Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jalan Menuju Sejahtera?

Oleh: Ummu Sovuhy 

Pemerintah telah menetapkan 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada sejumlah provinsi di Indonesia, mulai dari wilayah bagian barat (Sumatera) hingga wilayah bagian timur (Papua).

Sebagian KEK bergerak di industri manufaktur seperti KEK Gresik yang di dalamnya ada smelter PT Freeport Indonesia tengah dibangun. Sektor industri serupa juga terlihat pada KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Galang Batang, dan KEK Arun Lhokseumawe.

Namun pembangunan KEK tidak hanya sekadar fokus pada industri manufaktur. Berlokasi di Bali, KEK Sanur ditargetkan menjadi pusat pariwisata medis taraf internasional.

Pusat wisata kesehatan di Bali ini akan tersedia RS Bali Internasional yang dibangun oleh IHC Holding BUMN. Rumah sakit tersebut akan dikelilingi sekitar 8 klinik, mencakup klinik estetik, klinik operasi plastik (plastic surgery), stem cell, klinik fertilitas (fertility) hingga geriatri.

Direktur Pengembangan Usaha PT Hotel Indonesia Nature, Dwianto Eko Winaryo, mengatakan realisasi investasi di KEK Sanur telah mencapai Rp 2,6 triliun hingga saat ini. (Kumparan, 17/12/2023)

KEK adalah salah satu program nasional yang bertujuan meningkatkan investasi dan membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi rakyat. Akan tetapi faktanya pembangunan KEK justru terlihat lebih melayani pemilik modal bukan melayani rakyat. Lihat saja pembangunan KEK Sanur, fasilitas kesehatan dan hotel yang begitu mewah tentu bukan diperuntukkan untuk rakyat secara umum. Hanya orang kaya saja yang bisa menikmatinya karena pelayanan yang begitu mewah tentu harganya fantastis. Hal ini tidak terlepas dari mindset kapitalis bahwa negara hanyalah fasilitator. Sementara operator dilapangan adalah swasta. Sementara swasta sudah pasti mindsetnya adalah bisnis dan untung rugi bukan pelayanan.

Kondisi pelayanan kesehatan di negeri ini sebenarnya masih memprihatinkan. Besarnya biaya kesehatan dan fasilitas kesehatan yang kurang memadai seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah karena hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Akan tetapi alih-alih menggratiskan kesehatan dan melengkapi fasilitas, justru pemerintah sedang sibuk mempersiap pusat kesehatan di Bali yang tentunya super mewah dan super mahal.

Disisi lain pembangunan KEK juga tidak jarang justru menggusur warga setempat berikut mata pencahariannya. Misalnya saja Pemerintah provinsi Sulawesi Utara melakukan penertiban terhadap lebih dari 500 rumah warga yang dibangun di lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kota Bitung. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dari sejumlah daerah di Sulawesi Utara dikerahkan untuk mengosongkan lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Satu per satu warga mengeluarkan barang-barang dari rumah mereka yang berdiri di tanah negara. Alasan pembangunan seolah menjadikan negara legal untuk menggusur rakyat dari tanahnya sendiri.

Ini semua menunjukkan bahwa pembangunan KEK  demi kesejahteraan rakyat hanyalah dusta belaka. Sebab KEK justru dinikmati oleh para pemilik modal dan membuat rakyat tergusur dari rumahnya. Negara justru melayani korporasi alias pemilik modal.

Hal ini berbeda jauh dengan konsep  riayah negara dalam Islam. Dalam islam pemimpin adalah  pelayan umat. Rasulullah Saw bersabda:

Imam itu pengurus dan bertanggung jawab atas rakyatnya (HR.Bukhari). Dalam Islam membangun fasilitas umum seperti sekolah, rumus sakit, tol, bandara adalah kewajiban negara. Negara tidak boleh menyerahkan penyediaan fasilitas inu kepada swasta. Pelayanan ini diberikan gratis kepada rakyat tanpa dipungut biaya.

Disisi lain kekayaan alam berupa tambang, perairan, hutan dll, adalah kepemilikan umum dan negara lah yang bertugas mengelolanya. Pengelolaan ini saja menjadikan negara kaya dengan keuangan baitul mal yang memadai. Negara tidak boleh menyerahkannya kepada swasta dan asing. Sehingga tidak akan muncul istilah menarik investasi asing. Khilafah akan mandiri membangun semua infrastruktur dan mengelola kekayaan alam. Dengan ini lapangan kerja akan terbuka lebar disertai kesejahteraan rakyat yang merata. Hal ini sebagaimana di masa khalifah Harun Ar-Rasyid, rakyat sejahtera bahkan anggaran belanja negaranya surplus. 

Wallahu'alam