Vasektomi bagi Si Miskin, Solusi Pragmatis Ala Kapitalisme

Dikutip dari BBC NEWS Indonesia (7/05/2025) Pemberlakuan vasektomi atau kontrasepsi permanen bagi laki-laki diusulkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadi syarat yang harus dipenuhi warga penerima bantuan sosial (bansos) di provinsinya. Kabarnya, Dedi berencana mengintegrasikan bansos dengan program KB. Alasannya, kata dia, pemerintah tidak semestinya terbebani keluarga yang memiliki banyak anak. 

Benarkah tingginya angka kelahiran menjadi akar masalah ketimpangan dan kemiskinan di negeri ini? Mungkin sekilas nampak relevan, katakanlah kemiskinan terjadi karena banyaknya anak dalam keluarga yang mengakibatkan sumber daya berupa uang, waktu, dan energi akan terbagi ke banyak anak, ditambah lagi setiap anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan dan nutrisi yang optimal sehingga saat dewasa mereka cenderung tidak produktif secara ekonomi. Keadaan seperti ini terjadi di banyak keluarga yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi semakin mandeg dan berakhir melanggengkan persoalan kemiskinan karena beban negara semakin berat. 

Nampak masuk akal, bukan? Padahal, kemiskinan tidak sesederhana itu. Lebih kompleks lagi, kemiskinan yang terjadi sekarang merupakan ketimpangan sosial yang lahir dari ketidakmampuan negara dalam mensejahterakan rakyat, sedikitnya intervensi negara dalam mengatur dan mengurus rakyat yang kemudian mengarahkannya pada kondisi kemiskinan yang terstruktur. 

Persyaratan vasektomi bagi penerima Bansos merupakan solusi yang tidak bisa dibenarkan dan bukan solusi yang bijak. Jika berbicara tentang kemiskinan, bukan berarti akar masalahnya berupa tingginya angka kelahiran. Lebih luas lagi, merupakan bukti negara abai pada nasib rakyat. Persoalan kemiskinan bisa terjadi karena faktor pendistribusian barang dan jasa yang tidak merata, sehingga mengakibatkan harga barang-barang menjadi mahal. Bisa juga terjadi akibat lapangan pekerjaan yang susah didapat dan tingkat upah yang rendah. Berawal dari ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan dan tingginya biaya dalam bertahan hidup, sehingga melahirkan kebijakan yang tidak masuk akal dan melanggar agama. Jika vasektomi diberlakukan sebagai syarat penerima bansos, maka persoalan baru berupa menurunnya angka kelahiran akan timbul, bahkan tanpa menyentuh persoalan kemiskinan. 

Permasalahan kemiskinan dari dahulu hingga sekarang pun masih menjadi permasalahan utama yang tak kunjung selesai. Pasalnya, solusi yang diberlakukan oleh negara tak pernah menyentuh akarnya, hanya sebatas ‘memotong cabangnya’. Bukan hanya di Indonesia, melainkan hampir di seluruh belahan dunia pengentasan kemiskinan selalu menjadi poin utama. 

Sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini membebaskan individu maupun kolektif dalam berkepemilikan yang melahirkan peluang bagi individu maupun kolektif untuk menjadi rakus (greedy). Ketimpangan nampak sangat terlihat jelas, antara si kaya yang semakin kaya dan sebaliknya si miskin yang akan tetap miskin. Hal itu terjadi karena hak rakyat dirampas oleh segelintir manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa ada tanggung jawab dan kompensasi kesejahteraan. 

Lain halnya jika sistem Islam diterapkan, Khalifah akan memastikan distribusi harta secara merata. Harta tidak akan berkumpul pada segelintir oligarki. Bukanlah ketidakmungkinan dan utopis. Memang, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, dengan adanya sumber daya alam yang melimpah alih-alih diserahkan kepada pihak lain seperti swasta, asing, dan aseng. Negara justru akan mengolah dan memanfaatkannya secara mandiri. 

Sumber daya alam merupakan milik umum yang tidak bisa dikelola oleh salah satu pihak tapi dikelola oleh negara yang kemudian akan dikembalikan lagi kepada rakyat berupa akses pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan publik yang secara cuma-cuma. Sebagaimana kisah seorang khalifah ternama Umar bin Abdul Aziz yang dikenal karena kesuksesannya dalam mengatasi masalah kemiskinan rakyatnya.