UPAYA NEGARA MENANGANI PENDIDIKAN PASCA BENCANA

Mendikdasmen Abdul Mukti melaporkan bahwa ada 3.274 sekolah yang rusak akibat diterjang banjir bandang dan longsor di Aceh Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Beliau belum mampu memetakan tingkat kerusakannya dan masih dalam pendataan Bapak Presiden. Sementara itu siswa yang terdampak secara keseluruhan di tiga provinsi semua jenjang mencapai 276.249, guru yang terdampak 25 936.Ini kebutuhan ruang kelas darurat terkait dengan itu ada 2873, kebutuhan perlengkapan pembelajaran 141 135 ,dan perlengkapan keluarga 16.239.(kompas.com 15/12/2025).

Respon awal pemerintah mestinya menentukan dan menetapkan prinsip gawat darurat atas bencana .Sayang sikap saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah justru lebih menonjol sejak awal bencana .Presiden bahkan mengeluarkan pernyataan bahwa kondisi wilayah Sumatera dan Aceh baik-baik saja. Desakan untuk menaikkan bencana nasional pun seakan-akan tidak digubris. Lucunya senada dengan presiden kepala BNPB suharyanto sempat menyatakan bahwa kondisi mencekam hanya terlihat di media sosial.

Krusialnya respon awal pemerintah segera saat bencana terjadi sejatinya bertujuan mengurangi dampak lanjutan. Dalam aspek pendidikan secara teknis pemerintah semestinya bisa melakukan koordinasi lintas sektoral ,melakukan pendataan jumlah fasilitas pendidikan yang terdampak, sarana dan prasarana, jumlah siswa dan guru serta menetapkan skenario pemulihan dalam masa tanggap darurat bencana. Namun hingga tiga pekan pasca bencana pemerintah hanya sibuk klarifikasi di sana-sini. Salah satu wujud fokus respon cepat adalah penanganan dan pengadaan darurat fasilitas umum termasuk fasilitas pendidikan sebagai kebutuhan dasar generasi. Meski sejumlah skenario sudah pemerintah rumuskan untuk pemulihan aktivitas pendidikan nyatanya hingga saat ini belum ada target resmi dinas pendidikan di wilayah terdampak mengenai waktu dimulainya aktivitas pendidikan pasca bencana.

Terlebih lagi dengan kemajuan teknologi negara seharusnya dapat mengambil keputusan cepat untuk memberlakukan pembelajaran daring dengan memaksimalkan bantuan perangkat internet gratis untuk melaksanakan proses pembelajaran. Akan tetapi pemerintah tampak setengah hati membantu wilayah terdampak. Internet dapat diakses masyarakat karena bantuan dari jejaring komunitas dan para influencer.

Islam memiliki konsep khas baik dari sisi mitigasi maupun penanganan bencana. Mitigasi terletak pada upaya memastikan tidak adanya pengelolaan lahan seperti hutan secara ugal-ugalan. Adapun saat bencana terjadi negara menetapkan prinsip tanggap dan responsif. Negara khilafah akan menerapkan berbagai skenario untuk mengurus rakyat yang melibatkan para ahli, melakukan komunikasi langsung kepada para wali (pejabat setingkat gubernur) untuk mendapatkan laporan real Time mengenai bencana, mengkoordinir langsung kerjasama lintas sektoral melalui departemen maslahiyah (kemaslahatan umum). Adapun untuk menormalkan aktivitas pendidikan negara secara responsif dapat mendirikan tenda pengungsian mengerahkan bantuan melalui pejabat di wilayah terdekat untuk membantu membuka akses melalui jalur darat laut maupun udara dan memobilisasi guru yang akan diperbantukan di wilayah terdampak. Seluruh skenario ini dijalankan dengan memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur termasuk menyelaraskannya dengan kemajuan informasi dan teknologi 

Wallahu a'lam bishawab.