Mirisnya Negeriku

Pemprov DKI Jakarta mencatat sebanyak 95.668 penduduk terkategori miskin ekstrem di Ibu Kota pada Maret 2022. Angka tersebut naik 0,29 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 95.391 jiwa. (republika.co.id)

Tak hanya di Ibu Kota, Bekasi juga menyumbang data penduduk yang tergolong miskin ekstrem sebanyak  3.961 jiwa berdasarkan pencocokan data yang dilakukan DinSos setempat. Selain itu, di Kabupaten Bogor terdapat 1.200 rumah tak layak huni yang ditargetkan untuk diperbaiki pada tahun 2023 ini. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatmika mengatakan DPKPP mendata RTLH melalui masing - masing Kepala Desa. Dengan indikator meningkatkan kualitas rumah yang layak.

Sungguh miris, kemiskinan terjadi di berbagai wilayah Indonesia yang notabenenya adalah negara kaya. Dengan sumber daya alam yang melimpah, kemiskinan seharusnya tak terjadi di Indonesia. Sebab, negara tentu mampu mengurusi urusan rakyat, mensejahterakan rakyat dengan sumber daya alamnya. Namun, menginginkan kesejahteraan di tengah sistem demokrasi kapitalis laksana bermimpi di siang bolong. Sangat sukar terjadi, sejahtera hanya ada dalam angan - angan belaka.

Sumber daya alam yang seharusnya dikelola demi kepentingan rakyat, justru digunakan sebagai alat untuk mengenyangkan perut para pemilik modal yang berkuasa di negeri ini. Rakyat tak bisa berharap banyak pada penguasa, sebab penguasa sendiri berjalan atas kepentingan pribadi. Para penguasa yang juga pemilik modal bebas mengeruk kekayaan alam tanpa memikirkan rakyat yang memiliki hak untuk disejahterakan hidupnya. 

Begitulah gambaran bobroknya sistem kapitalisme. Hal ini tentu sangat berbeda dengan cara islam mengatur sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. Dalam islam kepemilikan dibagi menjadi 3 macam yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. kepemilikan umum dikelola dengan baik, dan keuntungannya dikembalikan lagi kepada masyarakat. Baik dalam bentuk harga barang yang murah, atau bahkan gratis. Islam tidak membiarkan kepemilikan umum untuk dimonopoli oleh seseorang atau kelompok tertentu. Sehingga jumlah kemiskinan dapat dikurangi, bahkan diatasi dengan pengaturan ekonomi yang ideal semacam ini. 

wallahu'alam.