GENCAR RESHUFFLE, EFEKTIFKAH?

Baru-baru ini Presiden Prabowo gencar melakukan Reshuffle cabinet (www.kompas.com, Rabu 17 September 2025) (1). Terasa sekali ini sebagai alat peredam gejolak keresahan rakyat yang kemarin kompak berdemo memprotes ketidakadilan yang makin parah, yang diperkeruh tindakan oknum yang arogan. Tapi yang dilakukan Presiden Prabowo masih jauh dari harapan. Beberapa ukuran untuk menilai hal tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama. Apakah reshuffle itu akan segera memenuhi kebutuhan rakyat untuk hidup tenang, juga tercukupi kebutuhan sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan? Karena itu adalah kebutuhan dasar rakyat, yang dirasakan makin hari makin berat untuk memenuhinya karena tekanan ekonomi, PHK, pengangguran, kenaikan harga-harga, dan lain-lain.

Kedua. Apakah reshuffle dapat segera memenuhi keinginan untuk melihat tegaknya keadilan di negeri ini, seperti keadilan ekonomi, keadilan hukum, keadilan politik, dan sebagainya. Karena yang dirasakan hari ini merupakan kepahitan dari sepuluh tahun kekuasaan rezim yang jauh dari harapan publik. Karena banyak orang yang sesungguhnya pantas diadili dan dihukum, tapi malah justru mendapatkan jabatan.

Ketiga. Dengan menggunakan perspektif Islam, ada keinginan agar negeri ini makin hari makin bertakwa. Hal-hal yang mungkar harus segera dihentikan. hal-hal yang bersifat wajib itu segera ditegakkan. Tapi faktanya saat ini, kezaliman makin menjadi. Rakyat semakin sengsara hidupnya.

Dengan acuan di atas, maka tampaklah reshuffle ini masih jauh dari harapan. Pergantian pejabat hanya akan menyentuh pada aspek policy (kebijakan). Sementara itu, aspek yang menyangkut filosofi kebijakan tersebut, apalagi ideologi ekonomi sekuler kapitalistik yang merusak sebagai akar masalahnya, malah tidak tersentuh. Paling jauh, varian aturannya saja yang berubah. Ada yang mungkin sangat liberal, ada yang kurang liberal, dan sebagainya. 

Jika ditinjau dari pandangan Islam, terlihat sekali kondisi negara ini sedang tidak baik-baik saja. Kini saatnya melihat pada solusi Islam yang pasti solutif, karena berasal dari Sang Pencipta, Allah SWT, yang pasti mengetahui yang terbaik untuk makhluk ciptaan-Nya. Penerapan syariat Islam secara kafah, yang hanya bisa dilakukan oleh Khilafah, akan menyelesaikan persoalan di negeri ini. Salah satunya meletakkan konsep kepemilikan secara benar. Itu yang paling dasar. Karena konsep kepemilikan akan berpengaruh kepada siapa yang berhak mengelola dan menikmati sumber daya ekonomi yang ada.

Islam memberikan garis sangat jelas antara milik pribadi, milik umum, dan milik negara. Barang tambang sangat melimpah, misalnya batu bara, nikel, timah, emas, perak, termasuk minyak, gas, hutan. Itu semua dalam pandangan syariat adalah milik umum yang wajib dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Maka Khilafah akan mengelola kekayaan negara ini, yang hasilnya sepenuhnya untuk kebutuhan rakyat. Khilafah tidak akan menjualnya ke pihak asing atau mengekspornya, juga tidak akan menyerahkan pengelolaannya pada swasta. Karena negara hanya punya hal Kelola. Ini mengacu pada hadis :

“Umat berserikat (memiliki secara Bersama) akan tiga hal : air, api (sumber energi), dan tanah (padang gembalaan/kebun/tambang) (Hadis Riwayat Abu Dawud).

Andai itu dilakukan negara secara baik, maka tidak terjadi sebagaimana saat ini. Di mana negara harus berutang terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sementara, barang-barang tambang yang hasilnya luar biasa justru dinikmati oleh segelintir orang. Sehingga tidak perlu negara bersusah-payah mencari atau mengumpulkan uang receh dengan memeras pajak dari rakyat, karena uang-uang besar sepenuhnya di tangan negara yang Amanah, yaitu Khilafah, yang sepenuhnya bertugas untuk melayani rakyat.

Wallahualam Bisawab