Pascabencana, Bagaimana Nasib Pendidikan dan Generasi?

Tidak terasa sudah lebih dari sebulan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra Barat (Sumbar), Sumatra Utara (Sumut), dan Aceh. Bencana besar yang melanda tiga provinsi besar di Sumatra ini tentu meninggalkan luka dan harapan. Banyak anak-anak yang harus kembali ke sekolah untuk meraih cita-cita mereka. Lantas, bagaimana nasib pendidikan dan generasi pascabencana Sumatra?

Dilansir dari laman detik.com (09/12/2025), setidaknya ada 2.798 satuan pendidikan terdampak, 5.421 ruang kelas rusak, dan lebih dari 600 ribu siswa mengalami gangguan layanan pendidikan. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu'ti dalam rapat kerja dengan Komisi X. Adapun Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta Kemendikdasmen untuk mengalokasikan tambahan anggaran pada APBN 2026.  

Kemudian, ia juga meminta Kemendikdasmen untuk memberikan fleksibilitas pembelajaran kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, diperlukan adanya penyesuaian kalender akademik, pola pembelajaran, dan asesmen di wilayah yang terdampak. Harapannya, ada regulasi yang dapat menjamin keberlangsungan pendidikan bagaimanapun kondisinya karena ini merupakan kewajiban negara.

Hetifah pun mendesak percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan. Adapun koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah harus ditingkatkan agar pendidikan sebagai layanan dasar dapat terpenuhi kembali. Baginya, masa depan anak-anak sedang dipertaruhkan, maka pemulihannya harus cepat dan berpihak pada masyarakat yang terdampak.

Di tempat terpisah, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan situasi pascabencana di Sumatra terkendali dengan baik, seperti yang dilansir nasional.kompas.com (13/12/2025). Menurutnya, para pengungsi telah mendapat pelayanan yang baik, meski terdapat keterlambatan. Hal ini tak lain lantaran faktor alam. 

Prabowo yang baru saja mengakhiri kunjungannya ke Sumut dan Aceh, telah meninjau langsung kondisi para pengungsi pascabencana banjir dan longsor. Meskipun keadaan alam dan fisiknya menyebabkan keterlambatan, tetapi para pengungsi kondisinya baik. Mereka dilayani dengan baik dan suplai pangan cukup.

Di sisi lain, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan pada Februari 2026 akan memulai pembangunan sekolah yang rusak akibat bencana di Sumatra, seperti yang dilansir dilansir dari laman kompas.com (13/12/2025). Saat ini, pihaknya terus mendata sekolah yang terdampak dan bagaimana skala kerusakannya.

Kemendikdasmen juga telah membuat tiga skenario pembelajaran darurat. Pertama, pembelajaran darurat selama 0-3 bulan bagi sekolah-sekolah yang terdampak, tetapi masih memiliki beberapa ruang kelas layak pakai. Di sana akan memberlakukan sistem belajar bergantian seraya terus memperbaiki kerusakannya. 

Kedua, pembelajaran darurat selama 3-12 bulan, dan ketiga adalah pembelajaran darurat hingga 3 tahun bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat bahkan roboh total. Adapun menurut Mendikdasmen, sekolah yang telah rusak total pasti membutuhkan waktu yang lama untuk dibangun kembali. Apalagi sebagian sekolah ada yang harus direlokasi ke lokasi yang baru, sedangkan mencari lahannya tentu membutuhkan waktu.

Seperti yang kita ketahui, sampai saat ini pemerintah Indonesia belum menetapkan bencana di Sumatra sebagai bencana nasional. Hal ini menunjukkan bahwa negara nirempati terhadap penderitaan rakyat. Lambannya penanggulangan dan pemulihan pascabencana menjadi bukti riil saat ini. Adapun kebutuhan mendasar, seperti bahan-bahan pokok dan tempat tinggal belum terpenuhi dengan baik. Lantas, bagaimana dengan pendidikan?

Sejauh ini, lembaga-lembaga kemanusiaan, NGO (Organisasi Non-Pemerintah), dan influencer tampak lebih cepat geraknya daripada pemerintah pusat. Tak sedikit yang berhasil mengumpulkan donasi hingga milyaran rupiah. Mereka rela mengantarkan sendiri donasi-donasi tersebut sembari melihat langsung bagaimana kondisi di lapangan. Faktanya, kondisi di daerah-daerah terdampak sangat memprihatinkan.

Banjir bandang dan tanah longsor telah membawa material kayu dan lumpur yang berlimpah. Kayu-kayu gelondongan tersebut tersebar dimana-mana. Kemudian, lumpur yang mengendap dan semakin mengering mengancam rumah-rumah warga. Oleh karenanya, dibutuhkan peran negara yang mampu mengerahkan seluruh aparat, baik tentara maupun polisi untuk segera memulihkan daerah terdampak.

Inilah gambaran sistem kapitalisme di negeri ini. Ketika urusan rakyat diabaikan dan tak diperhatikan, maka tak heran masyarakat mengkritik kinerja pemerintah. Di media sosial berseliweran konten-konten yang menunjukkan kondisi riil korban bencana di Sumbar, Sumut, dan Aceh. Mereka tidak mendapatkan makanan dan tempat tinggal yang layak.

Di sisi lain, para elit kapitalis yang memiliki kepentingan terus melancarkan aksinya. Perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan deforestasi secara ugal-ugalan pun tak tampak mendapat sanksi tegas dari pemerintah. Jadi, memang benar bahwa sistem ekonomi kapitalisme akan selalu menguntungkan korporasi belaka, sedangkan penderitaan rakyat hanya menjadi tontonan basi semata. 

Islam akhirnya menjadi satu-satunya agama yang memberikan perhatian besar kepada ilmu dan pendidikan. Karena dengan ilmu, generasi yang memiliki syakhsiyah islamiyah (kepribadian Islam) akan menjadi generasi rabani yang bertakwa. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ”Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah).

Daulah (negara) tentu akan memenuhi seluruh kebutuhan dasar rakyat, tak terkecuali pendidikan. Seorang khalifah memiliki tanggung jawab yang besar di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, setiap kebijakan yang diambil harus adil dan benar sesuai hukum syarak demi kemaslahatan umat.

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam, bersabda “Imam adalah raa'in (gembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari).

Dalam hal penanggulangan bencana, daulah akan bergerak cepat menolong para korban. Sebagai contoh, memastikan segala kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik. Adapun kebutuhan mendasar seperti makanan pokok, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan lain sebagainya memang harus diperhatikan.

Khalifah akan mengutus seorang wali (gubernur) untuk menanggulangi bencana di wilayahnya. Dengan sigap infrastruktur yang rusak segera diperbaiki. Kemudian, dalam bidang pendidikan, khalifah akan memobilisasi para guru untuk memulihkan kondisi pascabencana. Selanjutnya, sarana dan prasarana juga segera dioptimalkan kembali.

Seperti pada zaman kekhilafahan masa lalu, penanganan bencana dilakukan dengan pendekatan pengurusan langsung. Khalifah akan menggunakan baitul mal sepenuhnya untuk menanggulangi bencana, termasuk untuk mengadakan sekolah darurat. Dengan mengerahkan seluruh aparat-aparat sipil, pemulihan cepat dapat tercapai.

Belajar dari bencana Sumatra, umat muslim di Indonesia seharusnya bersatu menolong para korban bencana. Tidak perlu hitung-hitungan lagi terkait APBN, APBD, dan lain sebagainya, karena kapitalisme selalu berdiri di atas asas manfaat semata. Adapun Islam berdiri di atas syariah. Khilafah Islamiyah (kepemimpinan Islam) merupakan satu-satunya cara untuk menerapkan syariat Islam secara kafah atau menyeluruh. Dengan demikian, keadilan bagi umat akan tercapai.