Program MBG di bulan Ramadhan, Siapa yang diuntungkan?

Selama bulan suci Ramadhan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dilanjutkan, meskipun banyak masyarakat yang merasa tertekan dengan pelaksanaannya. Dalam beberapa laporan terbaru, banyak warga yang mengeluhkan penyediaan makanan bergizi ini tidak memperhatikan waktu ibadah puasa mereka. Aktivitas yang terus berlanjut ini tampaknya mengabaikan nuansa Ramadhan yang seharusnya lebih fokus mengajarkan siswa menjaga hawa nafsu, terutama makan dan minum.

Eliza Mardian, seorang pengamat sosial, berpendapat, pelaksanaan MBG selama Ramadhan seharusnya dipertimbangkan ulang. Dia menilai meskipun program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan, pelaksanaannya tidak memperhatikan dinamika sosial dan kebudayaan selama bulan puasa. 

Tan Shot Yen, ahli gizi, juga menyoroti dampak program MBG terhadap pola makan selama Ramadan. Dia menekankan meskipun makanan bergizi disediakan, kualitas dan keseimbangan nutrisi tetap harus diperhatikan. "Program ini bisa menjadi bumerang jika tidak disusun dengan baik. Ketersediaan makanan bergizi tidak cukup jika masyarakat tidak bisa menikmatinya dengan baik," jelas Tan.

Makan Bergizi Gratis (MBG) diklaim oleh pemerintah sebagai jalan utama mengatasi permasalahan gizi (utamanya penanganan stunting) bagi anak-anak sekolah. Namun, fakta di baliknya menunjukkan MBG tidak lain adalah mesin politik dan uang bagi mereka yang sedang berkuasa saat ini.

Secara ekonomi, dapur MBG membutuhkan pihak yang mampu menyediakan modal awal pendirian dapur SPPG. Pengusaha level menengah ke atas, supplier kakap dan tengkulak kroni menguasai supply bahan baku mentah, seperti beras, telur, ayam dan lainnya. 

Dilansir dari parahyangan-post.com, satu dapur MBG bisa menghasilkan keuntungan bersih sekitar 200 juta per bulan (2.4 Milyar pertahun). Berarti jika ada pihak yang memegang 4-5 dapur MBG, maka laba bersih yang dia dapatkan bisa mencapai milyaran perbulannya.

Inilah salah satu alasan kenapa MBG harus terus berjalan meski di bulan Ramadhan. MBG tidak lain adalah sebuah megaproyek yang menghasilkan keuntungan besar bagi beberapa pihak, yang jika dihentikan akan menyebabkan kerugian yang besar pula.

Belum lagi, fakta-fakta lain di lapangan menunjukkan distribusi makanan sering kali tidak tepat sasaran, dan banyak masyarakat yang merasa terpinggirkan. Belum lagi adanya ribuan kasus siswa keracunan yang sampai saat ini belum jelas siapa dalangnya. Selain itu, ada keluhan tentang kurangnya transparansi dalam pengelolaan program ini, yang sering kali berfokus pada keuntungan daripada kesejahteraan masyarakat.

MBG adalah salah satu contoh konkret bagaimana sistem kapitalisme bekerja dalam mengelola kehidupan masyarakat. Setiap aturan diberlakukan untuk mendapat keuntungan beberapa pihak. Kebutuhan gizi masyarakat dipermainkan dan dipolitisasi sehingga menghasilkan keuntungan bagi mereka yang ada di atas. 

Dalam perspektif ekonomi Islam, negara punya mekanisme sendiri dalam menjamin kecukupan makan rakyatnya. Kewajiban negara yang utama bukanlah memberi makan anak-anak secara langsung, namun menjamin para pencari nafkah, terutama para ayah, dapat menafkahi keluarganya dengan baik. 

Jika sang ayah tidak mampu menafkahi, maka nafkah itu akan jatuh ke sanak saudaranya. Jika sanak saudaranya tidak mampu, baru kemudian akan ditanggung oleh negara melalui Baitul Mal. Lewat Baitul Mal, negara harus menjamin kecukupan makan individu dengan pelayanan langsung, bukan dijadikan sebagai komoditas bisnis apalagi ajang berpolitik. 

Dengan demikian, negara haruslah memosisikan diri sebagai ra'in atau pengurus yang amanah dalam pengelolaan keuangan negara. Begitu juga keuangan negara diatur berdasarkan fungsi dan skala prioritas, bukan demi mencari keuntungan semua.[]