Krisis Air Bersih, Dimana Peran Negara?

Krisis Air Bersih Melanda, Dimana Peran Negara?

Oleh : Hasna Hanan

Krisis air kembali terjadi di beberapa daerah di indonesia, di kepulauan Jawa misalnya terjadi di Probolinggo, PROBOLINGGO, KOMPAS.com - Tak kurang dari 10.000 warga Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, saat ini tengah menghadapi krisis air bersih.

Krisis ini disebabkan oleh putusnya pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang terletak di bawah laut akibat tersangkut jangkar kapal.Masalah ini telah berlangsung sejak 7 November 2024, dan berdampak signifikan pada kebutuhan air bersih masyarakat setempat.

Menanggapi kondisi tersebut, berbagai kelompok dan elemen masyarakat terus mengirimkan bantuan air bersih untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarif, menyatakan, pihaknya setiap hari mengirimkan air bersih melalui kapal penyeberangan, dengan total pengiriman antara 4.000-26.000 liter air.

Kondisi tersebut juga dialami didaerah luar Jawa yaitu di Deli Serdang Medan, Sumatra Utara, dimana penyebab utamanya adalah pipa PDAM yang tertimbun longsor akibat hujan, sehingga butuh 2-3 Minggu untuk perbaikan ditambah lagi dengan Medan yang ekstrem, rawan longsor susulan, dan tingginya curah hujan menjadi tantangan dalam perbaikan.

Miris, krisis air ini terjadi di tengah isu monopoli sumber-sumber mata air untuk industri, alih fungsi lahan yang merusak daerah resapan, maupun pencemaran DAS akibat buruknya tata lingkungan, industrialisasi dan buruknya perilaku masyarakat.

Kompleksitas persoalan terkait dengan kebutuhan akan air bersih hanya terjadi pada sistem kapitalisme sekuler, yang hari ini terus menjadikan setiap pelayanan kepada masyarakat seperti konsumen yang harus memberikan keuntungan kepada negara.

Sistem Kapitalisme Abai Kebutuhan Air Bersih

Sistem kapitalisme meniscayakan kondisi tadi masif terjadi sehingga masyarakat mengalami krisis air atau kesulitan mengakses air bersih berkualitas dan gratis, 

Dengan kondisi yang rakyat sudah semakin sulit dan menderita, untuk memenuhi kebutuhan akan air, maka sebagai makhluk sosial rasa empati itu tidak terjadi atas kepekaannya negara  menangani persoalan tersebut tetapi  muncul pada sebagian kelompok masyarakat atau individu yang peduli dengan mereka, 

Ini membuktikan bahwa, 

negara dalam sistem ini mengabaikan perannya sebagai raa'in. Alih-alih memperbaiki tata kelola air, negara malah bertindak sebagai pedagang yang turut mencari untung dari kebutuhan rakyat, termasuk air.

Sehingga pihak swasta yang mengambil alih peran negara untuk memanfaatkan kondisi tersebut seperti industrialisasi air kemasan dan pelayanan air bersih dalam jumlah besar berupa Tanki air pegunungan dengan harga sesuai satuan meter kubiknya. 

Sungguh masih percayakah rakyat ini untuk tetap berada dibawah kendali sistem kapitalisme sekuler padahal ada sistem alternatif yang lebih baik dari kapitalisme yaitu Islam yg akan membawa rakyat kepada rahmatan Lil A'alamiin yang berdasarkan aqidah Islam dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Islam Solusi Krisis Air Bersih

Islam memiliki pandangan yang khas mengenai pengurusan hajat hidup masyarakat. Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga Islam akan melarang privatisasi air. Ini berdasarkan sabda Rasulullah, “Muslim berserikat dalam tiga hal: padang gembalaan, air, dan api.” (HR Abu Dawud). Hadis ini menunjukkan bahwa air merupakan harta milik umum. Setiap harta milik umum artinya milik seluruh masyarakat, bukan milik perorangan atau badan tertentu.

Dalam Islam, sumber-sumber mata air, sungai, laut, selat, teluk, danau merupakan kepemilikan umum - tidak boleh dikomersialisasi.

Negara juga akan menentukan himma di daerah hulu untuk memastikan daerah resapan tetap terjaga.

Dan hal tersebut juga terkait dengan tata kota dalam sistem khilafah Islam.

Khilafah akan mengelola mata air sehingga semua rakyat bisa menikmatinya secara gratis. Oleh karenanya 

negara wajib mendirikan industri air bersih perpipaan hingga terpenuhi kebutuhan air bersih setiap individu masyarakat kapan pun dan di mana pun, dengan memanfaatkan berbagai kemajuan saint dan teknologi sebagaimana terjadi pada era Khilafah.

Sebagai contoh, saat membangun Baghdad tahun 758M, khalifah mengandalkan kemampuan dua astronom untuk mengetahui wilayah mana saja yang tergenang air dan tidak. Kemudian khalifah juga membangun bendungan, terusan, dan alat pengintai dini. Bahkan muncul penemuan nilometer untuk memprediksi banjir di sungai Nil.

Semua itu dibiayai oleh khalifah dari baitulmal. Kas negara yang berasal dari pendapatan jizyah, fai, kharaj, ganimah, pengelolaan SDA, dll. akan cukup untuk membiayai kebutuhan masyarakat, termasuk untuk penyediaan dan pengendalian air.

Wallahu'alam bishowab