Pesantren dan Jalan Menuju Kebangkitan Peradaban Islam

Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) Nasional ke-8 dan Internasional ke-1 yang digelar oleh Kementerian Agama di Pondok Pesantren As'adiyah, Wajo, Sulawesi Selatan, bukan sekadar ajang perlombaan. Ia adalah simbol harapan dan langkah awal menuju kebangkitan kembali peradaban Islam yang pernah berjaya di masa lalu.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut MQK sebagai “anak tangga pertama” menuju “The Golden Age of Islamic Civilization”. Sebuah era yang pernah terwujud di Baghdad di bawah kepemimpinan Harun Al-Rasyid, ketika ulama menguasai ilmu agama dan ilmu umum secara terpadu. Menurut beliau, pesantren adalah benteng terkuat Islam di Indonesia dan harus menjadi pelopor kebangkitan peradaban Islam.

Namun, pertanyaannya adalah: apakah pesantren hari ini benar-benar siap menjadi motor kebangkitan Islam? Atau justru sedang digiring menjadi laboratorium ideologi asing?

Amerika Serikat dan negara-negara Barat memahami bahwa pesantren adalah pusat kekuatan Islam di Indonesia. Maka tak heran jika pesantren menjadi sasaran proyek reformasi keagamaan, penangkalan ekstremisme, dan promosi nilai-nilai sekuler-liberal seperti pluralisme, kesetaraan gender, dan demokrasi.

Program pelatihan guru, pertukaran santri, hingga riset bersama yang didanai lembaga asing sering kali disusupi kurikulum yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pesantren tidak lagi dipandang sebagai lembaga pendidikan agama, melainkan sebagai arena strategis untuk membentuk arah ideologi umat.

Moderasi beragama yang digaungkan oleh Barat bukanlah gagasan Islam. Ia adalah alat depolitisasi Islam agar umat tidak lagi menjadikan syariah sebagai sistem hidup yang menyeluruh (kâffah), melainkan sekadar pedoman moral dan spiritual.

Sejarah membuktikan bahwa Amerika Serikat bukanlah mitra umat Islam, melainkan penjajah dan pembunuh. Dukungan militer terhadap Israel, intervensi politik di negeri-negeri Muslim, dan propaganda nilai-nilai liberal adalah bukti nyata permusuhan ideologis mereka terhadap Islam.

Islam memang tidak melarang belajar sains dan teknologi dari bangsa lain. Namun, ketika kerja sama tersebut membawa pengaruh terhadap cara berpikir dan hidup yang bertentangan dengan Islam, maka kewaspadaan ideologis adalah keniscayaan.

Pendidikan Islam harus selektif terhadap tawaran kerja sama internasional. Islam menolak dana dan program yang membawa visi moderasi, demokrasi, dan pluralisme.

Sebaliknya, pendidikan Islam harus:

Mengembangkan jaringan pendidikan berbasis aqidah Islam.

Memperkuat kurikulum berbasis ideologi Islam.

Meningkatkan literasi geopolitik di kalangan guru dan santri.

Meneguhkan independensi pesantren sebagai benteng Islam.

Membentuk syakhsiyyah islâmiyyah (jati diri Islam) yang siap memperjuangkan tegaknya syariah.

Pesantren harus menjadi pusat penjaga kemurnian aqidah dan ideologi Islam, bukan tempat eksperimen ideologi asing yang menjauhkan umat dari Islam kâffah.

Pesantren adalah jantung peradaban Islam di Indonesia. Ia tidak boleh dijadikan alat bagi misi sekuler-liberal. Sudah saatnya pesantren menegaskan kembali identitas ideologisnya: mencetak generasi bertakwa, berilmu, dan berjuang menegakkan syariah Islam secara kâffah.

Negara pun tidak boleh membuka pintu bagi proyek-proyek ideologis asing. Justru pemerintah wajib memperkuat pendidikan Islam sebagai fondasi kebangkitan bangsa berdasarkan akidah Islam.

"Hendaklah kamu takut kepada Allah dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang berpaling dari peringatan Kami dan hanya menginginkan kehidupan dunia."  

(TQS an-Najm: 53)

Pesantren hanyalah satu komponen dalam perjuangan mewujudkan kembali peradaban Islam. Kebangkitan hakiki hanya akan terwujud melalui perjuangan dakwah politik Islam yang mengarah pada tegaknya sistem khilafah.

Wallahu a'lam bish-shawâb.