Downgrade Gaya Hidup, Ironi Kesejahteraan Negeri

Fenomena downgrade gaya hidup kini menjadi gambaran memprihatinkan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Banyak orang terpaksa mengurangi pengeluaran, memilih barang yang lebih murah, bahkan mengorbankan kenyamanan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hidup sederhana bukan lagi sekadar pilihan, melainkan cara bertahan di tengah tekanan ekonomi dan ancaman kemiskinan.

Dilansir dari Tirto.id (7/10/2026), seorang pekerja swasta bernama Addin harus meninggalkan hobinya memodifikasi kendaraan dan beralih ke kopi yang lebih murah. 

Keadaannya semakin sulit karena perusahaan tempatnya bekerja beberapa kali menunda pembayaran gaji. Kisah ini menunjukkan bahwa memiliki pekerjaan tetap pun belum tentu menjamin kehidupan yang layak.

Sementara itu, Ameera.Republika.co.id (8/10/2026) menyebut fenomena downgrading sebagai respons masyarakat terhadap ketidakpastian ekonomi. Ketika penghasilan tidak mampu mengimbangi kenaikan harga kebutuhan pokok, masyarakat terpaksa memangkas pengeluaran lainnya.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan ketika jumlah masyarakat kelas menengah menyusut dari 60,8 juta jiwa pada 2018 menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025, sementara kelompok ekonomi rentan terus bertambah. Ironisnya, jika dahulu masyarakat bertahan dengan mantab (makan tabungan), kini sebagian justru harus maut (makan utang). Kenyataan ini memperlihatkan betapa rapuhnya kesejahteraan masyarakat.

Fenomena downgrade tidak bisa hanya dianggap sebagai akibat gaya hidup konsumtif atau kurangnya kemampuan mengatur keuangan. Ada persoalan lebih mendasar yang perlu diperhatikan, yakni sistem ekonomi yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Dalam sistem kapitalisme sekuler, pertumbuhan ekonomi dan keuntungan materi cenderung lebih diutamakan, sementara pemenuhan kebutuhan dasar rakyat belum menjadi perhatian utama. Di satu sisi, masyarakat didorong mengejar kemewahan dan gengsi sosial. Namun, di sisi lain, ketimpangan kekayaan, sulitnya mencari pekerjaan, dan tingginya biaya hidup justru membuat kesejahteraan semakin sulit diraih.

Keadaan ini semakin berat akibat kebijakan efisiensi anggaran, beban pajak, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Tanpa perlindungan yang memadai, masyarakat harus menanggung berbagai tekanan ekonomi yang semakin menyulitkan kehidupan mereka.

Padahal, persoalannya bukan sekadar tidak mampu mempertahankan gaya hidup, melainkan semakin sulitnya memenuhi kebutuhan dasar. Ketika masyarakat harus memilih antara kebutuhan pangan, pendidikan, atau kesehatan, tentu masalahnya jauh lebih besar daripada sekadar berhemat.

Dalam sistem kapitalisme sekuler, negara berisiko mengabaikan tanggung jawabnya ketika pemenuhan kebutuhan rakyat terlalu bergantung pada mekanisme pasar. Akibatnya, masyarakat harus berjuang sendiri menghadapi kesulitan ekonomi. Fenomena downgrade pun menjadi gambaran bahwa kesejahteraan rakyat masih jauh dari harapan.

Islam menawarkan pandangan berbeda dalam mewujudkan kesejahteraan. Dalam Islam, kesejahteraan tidak diukur dari kemewahan atau banyaknya harta, melainkan dari terpenuhinya kebutuhan hidup secara layak sesuai dengan syariat.

Islam mengajarkan umatnya untuk mendahulukan kebutuhan daripada keinginan serta menjauhi perilaku konsumtif. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."

Namun, Islam tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Dalam Islam, negara berperan sebagai ra'in (pengurus rakyat). Rasulullah saw. bersabda, "Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadist tersebut menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar terhadap kehidupan rakyatnya. Negara wajib memastikan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan dapat terpenuhi, sekaligus menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi seluruh rakyat tanpa memandang kemampuan ekonomi.

Dalam bidang ekonomi, negara juga berkewajiban membuka lapangan pekerjaan, mengelola sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat, serta memastikan kekayaan tidak hanya beredar di kalangan pemilik modal. Islam pun memiliki sistem pengelolaan keuangan negara melalui Baitulmal, sehingga pemenuhan kebutuhan rakyat tidak harus selalu bergantung pada pungutan pajak yang memberatkan.

Penerapan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh bertujuan mengatasi kemiskinan struktural dan mewujudkan kesejahteraan yang merata. Karena itu, fenomena downgrade tidak cukup diatasi hanya dengan mengajak masyarakat berhemat atau menurunkan standar hidup. Rakyat tidak seharusnya terus dipaksa mengurangi kebutuhan hidup hanya untuk bertahan. Justru sistem ekonomilah yang perlu diperbaiki agar setiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak. Islam menawarkan jalan keluar melalui penerapan syariat secara menyeluruh, dengan negara yang benar-benar menjalankan perannya sebagai pengurus, pelindung, dan penjamin kesejahteraan rakyat.

Wallahu a'lam bishawab.