Rapuhnya Kedaulatan Energi dalam Cengkeraman Global

Ketahanan energi negara ini kembali menghadapi tantangan akibat ketidakpastian geopolitik dunia. Masalah sensitif terkait bahan bakar minyak (BBM) mencuat kembali dan segera memicu kepanikan di kalangan masyarakat.

Dilaporkan oleh setkab. go. id pada 24 Maret 2026, pemerintah telah berulang kali menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi seperti pertalite dan solar tidak akan mengalami kenaikan demi menjaga daya beli masyarakat. Namun, situasi di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya. Kebijakan untuk menaikkan harga BBM non-subsidi dan ketakutan akan kelangkaan pada akhirnya menyebabkan kepanikan di berbagai wilayah.

Warga di kota-kota seperti Surabaya, Sidoarjo, hingga Makassar rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre, bahkan sampai meluap ke jalan dan tidak tidur semalaman. Semua upaya ini demi memastikan pasokan bahan bakar untuk kendaraan mereka. Di Sulawesi Selatan, situasi semakin mencekam ketika Pertalite mulai langka, dan terpaksa dijual secara eceran dengan harga melonjak hingga Rp20.000 per liter, seperti yang dilaporkan oleh kompas. id pada 27 Maret 2026.

Kepanikan yang dialami oleh masyarakat tidak tanpa alasan. Masalah ini dianggap bersumber dari tingkat hulu global. Harga minyak dunia melambung tajam akibat tertahannya sejumlah kapal tanker, termasuk yang dimiliki Pertamina. Ini merupakan salah satu dampak dari konflik dan masalah keamanan di Selat Hormuz. Situasi ini jelas menunjukkan betapa rentannya ekonomi yang mengikuti sistem kapitalisme sekuler.

Saat ini, pemerintah terjebak dalam dilema yang memiliki dampak serius. Salah satunya adalah jika harga BBM bersubsidi dinaikkan, maka inflasi akan meroket, menyebabkan harga barang pokok ikut naik, dan berpotensi memicu gejolak sosial yang besar. Di sisi lain, menahan harga di tengah kenaikan harga minyak mentah global bisa membuat APBN mengalami kebangkrutan.

Anggaran negeri akhirnya terpaksa harus menutup subsidi yang terus membesar, meskipun diperkirakan kemampuan untuk bertahan sangat terbatas, paling lama hanya dalam beberapa minggu. Sebagai langkah sementara, diputuskan untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi mobil, serta melakukan penghematan mendesak seperti menerapkan kembali kerja dari rumah (WFH) dan mengurangi hari operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Semua langkah ini pun mulai diberlakukan. Sayangnya, semua tindakan ini hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah secara mendasar.

Kekacauan ini menyoroti posisi Indonesia sebagai importir minyak bersih yang ekonomi dan kebutuhan dasarnya sepenuhnya bergantung pada pasokan luar. Akibatnya, saat ada gejolak global di Selat Hormuz, politik dan ekonomi domestik pun mengalami guncangan yang signifikan. Hal ini menunjukkan seberapa rentannya kedaulatan sebuah bangsa ketika kebutuhan pokoknya bergantung pada jaringan pasokan dari kapitalisme global.

Dalam perspektif Islam, bahan bakar dan sumber energi dianggap sebagai kepemilikan publik (al-milkiyyah al-ammah). Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara mandiri oleh pemerintah dan hasilnya harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Sehingga, kepemilikan umum tersebut tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar global yang cenderung merugikan. Kedaulatan energi yang sejati dan tahan guncangan hanya akan terwujud jika negara-negara Muslim bersatu dalam institusi Khilafah Islamiah.

Dengan bergabungnya tatanan politik ini, batas-batas nasionalisme yang memisahkan wilayah Muslim akan hilang. Sumber daya minyak yang melimpah di kawasan Arab, termasuk sumber energi di Iran dan sekitarnya, akan dikelola dalam baitulmal untuk didistribusikan secara adil dan merata ke seluruh wilayah Khilafah, termasuk bagian Asia Tenggara.

Dengan memanfaatkan sumber daya ini, negara yang menerapkan sistem khilafah akan menjadi sebuah kekuatan besar yang mandiri dalam aspek ekonomi dan politik. Sistem khilafah tidak akan mampu dipengaruhi, ditekan, atau terguncang oleh kekuatan geopolitik dari luar, karena kebutuhan energinya bisa dipenuhi dari dalam negeri. Meskipun memiliki kemandirian energi yang sangat baik, Khilafah tetap mengelola dan menggunakan bahan bakar minyak dengan cara yang bertanggung jawab sesuai dengan panduan syariat.

Upaya penghematan atau peningkatan efisiensi energi yang dilakukan oleh negara berdasarkan pada urutan prioritas. Penghematan terbatas pada sektor-sektor sekunder yang tidak merugikan pelayanan publik ataupun tanggung jawab negara dalam hal pertahanan dan jihad. Selain itu, sebagai negara yang memiliki visi masa depan, Khilafah tidak hanya bergantung pada minyak. Negara akan berinvestasi dalam penelitian dan mengembangkan sumber energi alternatif jangka panjang dalam skala besar, seperti energi nuklir dan teknologi yang ramah lingkungan lainnya. Ini dilakukan untuk memastikan pasokan energi yang berkelanjutan demi meneguhkan posisi Khilafah sebagai pelopor peradaban dunia. Rasulullah saw. bersabda,

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي المَاءِ، وَالكَلَإِ، وَالنَّارِ

Artinya: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api (energi). " (HR Abu Dawud).

Oleh karena itu, kepanikan yang terjadi akibat antrean BBM di berbagai daerah saat ini merupakan tanda nyata bahwa ketergantungan pada sistem kapitalisme global hanya akan mendatangkan penderitaan. Ketika negara ini masih mengacu kepada Barat dan menerapkan ideologi demokrasi kapitalis, maka akan selamanya menjadi bangsa yang lemah, tanpa kedaulatan. Kesejahteraan dan ketenangan hidup hanya dapat dicapai ketika energi dikelola dengan hukum Allah Swt. di bawah naungan Khilafah ala Minhajin Nubuwwah.