Mampukah Pemerintah Siapkan MBG?

Program pemerintah makan bergizi gratis (MBG) mulai diberlakukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Ada tanggapan baik namun masalah MBG ini banyak menuai polemik seperti terjadinya beberapa kasus keracunan diberbagai daerah seperti Sleman, Lebong, Nusa Tenggara Timur (NTT), Wonorejo, Sukoharjo, Nunukan, Empat Lawang, Pandeglang, Batang, Bandung,Pali, Bogor, dan Serang. Berbagai keracunan terjadi sejak awal tahun 2025 dan masih berlanjut. Banyaknya kasus yang terjadi kemungkinan ada masalah besar di balik persiapan pengadaan MBG ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Hargiyanto mengambil langkah cepat menanggapi hasil laboratorium terkait kasus keracunan massal yang menimpa siswa dan guru. Berdasarkan temuan, masalah utama penyebab kejadian tersebut adalah buruknya sanitasi dan higienitas di lokasi.

Sebagai tindak lanjut, Sekda menyatakan bahwa solusi yang akan segera dilakukan adalah merenovasi dan memperbaiki fasilitas di SPPG Gemolong. "Hasil lab sudah dilaporkan, dan temuan masalahnya adalah pada sanitasi dan higiene. Karena itu, kami akan melakukan renovasi total di lokasi SPPG Gemolong," ucap Hargiyanto Selasa (26/8/2025). Dikutip dari rri.co.id 

Kurangnya pengawasan dan kontaminasi makanan adalah penyebab utama terjadinya keracunan MBG. Mirisnya hal ini terus terjadi dan penanganannya terkesan lambat. Mengapa harus menunggu banyak korban baru pemerintah melakukan pemeriksaan? Bukankah para pendidik dan peserta didik merupakan aset untuk melanjutkan kehidupan bangsa? Pemerintah seolah abai terhadap keselamatan masyarakat.

Banyak netizen yang menanggapi masalah ini, banyak dari mereka tidak setuju adanya MBG ini karena dinilai masyarakat masih bisa menyediakan makanan sehat untuk anak-anak namun mereka meminta agar pendidikan gratis dan bahan pangan murah. Karena untuk menyediakan makanan sehat untuk seluruh anak bangsa memakan banyak dana dan membuka peluang korupsi baru. Belum lagi dana MBG sebagian dari dana pendidikan yang dipangkas.

Sesungguhnya program MBG dilaksanakan karena merupakan janji kampanye Presiden, untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting pada anak-anak dan ibu hamil, serta meningkatkan kualitas SDM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun terjadinya keracunan berulang, menunjukkan adanya ketidakseriusan dan kelalaian negara, khususnya dalam menyiapkan SOP dan mengawasi SPPG.  

Yang didapat bukan kesehatan namun nyawa siswa terancam. MBG juga bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan gizi pada anak sekolah dan ibu hamil, apalagi mencegah stunting. Harusnya pemerintah membenahi sistem ekonomi yang dikeluhkan masyarakat, menyediakan lapangan kerja serta edukasi masyarakat terkait kesehatan. 

Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan hari ini tidak berpihak kepada rakyat dan selalu memberikan celah untuk menyuburkan korupsi. Dan pemilik modal adalah penguasa sesungguhnya. Ini sangat jauh berbeda dengan sistem Islam yang mana Islam menetapkan negara wajib  sebagai raain, bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan rakyat, di antaranya dengan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sebagai tanggung jawab negara, dengan berbagai mekanisme sesuai syariat.

negara bertanggung jawab penuh atas kebutuhan dasar rakyatnya seperti kebutuhan pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan diberikan tanpa syarat pasar. Sumber daya alam dikelola negara untuk kemaslahatan umat, bukan dikomersialkan. Didalam Islam diatur bahwa kepemilikan umum dibagi menjadi tiga, yaitu tanah, api, dan Padang rumput adalah milik umum dan wajib digunakan untuk kepentingan masyarakat. Semua jenis kepemilikan umum tidak boleh diprivatisasi dan wajib dikelola negara untuk mengisi kas Baitul mal yang akan dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan negara. 

jika sistem Islam dipilih sebagai sistem kita di Indonesia maka dari sumber kepemilikan umum saja kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Karena sumber daya alamnya sangat luas, dengan begitu lapangan pekerjaan akan banyak tersedia. Hasil dari pengelolaan akan dikembalikan manfaatnya untuk masyarakat seperti menyediakan sarana prasarana, pendidikan, kesehatan, keamanan dengan harga murah bahkan bisa jadi gratis. Dan semuanya mungkin terjadi karena kas negara selalu terisi dan pembiayaan adalah tanggung jawab negara.

Baik secara langsung maupun tidak langsung negara akan mampu menjamin kesejahteraan. Selain itu edukasi tentang Gizi akan terus diberikan kepada masyarakat dan kasus stunting akan dapat dicegah demikian juga masalah gizi lainnya. Khilafah mampu menjamin kesejhateraan semua rakyatnya karena memiliki sumber pemasukan yang besar sesuai ketentuan syara dan dikelola dengan sistem ekonomi Islam.