Tren anti kritik, ironi Demokrasi?
Oleh : Novia Roziah
Hari ini masih ga mau di kritik? Begitu kira-kira ungkapan kekesalan masyarakat menyikapi maraknya aksi teror yang beberapa waktu terakhir makin menjadi. Sebut saja, para pemengaruh seperti Sherly Annavita, Dj Donny, Chiki Fawzi yang mendapatkan aksi vandalisme, teror bangkai hewan, dan intimidasi online.
Benang merah dari ketiga pemengaruh yang mendapat teror ini adalah, ketiganya aktif bersuara terkait penanganan bencana Sumatra yang terjadi belakangan. Sherly pun angkat bicara soal hal ini, dia mengatakan : “ berbicara soal penanganan banjir bandang sumatera, bukan berarti menjadi musuh negara.”
Maraknya teror ini, menjadi pemicu kekhawatiran publik tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat. Ditambah lagi, laporan dari korban teror ini ditangani dengan lamban, sehingga memunculkan spekulasi sikap pengabaian pihak berwenang dalam melindungi hak korban.
Pihak pemerintah memberikan komentarnya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo menyatakan bahwa pemerintah dengan tegas menolak dan mengecam segala bentuk intimidasi dan teror terhadap warga negara, termasuk kepada konten kreator yang menyampaikan kritik.
Rekam Jejak Penanganan Kasus Teror
SAFEnet melaporkan sepanjang tahun 2025, sejumlah kelompok dan individu mendapatkan teror setelah mengkritik penguasa. Salah satunya yang mendapat banyak sorotan, yaitu kasus teror kepala babi terhadap kantor redaksi Tempo.
Pada tiga bulan pertama di awal 2025, organisasi itu mencatat 137 kasus serangan yang didokumentasikan, 60 persen di antaranya menyasar aktivis. Angka itu meningkat dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada 2024. Selama triwulan kedua 2025, insiden serangan digital terekam sebanyak 168 kasus.
Kenaikan kasus serangan digital naik lagi pada periode tiga bulan berikutnya, yaitu Juli—September, dengan jumlah kasus mencapai 299. Pertanyaannya apakah kasus kasus tersebut telah selesai di usut tuntas? Berkaca pada kasus teror majalah tempo, hingga hari ini masih belum jelas kelanjutannya.
Ironi Kebebasan Berpendapat
Di negeri yang menerapkan sistem demokrasi yang katanya menjunjung tinggi kebebasan, termasuk kebebesan berpendapat, justru terjadi teror pada pihak yang lantang bersuara. Tidak mengherankan, jika bola liar makin menjadi, kecurigaan makin besar. Sehingga timbul pertanyaan, benarkah kini kritik makin sulit?. Buktinya saat kritik bersinggungan dengan kepentingan penguasa, muncul ketakutan akan adanya intimadasi dan teror.
Pihak Amnesty International Indonesia mengungkapkan jika aparat membiarkan teror ini tanpa pengusutan tuntas, negara secara tidak langsung merestui budaya antikritik.
Jika tidak ada upaya yang tegas dalam penanganan teror pada korban, maka kebebasan berpendapat hanya sebatas lip service, tidak ada jaminan keamanan. Buntutnya, negeri ini akan mandeg dari perbaikan, karena kritik membangun dibungkam.
Kritik dalam pandangan Islam
Dalam islam, aktivitas mengoreksi kebijakan penguasa merupakan suatu hal yang diberi ruang luas. Karena amar ma’ruf nahi munkar adalah bagian dari syariat islam. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW dari Abu Sa’id Al Khudri RA, ia Berkata: “ Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa diantara kalian melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu (lagi), maka ingkarilah dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman.”
Mengoreksi penguasa bukan berarti membenci. Tetapi dalam rangka untuk kemaslahatan bersama. Kritik justru harus diberi kesempatan yang sebesar-besarnya. Sayangnya nuansa muhasabah hari ini tidak di warnai oleh kesadaran akan amanah yang dititipkan oleh Allah sang Pencipta manusia, sehingga setiap kritik, di respon kurang baik.
Jika muhasabah dianggap sebagai sebuah saran kebaikan, maka akan tercipta hubungan yang harmonis antara penguasa dengan rakyatnya. Sayangnya hal ini, tidak bisa terwujud jika sistem kehidupan yang diberlakukan adalah sistem ghoiru islam. Dalam sistem hari ini, kritik dianggap ancaman kekuasaan, sehingga banyak terjadi pembungkaman. Satu-satunya sistem yang akan mengakomodir suara rakyat (baca: umat) adalah sistem islam, dalam institusi politik islam, khilafah islamiyah.
Wallahu a’lam bisshowab.

Posting Komentar