Demokrasi Bebas Bersuara, Tapi Suara Kebenaran di Bungkam

Para influence kini sedang menghadapi berbagai ancaman teror yang di sematkan kepada mereka, terutama yang mengkritisi lambannya penanganan pemerintah terhadap korban banjir dan longsor di Sumatra, baik itu Aceh, Medan dan Padang yang saat ini belum bisa teratasi dengan baik.

Beberapa influence itu seperti Shelly Annavita, Chiki Fawzi, DJ Donny, dan beberapa orang lainnya juga mendapatkan teror di kediaman rumah mereka. Seperti dikirimkan bangkai ayam dengan kepala terpotong, bom molotov, mobil yang dicoret-coret, surat ancaman agar influence tidak menyuarakan bencana Sumatra hingga intimidasi di ruang digital para influence tersebut.

DJ Donny sebagai korban dari ancaman tersebut berkomentar bahwa "kasus ini tidak boleh dibiarkan, pelakunya harus ditemukan, agar publik pikirannya tidak liar kemana-mana".

Angga Raka Prabowo, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, menyatakan pemerintah dengan tegas menolak dan mengecam segala bentuk intimidasi. BBC NEWS Indonesia (2/1/2026).

Dalam sistem demokrasi kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan bagian dari HAM (Hak Asasi Manusia) yang dilindungi oleh negara untuk memberikan kritik dan saran guna membangun bangsa dan negara agar lebih baik kedepannya. Namun sayangnya, sistem demokrasi saat ini hanya alat untuk membungkam suara rakyat yang berusaha mencari keadilan dan kesejahteraan di negeri ini.

Melihat bencana Sumatra yang saat ini masih porak-poranda membuat para aktivis dan influence bergerak untuk membantu masyarakat di sana hingga tagar #WargaJagaWarga menjadi viral di media sosial.

Bencana Sumatra bukan hanya diakibatkan oleh cuaca yang ekstrim, namun diakibatkan oleh penebangan hutan baik yang legal maupun ilegal. Bukan rahasia umum, jika pemerintah memberikan izin agar hutan bisa dialih fungsikan sebagai pemukiman sawit guna menambah pemasukan negara. Alih-alih menambah pendapatan negara, justru bencana alam menerjang pemukiman warga dan meluluhlantakkan segalanya hingga tak tersisa.

Saat ini sudah satu bulan lebih bencana terjadi, namun kondisi di sana terutama di Aceh, masih sulit Banyak infrastruktur seperti rumah warga, rumah sakit, jembatan, sekolahan, listrik, dan air bersih yang belum diperbaiki oleh pemerintah secara sempurna. Penanganannya pun terkesan lamban dan setengah hati. Sungguh miris melihat kejadiannya, karenanya seluruh rakyat Indonesia bahu membahu untuk membantu bencana Sumatra.

Secara paradigma sistem kapitalisme yang melahirkan para pemimpin yang hanya pintar beretorika saja, tanpa ada tindakan nyata dan mengabaikan keselamatan rakyatnya. Di samping mereka membela diri demi harga diri mereka dan juga berusaha untuk melindungi para oligarki yang selama ini menjadi "tuan" mereka agar kepentingan para oligarki tidak terusik.

Inilah yang menjadi sebab mengapa para aktivis dan influence itu menyuarakan masalah bencana Sumatra secara terbuka di berbagai platform media digital mereka. Berbagai vidio dan foto bencana Sumatra tersebar di media digital, hutan yang selama ini menjadi paru-paru dunia kini hilang dan tergantikan dengan sawit, demi menguntungkan para penguasa dan perusahaan swasta tanpa memperhatikan dampak ekologi dan keselamatan nyawa masyarakat.

Ketika kerusakan alam sudah separah itu, maka wajar para aktivis dan influence itu "berisik" menyuarakan aspirasi mereka dan membeberkan fakta yang ada di lapangan.

Namun sayangnya, bukan ucapan terima kasih yang di dapat para aktivis dan influence yang telah meringankan beban pemerintah, namun ancaman dan teror yang mereka terima.

Dengan tangan besi penguasa mereka bisa menyingkirkan orang-orang yang berusaha mengusik kepentingan mereka. Inilah sebenarnya wajah asli sistem demokrasi, sistem buatan manusia yang sarat akan kepentingan.

Berbeda dengan sistem Islam yang melahirkan pemimpin yang tidak hanya pintar secara intelektual namun juga yang bertakwa. Pemimpin yang memang mengurusi, mengayomi dan melindungi rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Sebagaimana di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab pernah terjadi bencana kelaparan yang akut akibat dari musim kemarau panjang yang menimpah kota Mekkah dan Madinah pada saat itu, sehingga banyak masyarakat yang gagal panen dan hewan-hewan banyak yang mati.

Peristiwa Itu terjadi pada akhir 17 hijriah sampai 18 hijriah dan itu berlangsung selama 9 bulan. Dengan sigap Umar bin Khattab memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan baik itu berupa makanan, pakaian, maupun obat-obatan. Baitul mal yang merupakan kas negara pun digelontorkan demi menyelamatkan nyawa masyarakat yang tertimpa bencana alam. Sampai-sampai Umar bin Khattab bersumpah tidak akan makan daging dan samin sampai masyarakat bisa pulih kembali dan menjalani hidup seperti biasa.

Kemudian Umar bin Khattab meminta bantuan kepada wali yang ada di Mesir, Irak, dan Syam untuk bisa mengirimkan bantuan logistik berupah gandum, kurma dan kebutuhan yang lain yang di perlukan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, pemimpin dan bawahan saling bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan bencana alam dengan cepat dan tepat maka tidak hanya nyawa manusia, namun juga hewan, dan lingkungan bisa terselamatkan.

Maka pemimpin seperti sosok Umar bin Khattab tidak akan lahir dari sistem selain sistem Islam. Allah SWT menjadikan khalifah sebagai raa’in, sebagaimana sabda Rasulullah : “Imam (kepala negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya.”(HR Bukhari).

Dan pemimpin di dalam sistem Islam akan menjaga alam demi keberlangsungan hidup hajat masyarakat. Namun ketika hutan rusak maka pemimpin di dalam Islam akan memberikan hukum yang berat, adil dan berefek jera. Semoga Allah SWT cepat mengganti sistem yang buruk ini dengan sistem Islam yang rahmatan lil alamin.

Wallahu a'lam.