Generasi Dihantui Pengangguran Massal, Islam Beri Solusi Tuntas

Pengangguran semakin banyak di Indonesia. Lulusan-lulusan perguruan tinggi (sarjana dan diploma masuk dalam lingkaran tersebut. Indonesia menjadi peringkat 1 pengangguran terbanyak se-ASEAN pada tahun 2024. Indonesia tercatat memiliki tingkat pengangguran mencapai 5,2 persen per April 2024.

Gelar sarjana yang dulu dipuja dan dianggap pintu sebagai masa depan cerah kini harus menelan pahit dan masuk ke dalam lingkaran pengangguran, menunggu tanpa kepastian, di tengah pasar kerja yang kian selektif dan jenuh. Sistem kapitalis tidak bisa memberikan solusi tuntas permasalahan pengangguran. Justru sistem kapitalis merupakan penyebab pengangguran tersebut.

Secara angka absolut, lulusan SMA memang masih mendominasi jumlah pengangguran mencapai 2,51 juta orang pada 2023. Tapi para lulusan SMA cenderung lebih fleksibel. Banyak dari mereka yang langsung menyerap peluang di sektor informal atau pekerjaan teknis yang tak menuntut ijazah tinggi.

Berbeda halnya dengan sarjana. Mereka sering terjebak dalam kondisi yang disebut "aspirational mismatch" ketika mimpi, eksypektasi, dan kenyataan tidak bertemu di titik yang sama. Banyak yang enggan menerima pekerjaan di luar bidang studi, atau yang dianggap kurang bergengsi. Mereka lebih memilih menunggu, meski waktu terus berjalan.

Beberapa lulusan pendidikan tinggi diploma dan sarjana terpaksa membanting setir menjadi pembantu rumah tangga, sopir, Office Boy (pramukantor). Ini semua mereka lakukan demi keberlangsungan hidup di tengah minimny lapangan pekerjaan dan banyaknya pemutusan hubungan kerja.

Permasalahan utama yang menjadi penyebab tingginya angka pengangguran bukan hanya soal lapangan pekerjaan, melainkan ketidaksesuaian keterampilan. Kurikulum perguruan tinggi masih banyak yang belum responsif terhadap perubahan dunia kerja. Koneksi antara kampus dan industri juga kerap lemah. Sementara itu, kewirausahaan belum menjadi budaya kuat di kalangan mahasiswa.

Pastinya juga negara yang menganut sistem kapitalis hanya mengutamakan kepentingan korporat dan tidak menjamin kesejahteraan rakyatnya. Batas usia, dan banyaknya persyaratan dalam sistem kapitalis menyulitkan para pencari kerja. Negara juga berlepas dan melimpahkan lowongan pekerjaan kepada perusahaan korporasi swasta.

Para pengamat menilai timpangnya lapangan pekerjaan di sektor formal di Indonesia saat ini sudah mengkhawatirkan dan harus jadi alarm bagi pemerintah. Apalagi Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 mendatang.

Itu artinya, jumlah penduduk usia produktif atau tenaga kerja akan lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif.

Problemnya hingga sekarang belum ada tanda-tanda perubahan kebijakan Presiden Prabowo yang mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendukung bangkitnya industri manufaktur di Indonesia.

Negara adalah raa'in (pengurus rakyat) di dalam Islam. Sehingga dalam penerapan sistem Islam, negara tidak berlepas tangan dan menjamin kesejahteraan rakyat dan membuka lapangan kerja. Semua itu dilaksanakan negara dalam menjalankan syariat.

Rasulullah saw bersabda:

"Seorang Imam (kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya." (H.R Bukhari)

Rasulullah merupakan salah seorang contoh kepala negara Islam yang menjadi teladan bagaimana negara bertanggung jawab menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya.

Ketaatan negara raa'in pada syariat Islam dalam mengurus rakyatnya akan membuat negara tersebut menerapkan sistem ekonomi Islam. Lapangan pekerjaan pun akan terbuka secara luas dengan sistem ini karena dalam ekonomi Islam akan membuka lapangan pekerjaan menyesuaikan kepentingan Islam dan kebutuhan rakyat, bukan korporat. Islam Juga mewajibkan laki-laki untuk mencari nafkah sehingga ketaatan menjalankan syariat ini membutuhkan pekerjaan. Jadi, negara raa'in terus-menerus bertanggung jawab menyediakan lapangan pekerjaan.

Sistem ekonomi Islam mengembangkan ekonomi sektor riil di bidang pertanian, perdagangan, industri dan jasa. Untuk mengembangkan sektor ini, negara membutuhkan tenaga terdidik dan terampil yang berkaitan dengan bidang tersebut.

Sistem ekonomis Islam memiliki regulasi kepemilikan yang khas terkait pengelolaan sumber daya alam dan energi (SDAE). Islam mengharamkan SDAE dikelola oleh asing atau swasta apalagi sampai dimiliki oleh mereka. SDAE dikelola oleh negara di dalam Islam. Regulasi ini menjadikan sumber pendapatan negara melimpah sehingga mampu membangun negara tanpa bantuan utang atau investasi. Selain itu, pengelolaan SDAE oleh negara akan membuka lapangan kerja secara luas. 

Ketaatan negara dalam menjalankan syariat membuat negara berdiri di sisi rakyat, menjamin kebutuhannya, dan menyediakan keperluannya. Namun, negara raa'in hanya bisa terwujud dalam sebuah institusi bernama negara Islam, yakni, Daulah Khilafah. Berjuanglah dan bergeraklah untuk mewujudkan negara raa'in karena kita butuh itu.

Wallahu'alambishawab