Surat Cinta Dari Bocah NTT Yang Mengiris Hati, Butuh Solusi Sistemik
Oleh : Dewi Ummu Azkia
Seorang Bocah berumur 10 tahun berinisial YBR dari NTT ditemukan tewas tergantung di pohon cengkeh (29/1/2026).
Diketahui sang bocah melakukan bundir dan sebelum melakukan aksi nya sempat menulis surat singkat untuk ibunya yang isinya sungguh menyayat hati. Menggunakan bahasa NTT yang kurang lebih artinya seperti ini:
"Surat buat mama reti mama saya pergi dulu, mama relakan saya pergi jangan menangis, ya mama. Mama saya pergi, tidak perlu mama menangis dan mencari atau merindukan saya. Selamat tinggal mama".
Sebelumnya anak ini meminta uang 10 ribu untuk membeli buku dan pena akan tetapi sang ibu tidak memberinya karena memang tidak punya uang. Setelah ditelusuri ternyata di sekolah dia punya tunggakan 720 ribu dari jumlah yang harus di bayarkan sebesar 1 juta 220 ribu rupiah dan baru dibayar 500 ribu.
Anak bungsu dari 5 bersaudara ini hidup di keluarga dengan orang tua tunggal yakni dengan ibunya, terkadang harus ikut tinggal di gubuk nenek nya yang sama-sama hidup dengan kondisi ekonomi yang tergolong miskin ekstrem. Dan keluarga ini tidak menerima bantuan dari pemerintah, konon dikarenakan ada ketidakcocokan data keluarga tersebut dengan KTP.
Kontrol Masyarakat Lemah
Kejadian yang sangat memilukan ini tentu menjadikan kita bertanya tanya apakah masyarakat di sekitar tidak ada yang mengetahui kondisi keluarga ini? Dimana RT, RW, Kepala Desa dan seterusnya hingga Pemerintah Pusat tentunya harus merasa tertampar. Bagaimana pula kontrol sosial di sekitar keluarga ini? Demikian juga tempat anak ini bersekolah apakah para pendidik juga sama sekali tidak mengetahui kondisi anak ini dan keluarganya?
Di Negeri kita ini ada KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), apakah KPAI tidak bertugas untuk mencegah kekerasan yang dialami anak akibat kekerasan tekanan ekonomi sistemik, seperti yang dialami YBR ini?
Dia terlihat baik-baik saja, akan tetapi ternyata memendam tekanan hidup akibat kemiskinan ekstrem di keluarganya, seolah anak ini bingung mau mengadu kepada siapa, sehingga dia memilih "menyerah" tidak ingin menambah beban ibunya.
"Surat cinta" terakhir sang bocah kepada ibunya telah membelalakkan mata kita semua dan seharusnya dibarengi dengan menyadarkan kita betapa sistem kehidupan di negeri kita ini mencetak jurang pemisah yang dalam antara yang kaya dan yang miskin, sebagian masyarakat kita kaya raya berlimpah ruah hartanya, sebagian lagi dibawah garis kemiskinan dan miskin ekstrem.
Berbagai respon bermunculan dari banyak pihak mulai dari sosiolog, psikolog, pemerintah daerah yang rata-rata mereka merasakan kesedihan yang sangat mendalam, sudah pasti karena anak sekecil itu harus mengakhiri hidupnya karena masalah "sepele", sebab tragedi demikian seharusnya tidak terjadi jika ikatan antar tetangga terjalin baik dan tanggung jawab pemerintah sebagai periayah seluruh rakyatnya berjalan dengan amanah.
Butuh Solusi Sistemik
Respon yang dianggap "berani" muncul dari seorang aktivis muda ketua BEM sebuah Perguruan Tinggi ternama, dia mengirim surat ke UNICEF. Dalam suratnya kepada UNICEF, dia meminta lembaga internasional tersebut turut memberi perhatian terhadap situasi hak anak di Indonesia.“Ketika negara gagal mendengar jeritan warganya sendiri, kami merasa perlu membawa suara ini ke ruang yang lebih luas agar tragedi serupa tidak terus berulang,” katanya.
Kita apresiasi apa yang dilakukan Tiyo begitu panggilan akrab sang aktivis ketua BEM UGM ini atas keberanian serta kepeduliannya. Memang begitulah seharusnya karakter anak muda, yaitu kritis, berani dan peduli. Namun, sikap kritis, berani dan peduli harus didasarkan pada pemahaman idiologi yang cemerlang, sehingga muncul aksi yang Idiologis pula.
Berharap pada UNICEF untuk menyelesaikan masalah pendidikan anak di Indonesia sepertinya bisa dipastikan tidak akan memberikan solusi yang mengakar. Karena UNICEF sendiri bagian dari PBB yang dari awal pembentukannya bertujuan untuk mengokohkan idiologi kapitalis, dimana idiologi menjadikan negara bukan sebagai periayah rakyat akan tetapi sebagai regulator semata. Sebenarnya solusi tuntas itu ada pada sebuah sistem pemerintahan, dimana sistem pemerintahan ini menjadikan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan menjadi hak dasar seluruh warga negaranya yang wajib dipenuhi oleh kepala negara. Sumber dana negara tersebut bukan dari pajak dan hutang akan tetapi dari SDA (sumber daya alam) yang dikelola negara dengan amanah untuk memenuhi hak rakyat tersebut. Negara dengan model begini harus diperjuangkan keberadaannya dengan cara memahamkan seluruh lapisan masyarakat agar ketika mereka faham dengan benar mereka akan menuntut ditegakkan sistem itu tanpa kekerasan. Sistem itu adalah sistem Khilafah, sebuah sistem yang pernah tegak selama 13 abad dan mencapai kejayaannya selama 8 abad, juga pernah menguasai 2/3 dunia. Sepanjang kekuasaannya mampu menyejahterakan seluruh warga negaranya, baik muslim maupun non muslim.
Wallahu'alam bishshowwab.

Posting Komentar