindungan manusia. Perlindungan dari kekerasan dan perlakuan zalim tentu harus diberikan kepada siapa pun. Namun, tuntutan perlindungan perlu dicermati ketika diarahkan pada pengakuan sosial dan hukum terhadap hubungan atau perilaku seksual yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Di titik inilah muncul benturan antara perspektif HAM yang berlandaskan kebebasan individu dan ketentuan Islam.

Ada hal lain yang perlu dikritisi dari orasi tersebut. Pembicara mengaitkan pembayaran pajak dengan tuntutan pengakuan dan perlindungan bagi kelompok yang dibelanya. Padahal, pembayaran pajak tidak otomatis menjadikan suatu perbuatan benar atau mengharuskan semua perilaku seseorang dibenarkan. 

Terlebih, sistem perpajakan yang berlaku saat ini juga perlu dikritisi dari perspektif Islam karena tidak serta-merta sejalan dengan konsep dharibah (pungutan yang diwajibkan negara kepada lelaki Muslim yang mampu dalam kondisi tertentu untuk memenuhi kebutuhan Baitulmal ketika kas negara tidak mencukupi) dalam syariat.

Terlepas dari persoalan sistem perpajakan tersebut, pembayaran pajak tetap tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan suatu perbuatan. Dengan logika yang sama, apakah orang yang membayar pajak lantas boleh mengonsumsi narkotika? Tentu tidak. 

Pembayaran pajak tidak otomatis menjadikan suatu perbuatan benar atau boleh dilakukan. Setiap perbuatan harus dinilai berdasarkan standar hukum yang menjadi acuannya. Dalam Islam, standar penilaiannya adalah syariat Allah SWT, bukan semata-mata pertimbangan apakah suatu perbuatan merugikan orang lain atau tidak.

Dalam kerangka sekuler-liberal, kebebasan individu menjadi salah satu dasar penentuan hak. Ketika kebebasan tersebut dijadikan landasan untuk menuntut pengakuan terhadap hubungan atau perilaku yang dilarang syariat, terjadilah benturan dengan Islam.

Islam mengharamkan hubungan seksual sesama jenis dan berbagai bentuk hubungan seksual lain yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Islam juga menetapkan konsekuensi hukum terhadap perbuatan yang melanggar syariat, dengan ketentuan sanksi sesuai jenis perbuatannya. Penerapannya merupakan kewenangan hakim atau otoritas negara yang sah, bukan wewenang individu atau kelompok masyarakat untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki standar tersendiri dalam menentukan benar dan salah serta menetapkan aturan kehidupan. Islam bukan sekadar agama ritual dan urusan pribadi, melainkan mabda' (akidah rasional yang melahirkan sistem peraturan hidup).. Karena itu, standar benar dan salah, termasuk dalam persoalan sosial, hukum, dan politik, harus merujuk pada syariat Allah SWT, bukan kebebasan manusia yang dilepaskan dari wahyu.

Penerapan Islam secara kaffah membutuhkan institusi negara. Di sinilah pentingnya Khilafah (sistem pemerintahan Islam), yang merupakan thariqah (metode baku) untuk menerapkan syariat secara menyeluruh. Melalui institusi inilah negara menetapkan dan menerapkan hukum berdasarkan syariat, melindungi masyarakat dari kekerasan dan kezaliman, serta menyerahkan penanganan pelanggaran hukum kepada hakim yang berwenang.

Umat Islam tidak cukup hanya mengkritik agenda sekuler-liberal. Mereka juga berkewajiban memperjuangkan penerapan Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk mengatur hubungan seksual sesuai ketentuan syariat dan mencegah berbagai bentuk hubungan seksual yang diharamkan Allah SWT.[]

Depok, 28 Jumadil Awal 1448 H | 8 November 2026 M

— Joko Prasetyo | Jurnalis