Normalisasi Hubungan dengan Israel Legalisasi Penjajahan

Kazakhstan mendeklarasikan diri bergabung dalam Abraham Accords yakni dengan memulihkan hubungan dengan Israel. Hamas mengecam langkah Kazakhstan sebagai pembenaran tindakan Israel yang telah menewaskan lebih dari 68.800 warga Palestina sejak 7 Oktober 2023 (m.antaranews.com, 8/11/2025).

Dikutip dari cnnindonesia.com (8/11/2025), Turki mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu dan beberapa pejabat tinggi atas tuduhan genosida dan kejahatan kemanusiaan di Gaza, Palestina.

Abraham Accords merupakan serangkaian perjanjian normalisasi hubungan diplomatik dan ekonomi antara Israel dengan beberapa negara Arab (UEA dan Bahrain) yang dimediasi oleh Amerika Serikat pada tahun 2020. Selanjutnya bergabung juga negara Maroko dan Sudan, terakhir Kazakhstan. Perjanjian ini bertujuan memajukan perdamaian, toleransi, dan kerja sama di Timur Tengah dengan normalisasi hubungan ekonomi, teknologi, dan keamanan.

Abraham Accords merupakan perangkap AS dan sekutunya untuk melegalisasi penjajahan Israel atas Gaza. Gaza adalah tanah kharajiyah, yakni tanah kaum muslim yang diperoleh melalui futuhat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Hukumnya haram menyerahkan tanah tersebut pada siapa pun termasuk Israel. Terlebih Israel adalah negara penjajah. Mereka masuk dan menguasai wilayah Palestina atas dukungan Inggris dan Amerika. Maka normalisasi dengan Israel hukumnya haram sekaligus bentuk pengkhianatan terhadap kaum muslim terlebih warga Gaza.

Kewajiban bagi penguasa di negeri-negeri muslim adalah mengirim pasukan dan mengusir Israel dari wilayah Gaza. Namun sayang, mereka justru berdiam diri menyaksikan saudaranya dibantai di depan mata bahkan menormalisasi hubungan dengan Israel. Turki seharusnya mengerahkan pasukannya untuk mengusir Israel dari Gaza. Namun sayang, Erdogan hanya sibuk mengecam dan beretorika. Sikap ambigu Erdogan terlihat ketika Turki ingin ikut serta dalam pasukan stabilisasi internasional yang direncanakan berperan dalam masa pascaperang Gaza, mengikuti rencana Presiden AS Donald Trump. Inilah bentuk pengkhianatan penguasa di negeri-negeri kaum muslimin.

Nation states telah membelenggu umat Islam. Umat yang seharusnya bersatu dalam satu kepemimpinan justru terkotak-kotak dengan nasionalismenya. Mereka terperangkap garis imajiner yang dibuat negara kafir Barat penjajah. Umat Islam terpecah belah menjadi lebih dari 50 negara. Pasukan yang mereka miliki seharusnya mampu mengusir penjajah Israel, namun sayang kekuatan militernya hanya dipakai menjaga batas-batas negara, terkungkung ide nasionalisme demi menjaga kepentingan Barat penjajah. Umat belum menyadari bahwa nasionalisme adalah strategi Barat untuk memecah belah kesatuan kaum muslimin sehingga mudah dikuasai dan senantiasa dalam hegemoni kapitalisme Barat.

Selama kaum muslim berpecah belah, terkotak-kotak dalam nation states, maka sulit membebaskan tanah Palestina dari cengkeraman penjajah Israel. Sebagai negara bangsa mereka terikat dengan Piagam PBB yang melarang suatu negara ikut campur urusan dalam negeri negara lain (Pasal 2 ayat 7 Piagam PBB). Padahal PBB sejatinya dibentuk untuk menjaga kepentingan kapitalis Barat. Hal ini tampak dari adanya hak istimewa bagi anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto. Atas nama menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mereka bisa melakukan intervensi bersenjata (Bab VII Piagam PBB).

Maka solusi tuntas penderitaan rakyat Gaza adalah menegakkan khilafah dan membaiat seorang khalifah yang akan memimpin jihad mengusir Israel dari wilayah Palestina. Nabi saw bersabda yang artinya:

“Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya.” (HR Muttafaqun ’Alayh).

Khalifah sebagai perisai akan melindungi setiap jengkal wilayah Palestina dan menjaga darah, kehormatan, serta jiwa penduduk Gaza. Sebagaimana yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Salahuddin al-Ayyubi, juga Sultan Abdul Hamid II.

Umat Islam saat ini tengah kehilangan perisai, yakni sejak Daulah Khilafah Utsmani dihapus oleh Kemal Atatürk pada 3 Maret 1924.

Tugas kaum muslim adalah mengembalikan perisainya. Khilafah selain kewajiban juga sebagai Qadhiyah Masiriyah, yakni sesuatu yang utama menyangkut hidup mati kaum muslim.

Mengembalikan Khilafah Islamiyah dilakukan dengan dakwah berjamaah sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw. Beliau saw dengan metode dakwahnya mampu dan berhasil menegakkan Daulah Islam Madinah.

Dakwah berjamaah dalam kepemimpinan partai politik yang ideologis, bergerak di bidang pemikiran, serta tanpa kekerasan. Berkiprah di tengah-tengah umat untuk mencerdaskan dan memahamkan umat dengan tsaqafah Islam. Dakwah untuk menyadarkan umat sehingga terbentuk kesadaran dan opini umum tentang Islam. Opini umum ditengah masyarakat untuk membentuk kekuatan politik di tengah-tengah umat. Kekuatan umat inilah yang mampu mengangkat dan membaiat seorang khalifah untuk memimpin jihad mengusir penjajah Israel dari Bumi Palestina.

Wallahu a’lam