INKONSISTEN KEBIJAKAN, DISKRIMINASI TERHADAP ISLAM

Saat ini, opini yang sedang mengemuka adalah tentang diberlakukannya vaksin booster sebagai syarat mudik dan ibadah di mesjid. Pemerintah berencana akan menjadikan booster atau vaksin dosis ketiga sebagai syarat masyarakat yang hendak melakukan mudik lebaran 2022. Hal itu dilakukan untuk menggenjot vaksinasi mencapai target ditanah air. Hal ini diungkapkan oleh wakil presiden Ma'ruf Amin. Beliau menjelaskan dengan adanya wacana aturan itu, masyarakat yang hendak mudik tidak perlu tes PCR / Antigen. ( liputan6.com 24/3/22 )

Masyarakat saat ini melakukan vaksin sepertinya bukan karena kesadaran, tapi mencari kemudahan agar bisa leluasa beraktivitas. Pemerintah pun terlihat tebang pilih dalam menerapkan kebijakan vaksin booster. Di satu sisi, berusaha mencapai target vaksin namun dengan menekan entitas masyarakat tertentu dan kegiatan non profit yang tidak berpengaruh kepada meningkatnya pendapatan negara.

Lihat saja, kejadian yang terjadi kebelakang dimana pemerintah terkesan banyak melakukan kebijakan yang jauh berbeda, contohnya : membolehkan pelaku perjalanan luar negri ( PPLN ) bebas karantina dengan alibi sudah melakukan vaksin kedua dan sudah tes antigen/ PCR dengan hasil negatif. Sama sekali tidak diwajibkan vaksin booster. Mengapa terhadap pemudik tidak berlaku hal yang sama?. Padahal sama - sama mengandung faktor resiko penularan, tapi lagi - lagi perlakuan berbeda terhadap umat Islam saat ini. Ada lagi perhelatan lain yang dengan mudahnya lewat dari kebijakan pemerintah. Perhelatan Natal, tahun baru, Imlek tempo hari, tidak ada yang diwajibkan vaksin booster, hanya diwajibkan memperlihatkan aplikasi peduli lindungi, kartu vaksin dosis lengkap, juga hasil negatif dari tes antigen.

Pemerintah seharusnya berlaku adil terhadap seluruh umat beragama dan tidak diskriminatif pada umat Islam. Tidaklah bijak persyaratan yang seolah tebang pilih ini. Inkonsisten kebijakan dengan perlakuan berbeda akan menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Beberapa pihak pun merespon kebijakan pemerintah terkait mudik dan ibadah yang terlihat tidak realistis. Bagaimana tidak, perjalanan mudik baru akan dilakukan sepuluh hari menjelang lebaran. Jadi, tidak realistis jika dijadikan peluang untuk memenuhi target vaksinasi. Rentang waktu lebaran dengan vaksinasi booster atau dosis kedua terlalu singkat. Orang yang melakukan vaksin pertama atau kedua perlu waktu dua atau tiga bulan jika ingin booster.

Seharusnya pemerintah menjadi teladan dengan mengayomi seluruh rakyat dengan memberlakukan aturan berkeadilan bagi seluruh umat beragama.Jangan malah menghadirkan keputusan yang tidak objektif apalagi sampai distriminasi terhadap satu agama yakni Islam. Seperti dalam firman Allah SWT " Dan berlaku adillah karena keadilan lebih dekat dengan takwa ( TQS Al Maidah ). Dari sini akan terlihat indikasi derajat ketakwaan bagi seorang hamba. Begitu juga Nabi Muhammad SAW bersabda " Orang - orang yang berbuat adil, nanti pada hari kiamat akan berada diatas mimbar cahaya disisi Allah yaitu mereka yang berbuat adil dalam hukum mereka, dalam keluarga mereka, dan terhadap apa - apa yang mereka urus ( HR. Ahmad, Muslim dan Nasa' i ).

Saat ini, kita butuh sosok pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa memberikan perlindungan , sosok yang menjadikan teladan yang baik. Apalagi mayoritas muslim yang tentunya hanya berhukum kepada hukum dari Allah semata.Kegemilangan Islam masa lalu, sudah membuktikannya. Dalam naungan daulah Islam, masyarakat muslim dan non muslim merasakan keharmonisan, kesejahteraan, keamanan yang hakiki. Tidak ada sedikit pun diskriminasi. Dipimpin oleh Kholifah yang tidak abai atas hak - hak rakyatnya, serta tidak membeda-bedakan perlakuan karena demi kepentingan ekonomi dan politik.