Reformasi Jilid II, Akankah Indonesia Lebih Baik?

Badan Eksekutif Mahasiswa UI, diikuti mahasiswa dari UPN dan IPB menggelar demo pada Jum'at, 12 Juni 2026 di Jakarta. Mereka memberi waktu 18 hari kepada pemerintah untuk segera mengatasi pelemahan rupiah yang sudah menyentuh Rp 18,000. Jika tidak membaik, mahasiswa mengancam melakukan Reformasi Jilid II. Unjuk rasa mengangkat tema "Menuju Indonesia Bangkrut", dan menyampaikan lima tuntutan, yaitu: (1). Menghentikan pemborosan APBN (2). Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. (3). Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. (4). Menghentikan militerisme di ranah sipil. (5). Mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak (megapolitan.kompas.com, 12/6/2026).

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menyampaikan, demonstrasi yang berulang dengan tema serupa di negara yang sama indikasi terjadi saluran buntu antara kebijakan pemerintah dan realitas kehidupan masyarakat. Ada kekecewaan mendalam dari publik akibat tuntutan kesejahteraan dan transparansi yang tak kunjung terselesaikan.

Inilah realitas dalam sistem demokrasi yang berulang kali terjadi, namun tidak disadari rakyat. Problematika kehidupan yang muncul bukan sekedar permasalahan kepemimpinan, namun permasalahan sistemik. Penerapan sistem kapitalisme meniscayakan adanya kesenjangan ekonomi. Ada oligarki yang menguasai modal, sementara rakyat hanya memperebutkan remah-remah ekonomi. Angka kemiskinan dan stunting masih tinggi. Solusi yang diambil berupa program populis yang menghabiskan anggaran namun tidak menyentuh akar persoalan, seperti MBG dan Kopdes Merah Putih. Rakyat tetap bergelut dalam kemiskinan, meski Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah.

Sistem kapitalisme menciptakan penjajahan gaya baru, baik sumber daya alam maupun melalui sistem mata uang. Asing bisa membawa pulang sumber daya alam dengan sebuah undang-undang. Penggunaan uang kertas (fiat money) sering menimbulkan inflasi, sehingga harga kebutuhan semakin mahal, kesejahteraan sulit diwujudkan. Sistem uang kertas juga menjadi sarana hegemoni, terutama AS dengan dolarnya bisa membuat hitam putih suatu negara. Hegemoni dolar bisa menciptakan ketidakstabilan ekonomi hingga berujung krisis ekonomi suatu negara, misal krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998.

Sistem pemilu dalam demokrasi menghasilkan penguasa boneka yang bekerja melayani oligarki baik swasta maupun asing. Realitas ini menyebabkan penguasa dalam demokrasi hanya mengejar populis, banyak janji minim realisasi. Andai ada realisasi hanya sekedar menggugurkan janji, aplikasinya tanpa perencanaan dan studi yang matang sehingga hanya membuang anggaran, IKN yang mangkrak, MBG dan Kopdes Merah Putih diprediksi bernasib serupa. 

Sistem demokrasi adalah sistem politik mahal. Ada mahar politik, biaya kampanye hingga bagi-bagi kepentingan pengusaha dan penguasa. Calon pejabat yang maju dalam kontestasi pemilu atau pilkada harus berkantong tebal. Jika tidak mampu, harus punya cukong untuk membiayainya. Tidak ada makan siang gratis, maka kursi jabatan jadi sarana bagi-bagi kekuasaan dan kekayaan dari merampok uang rakyat. Diciptakan Proyek Strategis Negara sebagai ajang bancakan pengusaha dan penguasa. Penguasa hanya sekedar berfungsi sebagai regulator.

Lima tuntutan mahasiswa hanyalah masalah cabang, yang akan senantiasa terulang ketika akar masalahnya tidak diselesaikan, yakni penerapan sistem kapitalisme. Maka perlu penyadaran bahwa perubahan bermodal semangat tidak akan menghasilkan perubahan menjadi lebih baik.

Perlu perubahan mendasar yang akan mengantarkan pada perubahan hakiki, kebaikan di dunia dan akhirat.

Perubahan hakiki yang akan mengantarkan pada kesejahteraan dan keadilan, selamat dunia akhirat harus dilandasi pemahaman yang benar. Ada tiga hal yang harus dipahami sehingga mengantarkan pada kebangkitan yang benar. Pertama, memahami akar masalah. Kesenjangan, kemiskinan dan penderitaan rakyat saat ini disebabkan karena penerapan sistem sekuler kapitalisme. Sistem yang menolak agama digunakan untuk mengatur kehidupan, dan mengganti dengan aturan produk akal manusia yang lemah dan terbatas. Syekh Taqiyuddin An Nabhani mengatakan, penerapan sistem kapitalisme akan menyebabkan penderitaan, kerusakan, kesengsaraan dan kehinaan umat Islam.

Kedua, memahami kondisi ideal yang akan dituju. Kondisi ideal yang diharapkan adalah kehidupan yang diatur dengan aturan dari Sang Maha Pencipta manusia. Dzat yang memahami kelebihan dan kekurangan manusia. Dzat yang bersifat adil dan nir kepentingan. Sejarah mencatat, penerapan Islam secara kaffah mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, mewujudkan rahmat bagi seluruh alam selama kurang lebih 13 abad.

Sejarawan Barat, Will Durant mengakui Peradaban Islam sebagai salah satu kekuatan pemersatu, pelopor ilmu pengetahuan, dan mercusuar peradaban dunia. Didalam bukunya, _The Story of Civilization_ , ia menempatkan masa kekhalifahan sebagai salah satu puncak pencapaian umat manusia.

Ketiga, memahami metode perubahan, yakni mengikuti tariqah dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sebagai qudwah (role model) wajib diikuti baik dalam ibadah, akhlak hingga dakwah dan muamalahnya. Beliau telah berhasil mengubah masyarakat jahiliyah menjadi khoiru ummah pemimpin peradaban dunia, menguasai dan menyatukan hampir 2/3 wilayah dunia dalam satu kepemimpinan Islam.

Imam Malik bin Anas mengatakan, "Tidak akan memperbaiki generasi akhir umat ini, kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi pertamanya."

Wallahu a'lam